Tahukah Anda? Gerakan Pangan Murah Kalbar Bantu Masyarakat Hemat Jutaan Rupiah, Inflasi Terkendali

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Bulog gencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang sukses meringankan beban masyarakat. Simak bagaimana GPM Kalbar menstabilkan harga pangan!

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) bersama Perum Bulog secara aktif menggencarkan program Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai wilayah. Inisiatif ini bertujuan utama untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sekaligus menjaga stabilitas harga di tengah tantangan inflasi.

Program GPM ini mendapat sambutan positif dari warga, terbukti efektif menyediakan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Hal ini secara langsung berkontribusi pada upaya pengendalian inflasi daerah, memberikan dampak nyata bagi daya beli masyarakat.

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menyatakan bahwa GPM merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan di provinsi tersebut, serta mendukung swasembada pangan nasional.

Meringankan Beban Masyarakat dan Menjaga Daya Beli

“Kami dari Pemerintah Provinsi Kalbar akan terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga pangan melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) karena mampu membantu memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” kata Gubernur Kalbar Ria Norsan di Pontianak, Rabu. Pernyataan ini menunjukkan fokus pemerintah pada kesejahteraan rakyat.

Kegiatan GPM terbukti sangat efektif dalam meringankan beban finansial masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan harga yang lebih bersahabat, daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah fluktuasi ekonomi yang mungkin terjadi.

Gubernur Ria Norsan optimistis bahwa Kalbar dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas harga. Selain itu, upaya ini juga mendukung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Inflasi

Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, ditekankan pentingnya peran pemerintah daerah. Stabilitas inflasi memiliki dampak langsung pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadi prioritas utama.

“Pemerintah daerah berperan penting menjaga ketersediaan bahan pokok dan kelancaran distribusi agar masyarakat tidak terbebani,” tegas Ria Norsan. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga pasokan pangan.

Selain menjalankan GPM, Pemerintah Provinsi Kalbar juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lain. Sinergi ini juga melibatkan pelaku usaha untuk memastikan ketahanan pangan di Kalbar tetap terjaga optimal.

Ria Norsan menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi bagian penting dari strategi menghadapi tekanan inflasi. Langkah-langkah proaktif ini diharapkan tidak hanya menstabilkan harga, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi daerah.

Surplus Pangan Nasional dan Dukungan Bulog

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memaparkan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi surplus pangan. Produksi gabah nasional mencapai sekitar 33 juta ton per tahun, sementara kebutuhan domestik hanya 30 juta ton.

“Tahun ini kita surplus lebih dari 3 juta ton,” ujar Zulkifli Hasan. Angka ini menunjukkan kapasitas produksi pangan nasional yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, memberikan optimisme terhadap ketersediaan pangan.

Dalam konteks ini, upaya Perum Bulog dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga menjadi kunci utama bagi masyarakat. Bulog berperan sebagai stabilisator harga dan penyedia stok pangan strategis di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah Provinsi Kalbar berharap semua langkah ini dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. “Kami berharap langkah-langkah proaktif ini tidak hanya menstabilkan harga, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi daerah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat,” pungkas Ria Norsan.

Sumber: AntaraNews