Manokwari

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menggalakkan edukasi kreatif HIV/AIDS bagi pelajar dan mahasiswa, menyesuaikan dengan karakter Generasi Z di era digital untuk pencegahan yang lebih efektif dan relevan.

Badan Gizi Nasional (BGN) menangguhkan operasional 18 Dapur SPPG Papua Barat karena belum memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kebijakan ini diambil demi memastikan program Makan Bergizi Grat

Pemerintah Provinsi Papua Barat secara aktif menawarkan proyek ambisius pengembangan Bandara Rendani Manokwari kepada investor Tiongkok, dengan estimasi nilai investasi mencapai Rp7 triliun, demi mempercepat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pe

Pemerintah Provinsi Papua Barat aktif mencari Investasi China untuk mempercepat peningkatan Bandara Rendani di Manokwari, demi mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kinerja Satpol PP Papua Barat menjadi sorotan utama setelah insiden pencurian dua patung burung kasuari di lingkungan kantor gubernur, memicu evaluasi mendalam terhadap sistem pengamanan aset daerah.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan memastikan ketersediaan BBM Papua Barat aman, meminta masyarakat tidak panik buying dan membeli sesuai kebutuhan untuk menjaga pasokan.

PLN Salurkan Bantuan Papua Barat berupa 2.546 paket bahan pokok untuk meringankan beban ekonomi warga. Inisiatif TJSL ini wujud komitmen PLN membantu masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.

Wakapolda Papua Barat Brigjen Dr. Sulastiana memaparkan lima prinsip penting dalam tata kelola pertambangan Papua Barat berbasis risiko di wilayahnya, demi keberlanjutan dan akuntabilitas sosial yang lebih baik.

Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Papua Barat Daya dan Papua Barat mencapai Rp107,89 miliar pada Januari-Februari 2026, menunjukkan progres signifikan dalam mendukung UMKM. Simak detail penyaluran KUR yang didominasi sektor perdagangan.

DJPb Kementerian Keuangan mencatat penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Papua Barat Daya mencapai Rp925,7 miliar hingga Februari 2026, menunjukkan akselerasi positif. Realisasi penyaluran Dana Transfer Papua Barat Daya ini mencapai 16,4 pe

Bank Indonesia (BI) Papua Barat telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp271 miliar guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadhan hingga Idul Fitri 2026, memastikan ketersediaan uang layak edar.

Proses Pergantian Antarwaktu (PAW) dua anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dari pokja agama dan adat masih menunggu persetujuan Kementerian Dalam Negeri, menjaga representasi unsur penting di Manokwari.

Kantor Wilayah Kemenkum Papua Barat mengalokasikan anggaran Rp191,88 juta untuk program bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Papua Barat Daya, menjamin akses keadilan melalui kerja sama dengan organisasi bantuan hukum (OBH).

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat berhasil mengungkap kasus penimbunan BBM bersubsidi jenis bio solar sebanyak 3,9 ton di Manokwari, dengan seorang pelaku yang telah beraksi sejak 2023.

Polda Papua Barat telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pada Bawaslu Pegunungan Arfak (Pegaf) senilai Rp4,29 miliar, memicu pertanyaan besar mengenai akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.

Polda Papua Barat berhasil menangkap YGB, pelaku penyebar video pornografi anak di Manokwari. Kasus ini melibatkan ancaman dan penyebaran konten asusila yang meresahkan, dengan ancaman hukuman berat menanti.

Dinas Perhubungan Papua Barat berupaya keras menggenjot penambahan penerbangan dan rute baru jelang Pesparawi Nasional XIV di Manokwari, guna memastikan kelancaran mobilitas peserta dari berbagai daerah.

Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku bersinergi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan stabilitas Pasokan Energi Ramadhan Manokwari dan Idul Fitri 1447 H, menjamin distribusi lancar dan aman.

Polda Papua Barat memastikan Kamtibmas tetap kondusif selama Ramadhan 1447 Hijriah melalui Operasi Pekat Mansinam I 2026, menekan penyakit masyarakat demi kenyamanan beribadah umat Islam.

Kebijakan Pemberhentian Nakes Manokwari sebanyak 235 tenaga kesehatan kontrak menuai sorotan DPD RI, yang meminta Pemkab Manokwari meninjau ulang keputusan tersebut karena dinilai tidak sesuai prosedur dan berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan.