Pemprov Papua Dorong KAD sebagai Pintu Kolaborasi Usaha Lokal, Kendalikan Inflasi Jelang Nataru

Pemprov Papua dorong Kerjasama Antar Daerah (KAD) sebagai pintu kolaborasi pelaku usaha lokal. Ini mempermudah distribusi, memperluas pasar, dan memperkuat ekonomi daerah, sekaligus kendalikan inflasi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua secara aktif mendorong Kerjasama Antar Daerah (KAD) sebagai kunci utama kolaborasi bagi para pelaku usaha lokal. Inisiatif ini bertujuan untuk mempermudah distribusi produk, memperluas jangkauan pasar, serta secara signifikan memperkuat ekonomi di berbagai daerah.

Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, di Jayapura, pada Kamis (13/11), menyatakan dukungan penuh terhadap KAD, melihatnya sebagai peluang bisnis yang berkelanjutan. KAD diharapkan dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih dinamis dan saling menguntungkan antarwilayah di Papua.

Dukungan nyata terhadap KAD telah ditunjukkan melalui pelepasan 24 ton beras dari Jayapura menuju Wamena. Kegiatan ini berlangsung di halaman Kantor Gubernur Papua, Kamis, menjadi bukti komitmen Pemprov dalam memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.

Memperkuat Ekonomi Lokal Melalui KAD

Pemprov Papua mengajak seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait untuk bersama-sama mengimplementasikan Kerjasama Antar Daerah. Kolaborasi ini dianggap esensial dalam menciptakan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan sektor swasta.

Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen menjelaskan bahwa KAD ini terwujud berkat kolaborasi erat dengan Bank Indonesia dan para pelaku usaha di Jayapura. "KAD ini terwujud karena hasil kolaborasi kami dengan Bank Indonesia serta tentunya para pelaku usaha di Jayapura sehingga ini menjadi komitmen Pemprov Papua untuk mendukung ketersediaan pasokan beras khususnya premium dan medium," ujarnya.

Komitmen ini menunjukkan keseriusan Pemprov Papua dalam mendukung ketersediaan pasokan beras, khususnya jenis premium dan medium, di seluruh wilayah. Ketersediaan pasokan yang stabil merupakan fondasi penting bagi ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi daerah.

Peran Bank Indonesia dan Pengendalian Inflasi

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Faturachman, menjelaskan bahwa pengiriman 24 ton beras akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama pada bulan November, dan tahap kedua pada awal Desember, sebagai solusi konkret untuk kebutuhan di daerah lain.

Pengiriman beras ini sangat krusial mengingat akan terjadi peningkatan kebutuhan beras menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2026. "Apalagi akan terjadi peningkatan kebutuhan beras karena menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2026," kata Faturachman.

Bank Indonesia berharap KAD yang berlangsung ini dapat meredam inflasi beras di Wamena. Dengan demikian, inflasi Papua Pegunungan di akhir tahun dapat mencapai sasaran Nasional yaitu 2,5 plus minus satu persen, menjaga daya beli masyarakat.

Sinergi Regional untuk Ketahanan Pangan

Pelepasan kendaraan pengangkut beras ini melambangkan komitmen bersama antara Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Kedua provinsi ini bersinergi untuk mengendalikan inflasi daerah, menunjukkan pentingnya kerjasama lintas wilayah.

Sebelumnya, Bank Indonesia Provinsi Papua telah menggelar Gerakan Nasional Pengendali Inflasi Pangan (GNPIP). Kegiatan ini mencakup berbagai rangkaian acara, seperti talk show bersama petani milenial, pasar murah, penyerahan sertifikat halal, serta pemberian bantuan kepada Kabupaten dan Kota Jayapura serta Keerom.

Inisiatif GNPIP dan Kerjasama Antar Daerah ini merupakan upaya komprehensif untuk memastikan ketersediaan pangan, menstabilkan harga, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh wilayah Papua.

Sumber: AntaraNews