LIVE

Kementerian Kehutanan Segel Empat Entitas Terkait Banjir Sumatera, Delapan Lainnya Menyusul

Kementerian Kehutanan mengambil tindakan tegas dengan Penyegelan Entitas Kehutanan yang diduga pemicu banjir dan longsor di Sumatera, mengancam delapan entitas lain dengan sanksi serupa.

kementerian kehutanan
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah melakukan penyegelan lahan terhadap empat subjek hukum di Sumatra yang diduga kuat menjadi pemicu banjir dan longsor, dengan delapan subjek lain dalam pantauan.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah melakukan penyegelan lahan terhadap empat subjek hukum di Sumatra yang diduga kuat menjadi pemicu banjir dan longsor, dengan delapan subjek lain dalam pantauan. (AntaraNews)

Jakarta, 07/12 (ANTARA) - Kementerian Kehutanan telah mengambil langkah serius dalam penegakan hukum terkait bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengumumkan bahwa empat entitas hukum telah disegel karena diduga berkontribusi terhadap bencana tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen kementerian untuk memberantas perusakan hutan yang berdampak pada lingkungan.

Penyegelan ini dilakukan setelah tim investigasi kementerian menemukan indikasi pelanggaran peraturan kehutanan oleh entitas-entitas tersebut. Raja Juli Antoni menegaskan bahwa tindakan tegas ini sejalan dengan pernyataan yang sebelumnya disampaikan di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah tidak akan ragu untuk menindak pihak-pihak yang terbukti merusak ekosistem hutan.

Selain empat entitas yang sudah disegel, Kementerian Kehutanan juga telah mengidentifikasi delapan entitas hukum lainnya yang berpotensi menghadapi tindakan serupa. Proses penegakan hukum ini akan terus berlanjut, memastikan bahwa setiap pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan hutan akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penegakan Hukum Tegas Tanpa Kompromi

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni secara tegas menyatakan bahwa kementeriannya akan mengambil tindakan hukum yang kuat dan tidak akan berkompromi. Pernyataan ini ditujukan kepada individu atau kelompok mana pun yang terbukti terlibat dalam perusakan hutan. Komitmen ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Sejalan dengan pernyataan saya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, tim kami telah memulai penegakan hukum dengan menyegel empat dari 12 subjek hukum yang diduga melanggar peraturan kehutanan terkait bencana di Sumatera,” kata Raja Juli Antoni dalam sebuah pernyataan pada Sabtu.

Ia juga menambahkan, “Saya tegaskan kembali bahwa tidak akan ada kompromi bagi siapa pun yang terbukti merusak hutan Indonesia. Kami berkomitmen untuk menegakkan hukum secara ketat tanpa diskriminasi.” Penegasan ini menggarisbawahi prinsip keadilan dan kesetaraan di mata hukum bagi semua pihak.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kementerian Kehutanan untuk memastikan bahwa peraturan lingkungan dipatuhi. Tindakan hukum yang tidak pandang bulu diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah kerusakan hutan lebih lanjut di masa mendatang.

Identifikasi dan Tindakan Terhadap Pelanggar

Empat lokasi yang telah disegel oleh Kementerian Kehutanan mencakup beberapa area penting di Sumatera Utara. Salah satunya adalah Area Konsesi TPL di Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Lokasi ini menjadi fokus karena dugaan pelanggaran yang memicu dampak lingkungan.

Selain itu, pemegang hak atas tanah (PHAT) Jhon Ary Manalu dari Desa Pardomuan juga menjadi salah satu pihak yang disegel. PHAT Asmadi Ritonga dari Desa Dolok Sahut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, serta PHAT David Pangabean dari Desa Simanosor Tonga, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, juga termasuk dalam daftar entitas yang disegel.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan saat ini sedang melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan pelanggaran kehutanan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara. Penyelidik tengah mengumpulkan sampel kayu dan keterangan dari berbagai pihak sebagai bagian dari proses hukum. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara pasti penyebab dan pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan.

