Gratifikasi
-
News •Jaksa Dakwa Mantan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terima Gratifikasi Rp2,9 MiliarJaksa memaparkan dugaan intervensi pengadaan lewat PT RNB dan penerimaan gratifikasi.
-
News •KPK Menyelidiki Alasan di Balik Pemberian Amplop ke Raja JuliProses verifikasi telah selesai dilaksanakan untuk menangani aspek pencegahan gratifikasi.
-
News •KPK Ungkap Asal Uang Amplop untuk Menhut, Diduga dari Sisa Hasil Usaha KUDKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap informasi awal mengenai asal-usul uang amplop yang diserahkan kepada Menteri Kehutanan, diduga berasal dari sisa hasil usaha KUD dan bertujuan untuk pengurusan rekomendasi.
-
News •KPK Sita Valas Rp983 Juta dan Logam Diduga Platinum dari Bupati Langkat Syah AfandinKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita valas senilai Rp983 juta, uang tunai, rekening, dan logam diduga platinum dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Langkat Syah Afandin.
-
News •KPK Endus Praktik Korupsi di Sekolah: Pemberian Hadiah saat Kenaikan Kelas jadi Hal LumrahSelain itu, 10 persen responden mengaku mengetahui adanya pemberian imbalan kepada pihak tertentu selama pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
-
News •Gubernur Banten Tegaskan Tolak Praktik Titipan dalam Penerimaan Siswa BaruGubernur Banten Andra Soni mengingatkan seluruh kepala sekolah untuk menjaga integritas dan menolak praktik titipan siswa baru di tengah tingginya persaingan masuk sekolah negeri.
-
News •KPK Periksa Rita Widyasari, Dalami Hubungan dengan Tiga Korporasi Tersangka Gratifikasi Batu BaraKPK kembali memanggil Rita Widyasari untuk mendalami keterkaitannya dengan tiga korporasi tersangka kasus gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
-
News •Menko Yusril Buka Suara soal Wamen Imipas Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KorupsiYusril juga memerintahkan seluruh jajaran Imigrasi untuk mendukung penegakan hukum oleh KPK.
-
News •Prabowo Copot Silmy Karim dari Wamen Imipas Usai Jadi Tersangka KPKWakil Menteri Imipas Silmy Karim diduga mendapatkan jatah dari fee pengurusan izin tinggal WNA sebesar Rp 100 juta per minggu setiap hari Jumat.
-
News •Setiap Klik Ada Harganya', KPK Ungkap Alur Pemerasan Izin Tinggal WNA oleh Silmy Karim CsSelain Silmy, KPK juga menetapkan delapan orang lainnya sebagai tersangka dari total 17 orang yang sebelumnya diamankan dalam operasi penindakan kasus tersebut.
-
News •KPK Segel Kediaman Wamen Imipas Silmy Karim Usai Operasi Tangkap TanganNamun, Budi belum merinci ruangan apa saja yang disegel karena rangkaian baru dilakukan tadi malam.
-
News •Fantastis, Nilai Pemerasan Wamen Imipas Silmy Karim Cs Capai Ratusan MiliarSilmy diduga terlibat praktik korupsi dengan memberikan perintah atau menerima sejumlah uang saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi pada tahun 2023 hingga 2024.
-
News •Kronologi Kasus Gratifikasi Jerat Wabup PALI, Janji Proyek Rp 10 Miliar Tak Kunjung TerealisasiKasus tersebut bermula saat Iwan Tuaji dan Alhefi Kurniawan bertemu dengan seorang kontraktor inisial H pada 2 Desember 2024.
-
News •Kejati Sumsel Tangkap Wakil Bupati PALI dalam Kasus Suap Proyek Rp1 MiliarKejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) mengamankan Wakil Bupati PALI berinisial IT terkait dugaan suap proyek senilai Rp1 miliar, menyeret oknum PNS Bapenda Sumsel.
-
News •KPK Periksa PNBP Tambang Kutai Kartanegara, Dalami Gratifikasi Eks Bupati Rita WidyasariKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penyimpangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) produksi pertambangan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang terkait dengan kasus gratifikasi mantan Bupati Rita Widyasari.
-
News •KPK Periksa Pejabat PN Depok Terkait Permohonan Eksekusi PT Karabha DigdayaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.
-
News •Pengadilan Tinggi DKI Perkuat Putusan 5 Tahun Bui Eks Sekretaris MA Nurhadi dalam Kasus Gratifikasi dan TPPUPutusan pidana lima tahun penjara terhadap mantan Sekretaris MA Nurhadi diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menegaskan sanksi atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.
-
News •Eks Wamenaker Noel Dituntut 5 Tahun Bui, Sesalkan Tak Korupsi Lebih BanyakMantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel "Noel" Ebenezer Gerungan, dituntut 5 tahun penjara atas dugaan korupsi. Noel mengaku menyesal tidak korupsi lebih banyak karena merasa tuntutannya tak sepadan dengan terdakwa lain.
-
News •Eks Wamenaker Noel Klaim Selamatkan Uang Rakyat Ratusan Miliar, Terjerat Kasus Pemerasan dan GratifikasiEks Wamenaker Noel Ebenezer Gerungan mengklaim telah menyelamatkan uang rakyat ratusan miliar selama menjabat, namun kini menghadapi tuntutan pidana atas dugaan pemerasan dan gratifikasi.
-
News •Immanuel Ebenezer Menyesal Jadi Wamenaker, Hadapi Tuntutan Berat dalam Kasus Korupsi K3Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menyesali jabatannya setelah menghadapi tuntutan berat dalam kasus korupsi K3. Simak detail tuntutan jaksa yang "mengerikan".