Prabowo Ancam Cabut Konsesi Tambang Mangkrak 2 Tahun

Presiden Prabowo Subianto menekankan penertiban konsesi tambang dan sumber daya alam (SDA) yang tidak produktif. Ia meminta pemberian izin dilakukan selektif, sekaligus menegaskan konsesi yang tidak berjalan akan dicabut.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10). Prabowo menyoroti praktik pemberian konsesi yang tidak disertai kapasitas pengelolaan yang memadai.

Ia mengingatkan tujuan pemerintah adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, sehingga setiap konsesi SDA harus dipercayakan kepada pihak yang benar-benar mampu mengelola.

"Kalau kita bicara pemerintah kita, kita harus tahu tanggung jawab kita kepada rakyat. Pemerintah itu bekerja untuk rakyat. Karena itu, kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti yang kita percayakan konsesi itu, dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan," kata Prabowo.

Prabowo menuturkan banyak konsesi diberikan hingga puluhan tahun, namun tidak dikerjakan. Ia menyebut ada pihak yang meminta konsesi meski tak memiliki keahlian di bidang pertambangan dan justru memanfaatkannya untuk spekulasi di pasar modal.

"Dia bukan ahli tambang, dia bukan, dia nggak ngerti operasi tambang, tapi dia minta aja. Begitu dikasih, dia paka entah untuk spekulasi, untuk dimasukin ke bursa-bursa di mana, ya kan. Ujungnya, ya kita juga rugi sebagai bangsa. Puluhan tahun tidak dikerjakan," ujarnya.

Untuk menertibkan hal itu, Prabowo menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencabut konsesi yang tidak menunjukkan aktivitas nyata dalam jangka waktu tertentu. Ia menekankan toleransi terhadap izin yang mangkrak tidak boleh berlarut.

"Saya memberi instruksi kepada Menteri ESDM, ya kan. Lebih dari dua tahun tidak ada aktivitas nyata cabut," tutur Prabowo.

Ia mencontohkan konsesi di Tanimbar, Maluku, yang tak dikerjakan selama 28 tahun. Prabowo mengaku turun tangan dengan meminta kejelasan dari pihak Jepang mengenai kelanjutan proyek tersebut.

"Saya terbang ke Jepang, saya ketemu tokoh-tokoh di Jepang, saya tanya dengan hormat. Saya tanya dengan sopan, kalau Presiden harus sopan kan. Saya tanya dengan baik. Yang Mulia apa pihak Jepang, pihak Inpex masih tertarik mengerjakan? Kalau tidak terpaksa kami harus mencabut," jelas dia.

Setelah pertemuan itu, dilakukan peresmian groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Masela pada Juli 2026. Prabowo juga menyampaikan bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang hidup susah dan sangat membutuhkan konsesi.

"Kita hormati siapapun. Saya berkali-kali menyampaikan, bangsa Indonesia ini dasarnya adalah bangsa yang santun, bangsa yang ramah, bangsa yang suka dengan tamu. Dasar kita begitu, tapi kadang-kadang keramahan kita, kebaikan kita, kadang-kadang menjadi naif," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan langkah penertiban konsesi dilandasi tanggung jawab pemerintah agar kekayaan nasional dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Menurutnya, potensi besar SDA harus dibarengi pembenahan tata kelola agar hasilnya dirasakan luas.

"Kita kuat dan kita kaya. Tapi sekarang masalahnya adalah bagaimana kita kelola itu supaya bisa dirasakan langsung oleh rakyat kita yang paling memerlukan. Ini tantangan kita," pungkas Prabowo.