Papua Barat

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bertemu Menteri ESDM membahas percepatan realisasi participating interest (PI) 10 persen dan alokasi gas daerah, sebuah langkah penting bagi perekonomian Papua Barat.

Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan rapat koordinasi teknis nasional (Rakorteknas) untuk mempercepat legalisasi pertambangan mineral logam, mengatasi maraknya tambang ilegal yang merusak lingkungan dan memicu konflik sosial.

Pemerintah Provinsi Papua Barat secara aktif menawarkan proyek ambisius pengembangan Bandara Rendani Manokwari kepada investor Tiongkok, dengan estimasi nilai investasi mencapai Rp7 triliun, demi mempercepat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pe

Pemerintah Provinsi Papua Barat aktif mencari Investasi China untuk mempercepat peningkatan Bandara Rendani di Manokwari, demi mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Bupati Manokwari Hermus Indou menegaskan bahwa hunian sementara (huntara) di kawasan Borobudur Manokwari tidak boleh menjadi aset pribadi, serta mewajibkan warga terdampak menandatangani pakta integritas.

Pemerintah Kabupaten Manokwari memulai penertiban bangunan liar di Daerah Aliran Sungai (DAS) secara bertahap. Langkah ini diambil untuk menjadikan DAS sebagai kawasan terbuka hijau dan mencegah banjir, sekaligus mengantisipasi potensi konflik sosial.

Kinerja Satpol PP Papua Barat menjadi sorotan utama setelah insiden pencurian dua patung burung kasuari di lingkungan kantor gubernur, memicu evaluasi mendalam terhadap sistem pengamanan aset daerah.

Pemerintah Kabupaten Manokwari menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 dengan hasil musrenbang dan aspirasi masyarakat, memastikan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.

Pemerintah Provinsi Papua Barat optimis mencapai target perdagangan kulit masohi kering sebesar Rp4 miliar pada tahun 2026, memperkuat ekonomi lokal melalui hasil hutan bukan kayu.

Polresta Manokwari memastikan perayaan Kamis Putih dan Jumat Agung 2026 berjalan aman serta kondusif, menunjukkan tingginya toleransi dan kerukunan umat beragama di Manokwari.

Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Manokwari telah menetapkan 26 lokasi untuk pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1447 Hijriah, memastikan keamanan dan fasilitas lengkap bagi jamaah. Persiapan matang ini bertujuan untuk kelancaran ibadah Shalat Idul Fitr

Basarnas Manokwari menyiagakan 69 personel untuk mengantisipasi berbagai insiden selama periode angkutan Lebaran 1447 Hijriah, memastikan keselamatan pemudik di wilayah Papua Barat.

PT Pertamina Patra Niaga menjamin ketersediaan Stok Avtur Bandara Rendani Manokwari mencapai 200 kiloliter, cukup untuk kebutuhan penerbangan sepuluh hari ke depan, meski konsumsi avtur cenderung menurun jelang Idul Fitri 2026.

Sebanyak 65 ribu wajib pajak aktif di wilayah kerja KPP Pratama Manokwari telah mengadopsi sistem Coretax sejak diberlakukan nasional pada 1 Januari 2025, menjanjikan kemudahan administrasi perpajakan yang lebih baik.

Kantor SAR Timika menggelar Siaga SAR Lebaran 2026 dengan menyiagakan 70 personel di bandara dan pelabuhan untuk memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik, serta kesiapan respons cepat terhadap potensi insiden.

Kepolisian Daerah Papua Barat menyalurkan 30 ton beras SPHP melalui Gerakan Pangan Murah di Manokwari, membantu masyarakat mendapatkan pangan terjangkau dan menjaga stabilitas harga menjelang hari besar keagamaan.

DJPb Papua Barat melaporkan penyaluran THR Lebaran 2026 di Papua Barat dan Papua Barat Daya telah mencapai Rp153,45 miliar, menjangkau 78,6% aparatur negara dan memicu rasa penasaran publik.

Komisi IV DPRP Papua Barat menyoroti kondisi Jalan Wasior-Aisandami rusak parah di Teluk Wondama yang memakan korban jiwa. Pemprov diminta segera bertindak untuk keselamatan dan kelancaran mobilitas warga.

Polda Papua Barat resmi menggandeng STIH Manokwari untuk membentuk pusat studi kepolisian. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan solusi inovatif terhadap berbagai tantangan keamanan masyarakat dan memperkuat dunia akademik.

Proses Pergantian Antarwaktu (PAW) dua anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dari pokja agama dan adat masih menunggu persetujuan Kementerian Dalam Negeri, menjaga representasi unsur penting di Manokwari.