Kementerian juga telah mengidentifikasi delapan subjek hukum tambahan yang akan segera disegel dalam waktu dekat. “Selain empat subjek hukum yang telah disegel, delapan lainnya telah diidentifikasi dan akan segera disegel,” ungkap Raja Juli Antoni. Ia menambahkan bahwa kementerian akan terus melakukan investigasi mendalam untuk menentukan potensi pelanggaran pidana dan denda administratif yang relevan.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Beri Arahan Khusus ke Seskab Teddy soal Sekolah Rakyat

{{caption}}
Prabowo: Banyak Orang Berhasil Berasal dari Keluarga Miskin

{{caption}}
Komitmen Tingkatkan Pendidikan, Prabowo: Kita Harus Kerja Keras, Hemat Uang

{{caption}}
Prabowo Beberkan Alasan Efisiensi Anggaran, Demi Program Ini

{{caption}}
Pesan Prabowo ke Guru dan Murid: Jangan Sekali-kali Jelek-jelekin Orang

{{caption}}
Prabowo: Kalau Kita Diejek, Balas dengan Sopan Santun

Topik Terkait
{{caption}}
Blak-blakan Menhut Raja Juli Ungkap Ada Campur Tangan Presiden Terkait Izin Konsesi 22 PBPH Dicabut

Sekretaris PSI ini mengatakan kebijakan itu berawal rapat terbatas yang digelar di London, Inggris dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.

menhut raja juli
{{caption}}
Perintah Tegas Prabowo: Libatkan TNI-Polri dalam Investigasi Perusahaan Penyebab Banjir

Presiden Prabowo Subianto instruksikan Menteri Kehutanan libatkan TNI-Polri untuk investigasi perusahaan penyebab banjir di Sumatera, menegaskan pencabutan izin bagi pelanggar.

Prabowo Subianto
{{caption}}
Menhut Cabut 22 Izin Pemanfaatan Hutan Seluas 1 Juta Hektare Imbas Banjir Bandang, Termasuk di Sumatra

Pencabutan 22 izin PBPH sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.

izin pemanfaatan hutan
{{caption}}
Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Penindakan Pembalakan Liar di Seluruh Indonesia

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam penindakan pembalakan liar di berbagai wilayah. Langkah tegas ini diambil menyusul dugaan kontribusi terhadap banjir.

Pembalakan Liar
{{caption}}
Pemerintah Tegas Tertibkan Pembalakan Liar, Presiden Prabowo: Sudah Kita Mulai!

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menertibkan pembalakan liar yang diduga menjadi penyebab banjir, dengan penindakan tegas terhadap perusahaan tak berizin.

Pembalakan Liar
{{caption}}
Kemenhut Segel 11 Entitas Usaha terkait Dugaan Perusakan Hutan Penyebab Banjir Sumatra

Kemenhut melalui Dirjen Penegakan Hukum, menyegel 11 entitas, yang terdiri dari 4 korporasi dan 7 Perhutanan Hutan Adat Terpadu (PHAT).

kementerian kehutanan
{{caption}}
3 Lokasi Disegel Menhut Raja Juli Diduga Biang Kerok Banjir Sumatra

Upaya ini merupakan komitmen untuk merealisasikan janjinya kepada rakyat di hadapan Komisi IV DPR RI

Banjir Sumatra
{{caption}}
Kemenhut Usut 12 Korporasi hingga Perorangan, Ini Daftar Lima Lokasi Diduga Pemicu Banjir Sumatra

Material kayu yang terbawa arus menunjukkan dugaan adanya aktivitas pembukaan lahan dan penebangan yang tidak sesuai ketentuan.

Banjir Sumatra
{{caption}}
4 Subyek Hukum Disegel Terkait Bencana Sumatera, Menhut Raja: Masih Ada 8 Menyusul

Ia menyebutkan, pemerintah masih akan menyasar delapan subyek hukum lainnya, sehingga total 12 pihak akan dikenai penyegelan secara bertahap.

raja juli antoni
{{caption}}
Kemenhut Segel Lahan Empat Subjek Hukum Diduga Pemicu Banjir Sumatra

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah melakukan penyegelan lahan terhadap empat subjek hukum di Sumatra yang diduga kuat menjadi pemicu banjir dan longsor, dengan delapan subjek lain dalam pantauan.

kemenhut
{{caption}}
Penyelidikan Kemenhut Tapanuli: 12 Subjek Hukum Diduga Terlibat Kerusakan Lingkungan Penyebab Banjir

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) intensifkan penyelidikan terhadap 12 subjek hukum di Tapanuli yang diduga kuat menjadi biang kerok kerusakan lingkungan dan pemicu banjir. Siapa saja mereka?

Kemenhut Tapanuli
{{caption}}
Menhut Siapkah Pemulihan di Hulu Sumatera, IMM Nilai Langkah Penting Cegah Bencana Berulang

Gelondongan kayu yang terseret arus, rusaknya daerah aliran sungai (DAS), hingga hilangnya kawasan penyangga alam memperlihatkan bahwa tekanan.

