Kementan Percepat Cetak Sawah Papua Barat Lewat Skema Swakelola, Target Tanam Oktober 2026

Kementerian Pertanian (Kementan) tengah gencar mempercepat program pencetakan sawah di Provinsi Papua Barat. Upaya ini dilakukan melalui penerapan skema swakelola tipe II, sebuah strategi yang dirancang untuk mengejar target penanaman pada Oktober 2026 dan meningkatkan efektivitas pemanfaatan lahan.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan, Hermanto, menyatakan bahwa penggunaan skema swakelola ini disesuaikan dengan waktu penanaman yang semakin terbatas. Prioritas utama Kementan adalah memastikan penyelesaian sisa pekerjaan pencetakan sawah dapat tercapai seiring dengan jadwal yang ketat.

Berdasarkan data Kementan, alokasi survei investigasi dan desain (SID) pencetakan sawah di Papua Barat untuk tahun 2025 mencapai 3.369 hektare. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.358 hektare telah memasuki tahapan kontrak konstruksi, menyisakan 1.011 hektare yang masih menunggu penyelesaian.

Strategi Swakelola Tipe II Dorong Percepatan Target

Penerapan sistem swakelola tipe II menjadi kunci untuk mendorong percepatan penyelesaian sisa target pencetakan sawah tahun 2025. Sisa lahan seluas 1.011 hektare ini tersebar di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak, yang hingga kini masih menunggu kontrak konstruksi.

Hermanto menegaskan urgensi penyelesaian target tersebut. "Kami gunakan swakelola tipe II untuk mengejar penyelesaian sisa pekerjaan, karena jadwal penanaman sudah sangat dekat," kata Hermanto. Ia menambahkan, "Sisa target tahun 2025 harus diselesaikan. Kami menilai skema swakelola sangat efektif supaya bisa kejar waktu panen tahun ini."

Melalui skema ini, Kementan berupaya mengatasi kendala waktu dan birokrasi, memastikan bahwa lahan-lahan yang telah dialokasikan dapat segera dimanfaatkan untuk penanaman. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya di wilayah timur Indonesia.

Dukungan Pemerintah Daerah dan Alokasi Lahan 2026

Keberhasilan program pencetakan sawah ini sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten di Papua Barat. Kementan mengharapkan adanya sinergi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi aksi penolakan terhadap program ini.

Hermanto menekankan bahwa program ini tidak akan mengambil hak ulayat masyarakat. "Tidak ada lahan yang hak ulayatnya diambil atau dikuasai pemerintah. Program ini bertujuan meningkatkan produksi pangan dan demi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Untuk tahun 2026, Kementan telah menetapkan alokasi SID Papua Barat seluas 1.864 hektare. Lahan ini akan tersebar di beberapa kabupaten, yaitu Manokwari (672 hektare), Manokwari Selatan (417 hektare), Teluk Wondama (623 hektare), dan Fakfak (152 hektare).

Manfaat Program dan Harapan Tambahan Alokasi Anggaran

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah, termasuk pemerintah kabupaten, untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami manfaat jangka panjang dari program ketahanan pangan ini.

Keberhasilan program pencetakan sawah pada tahun 2025 dan 2026 akan menjadi modal penting bagi Papua Barat untuk memperoleh tambahan alokasi kegiatan serupa pada tahun 2027. Hal ini memastikan dukungan anggaran dari pemerintah pusat tetap mengalir ke daerah tersebut.

"Supaya anggaran pusat tidak geser ke provinsi lain, maka saya perintahkan semua jajaran di lingkup provinsi dan kabupaten, tingkatkan edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat supaya jangan ada yang lakukan aksi penolakan atau pemalangan," tegas Dominggus. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah untuk menyukseskan program Kementan. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program cetak sawah ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi ketahanan pangan nasional.

Sumber: AntaraNews