Pemprov Kalbar

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat perhatian sosial bagi anak yatim dan santri, guna memastikan pembinaan karakter serta masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus daerah.

Pemkot Singkawang percepat program normalisasi sungai untuk cegah banjir dan pendangkalan. Dukungan Pemprov Kalbar krusial wujudkan Normalisasi Sungai Singkawang.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serius menggalakkan **Kebangkitan Sepak Bola Kalbar** dengan menggelar Liga 4 dan merencanakan stadion baru berstandar nasional, simak detailnya!

Pemprov Kalbar berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi impresif sebesar 5,3 persen, mendorong percepatan RPJMD 2025-2029. Bagaimana strategi Pemprov Kalbar menjaga stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Kalbar yang inklusif?

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menegaskan komitmennya memperkuat peran perempuan melalui kemitraan strategis bersama Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Kalbar, sebagai bagian dari upaya menjawab tantangan pembangunan daerah d

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mengintensifkan sinergi dengan TNI AL untuk memperkuat pelayanan publik di wilayah pesisir dan sungai, sekaligus menjaga kedaulatan perairan strategis yang berbatasan dengan Laut Natuna Utara.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serius menggenjot Optimalisasi CSR Kalbar untuk menopang pembangunan daerah di tengah tantangan pengurangan dana transfer pusat. Bagaimana strategi ini akan mengatasi defisit anggaran dan meningkatkan kesejahteraan mas

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) gencar melakukan evaluasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan ketersediaan, stabilitas harga, dan distribusi pangan bergizi bagi anak sekolah di seluruh daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serius tingkatkan Peran Perempuan Kalbar dalam keluarga dan sosial. Simak bagaimana upaya ini memperkuat masyarakat dan menghadapi tantangan zaman!

Ikadin Kalbar perkuat bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, didukung penuh Pemprov Kalbar, demi akses keadilan yang merata. Bagaimana kesiapan mereka menghadapi penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 2026?