Banjir Sumatera
{{caption}}
Strategi Efektif Manggala Agni dalam Penanganan Karhutla Riau: Hasil Signifikan Terlihat

Manggala Agni berhasil menunjukkan hasil signifikan dalam Penanganan Karhutla Riau di beberapa titik krusial, berkat kolaborasi tim dan teknologi modern.

balai dalkarhut
{{caption}}
Karhutla Sumsel Januari-April 2026 Capai 182,54 Hektare, Lampaui Dua Tahun Sebelumnya

Luas Karhutla Sumsel pada periode Januari-April 2026 tercatat mencapai 182,54 hektare, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2024 dan 2025, memicu kekhawatiran menjelang musim kemarau.

brin
{{caption}}
Gakkum Kehutanan Sulawesi Tetapkan Dua Tersangka Pembalakan Liar di TWA Mangolo

Balai Gakkum Kehutanan Sulawesi telah menetapkan dua tersangka pembalakan liar di Taman Wisata Alam Mangolo, Kolaka, mengamankan puluhan batang kayu dan alat berat, menegaskan komitmen penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan.

gakkum kehutanan sulawesi
{{caption}}
Indonesia Perkuat Posisi Pemasok Produk Kehutanan Berkelanjutan Global

Indonesia terus memperkuat perannya sebagai pemasok utama Produk Kehutanan Berkelanjutan di pasar global, didukung sistem legalitas SVLK+ yang diakui dunia dan membuka peluang ekspor ke AS.

amerika serikat
{{caption}}
PLN Bengkulu Rehabilitasi Hutan 180 Hektare, Wujudkan Lingkungan Lestari

PT PLN Indonesia Power UBP Bengkulu Unit PLTA Tes Lebong bersama BPDAS Ketahun sosialisasikan program PLN Bengkulu Rehabilitasi Hutan seluas 180 hektare demi kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

bpdas ketahun
{{caption}}
Dishut Kalsel Tegaskan Taman Nasional Meratus Beri Manfaat Lingkungan dan Ekonomi

Dinas Kehutanan (Dishut) Kalimantan Selatan menegaskan keberadaan Taman Nasional Meratus di Pegunungan Meratus membawa beragam manfaat. Ini termasuk perlindungan lingkungan, pelestarian budaya, hingga peluang ekonomi bagi masyarakat adat setempat.

dishut kalsel
{{caption}}
Membangun Kembali Harapan: Pendidikan Anak Korban Bencana di Sumatera Pasca-Banjir dan Longsor

Banjir dan longsor di Sumatera akhir November 2025 meluluhlantakkan ribuan sekolah. Namun, semangat belajar Pendidikan Anak Korban Bencana tetap menyala, didukung relawan dan pemerintah.

aceh timur
{{caption}}
Penyintas Banjir Bener Meriah Menanti Hunian Sementara, Berharap Tak Lagi Menumpang

Ribuan penyintas banjir di Bener Meriah terpaksa hidup nomaden setelah kehilangan rumah, menanti rampungnya hunian sementara (Huntara) dari pemerintah. Kisah pilu penyintas banjir Bener Meriah yang kehilangan segalanya.

banjir sumatera
{{caption}}
Bener Meriah Mendesak Pembangunan Gudang Bulog untuk Kesiapan Stok Beras Hadapi Bencana

Sekretaris Daerah Bener Meriah berharap adanya Gudang Bulog Bener Meriah untuk stok beras, yang menjadi krusial mengingat wilayah tersebut rawan bencana, termasuk aktivitas Gunung Burni Telong dan dampak banjir Sumatera.

aceh
{{caption}}
Kementan Alokasikan Rp336 Miliar untuk Rehabilitasi Sawah Terdampak Banjir di Sumatera

Kementan mengucurkan anggaran Rp336 miliar untuk rehabilitasi sawah terdampak banjir di Sumatera, mempercepat pemulihan lahan dan menjaga ketahanan pangan nasional.

aceh
{{caption}}
KLH Serahkan Data Peninjauan Pencabutan Izin Perusahaan Penyebab Banjir Sumatera

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menyerahkan data penting kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terkait potensi peninjauan kembali pencabutan izin perusahaan penyebab banjir di Sumatera, memicu pertanyaan tentang nasib 28 perusahaan yang te

banjir sumatera
{{caption}}
Kemen PU Percepat Perbaikan Jalan Amblas di Sumut Pasca Bencana

Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) dan PT Hutama Karya terus mengakselerasi perbaikan puluhan titik jalan amblas di Sumut, khususnya di Jalan Lintas Sumatera, pasca bencana longsor dan banjir demi kelancaran lalu lintas dan keselamatan warga.

banjir sumatera