Fakta Menarik Torang Locavore 2025: BI Papua Barat Dorong Budidaya Tanaman Pangan untuk Kendalikan Inflasi

Bank Indonesia Papua Barat gencar mendorong gerakan budidaya tanaman pangan melalui Torang Locavore 2025. Strategi ini diharapkan mampu menstabilkan inflasi daerah. Simak selengkapnya!

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Fakta Menarik Torang Locavore 2025: BI Papua Barat Dorong Budidaya Tanaman Pangan untuk Kendalikan Inflasi
Bank Indonesia Papua Barat gencar mendorong gerakan budidaya tanaman pangan melalui Torang Locavore 2025. Strategi ini diharapkan mampu menstabilkan inflasi daerah. Simak selengkapnya! (AntaraNews)

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Barat kembali menggalakkan gerakan budidaya tanaman pangan. Inisiatif ini bertujuan untuk memanfaatkan pekarangan rumah dan sekolah sebagai upaya konkret menjaga kestabilan inflasi daerah. Program Torang Locavore 2025 menjadi wadah utama dalam kampanye ini.

Deputi Kepala Perwakilan BI Papua Barat, Arif Rahadian, menjelaskan bahwa budidaya kolektif komoditas pangan lokal merupakan strategi efektif. Langkah ini krusial untuk menjaga ketersediaan pasokan, terutama komoditas yang sering memicu gejolak inflasi. Contohnya seperti cabai dan bawang.

Optimalisasi gerakan ini memerlukan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat. Generasi muda usia sekolah turut didorong untuk berperan serta dalam budidaya tanaman pangan lokal. Tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran menanam sejak dini.

Strategi BI Papua Barat dalam Menjaga Ketersediaan Pangan Lokal

Bank Indonesia Papua Barat secara konsisten mendorong budidaya tanaman pangan sebagai langkah strategis. Ini dilakukan untuk menekan laju inflasi yang kerap dipicu oleh gejolak harga komoditas tertentu. Pendekatan ini fokus pada penguatan ketahanan pangan dari tingkat lokal.

Arif Rahadian menegaskan bahwa stabilitas harga kebutuhan pokok tidak dapat dicapai hanya melalui kebijakan otoritas. Diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat luas untuk mencapai tujuan tersebut. Gerakan budidaya tanaman pangan menjadi salah satu bentuk partisipasi yang diharapkan.

BI telah menggandeng sepuluh kelompok dasawisma dan sekitar 22 sekolah dalam mengampanyekan gerakan ini. Keterlibatan komunitas dan institusi pendidikan diharapkan dapat menginspirasi masyarakat. Tujuannya adalah memanfaatkan pekarangan untuk meningkatkan produksi pangan lokal.

Torang Locavore 2025: Edukasi dan Penguatan Ketahanan Pangan

Program Torang Locavore 2025 diselenggarakan selama dua hari, dari 31 Oktober hingga 1 November. Acara ini mengusung tema "Penguatan Ketahanan Pangan Lokal sebagai Strategi Pengendalian Inflasi Daerah". Tujuannya adalah mengedukasi seluruh lapisan masyarakat agar lebih mencintai pangan lokal.

Melalui Torang Locavore 2025, BI Papua Barat berupaya menumbuhkan kesadaran pentingnya budidaya tanaman pangan. Program ini mencakup berbagai kegiatan edukasi bagi pelajar SMA/SMK. Mereka dikenalkan pada peran BI dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi.

Selain itu, program Desa Peduli Inflasi juga menjadi bagian integral dari Torang Locavore 2025. Program ini melibatkan kelompok dasawisma dari TP PKK Papua Barat dan TP PKK Manokwari. Mereka didorong untuk secara aktif memanfaatkan pekarangan rumah guna budidaya tanaman pangan.

Dinamika Inflasi Papua Barat dan Respon Pemerintah Daerah

Papua Barat mencatat inflasi sebesar 0,97 persen (mtm) pada September 2025. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan Agustus 2025 yang tercatat 0,87 persen (mtm). Meskipun demikian, secara tahunan (yoy), inflasi Papua Barat tercatat 1,02 persen.

Meskipun inflasi masih relatif terkendali, stabilitas harga pangan tetap menjadi tantangan serius. Upaya menjaga harga harus terus dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan petani dan produsen komoditas pangan. Budidaya tanaman pangan menjadi salah satu solusi jangka panjang.

Asisten II Setda Papua Barat, Melkias Werinussa, menyampaikan apresiasi atas inisiatif BI dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Kegiatan Torang Locavore 2025 menunjukkan sinergi kuat berbagai pihak. Ini termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi