DPD RI Dukung Bapanas Perkuat Intervensi Harga Pangan untuk Stabilitas Nasional

Anggota DPD RI menyuarakan dukungan penuh terhadap upaya Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam memperkuat intervensi harga pangan demi menjaga stabilitas dan keterjangkauan bagi masyarakat luas.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Achmad Azran dan Alfiansyah Bustami atau yang akrab disapa Komeng, menyatakan dukungan terhadap Badan Pangan Nasional (Bapanas). Dukungan ini diberikan untuk memperkuat intervensi harga pangan di berbagai daerah. Hal tersebut disampaikan saat kunjungan ke Kantor Bapanas di Jakarta pada Kamis.

Intervensi ini bertujuan menjaga stabilitas harga serta memastikan keterjangkauan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sinergi antara DPD RI dan Bapanas diharapkan dapat mengoptimalkan program pangan pemerintah. Ini sejalan dengan visi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam sektor pangan.

Senator Komeng menegaskan pentingnya urusan pangan yang tidak boleh bermasalah karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Masyarakat Indonesia harus memiliki akses pangan yang baik, aman, dan terjangkau. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas menyambut baik sinergi ini.

DPD RI Perkuat Sinergi Pengawasan Program Pangan

Anggota DPD RI, Achmad Azran dan Alfiansyah Bustami, melakukan kunjungan resmi ke Kantor Bapanas di Jakarta guna memperkuat sinergi pengawasan terhadap berbagai program pangan yang relevan. Azran berharap kolaborasi ini dapat mewujudkan program terbaik bagi masyarakat, khususnya di sektor pangan. Ia menyampaikan, "Tentunya dengan sinergi ini, kita saling bersama-sama untuk menjalankan program Bapak Presiden kita Pak Prabowo yang tentunya ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat."

Sinergi antara DPD RI dan Bapanas sangat penting untuk memastikan setiap program intervensi harga pangan berjalan efektif. Hal ini juga untuk memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Keterlibatan DPD RI diharapkan dapat memberikan perspektif daerah dalam pelaksanaan kebijakan pangan nasional.

Senator Komeng, yang merupakan senator dari Komite II DPD RI, menekankan bahwa masalah pangan adalah isu fundamental yang tidak bisa dianggap remeh. "Pangan urusan perut. Jangan main-main dengan (urusan) perut," tegas Senator Komeng. Oleh karena itu, dukungan terhadap Bapanas dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan menjadi krusial.

Bapanas Masifkan Bantuan dan Gerakan Pangan Murah

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengapresiasi dukungan DPD RI dalam memperkuat intervensi pangan masyarakat. Menurutnya, sinergi ini akan memperkuat implementasi program intervensi pangan agar lebih tepat sasaran. "Kita punya dua program, yang pertama bantuan pangan. Nah ini kan kita berikan kepada 33,2 juta keluarga. Jika berkenan mendampingi, nanti itu sangat bagus. Kami akan sinkronkan dengan Bulog," kata Ketut.

Bantuan pangan ini menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bapanas mencatat realisasi penyaluran per 29 April telah mencapai 8,3 juta keluarga penerima manfaat. Sebanyak 166,2 juta kilogram beras dan 33,2 juta liter minyak goreng telah terdistribusikan secara masif ke 38 provinsi.

Selain itu, lembaga tersebut juga telah memberikan kebijakan perpanjangan batas waktu penyaluran bantuan pangan hingga 31 Mei yang dilakukan oleh Perum Bulog. Ketut menjelaskan, "Ini berasal dari permohonan perpanjangan waktu yang diajukan oleh Perum Bulog pada akhir Maret 2026 lalu. Semula program bantuan pangan ini merupakan periode Februari dan Maret." Bapanas juga telah meminta Perum Bulog agar dapat mengatasi kendala kemasan dalam penyaluran.

Lebih lanjut, Ketut Astawa juga mengajak DPD RI untuk bersama-sama memasifkan Gerakan Pangan Murah (GPM). "Gerakan Pangan Murah ini menjadi langkah pemerintah untuk mendekatkan ke masyarakat terhadap pangan dengan harga wajar, harganya di bawah pasar. Lokasinya bisa disiapkan di kelurahan, kecamatan atau lainnya, nanti kami turunkan tim," jelasnya. GPM bertujuan mendekatkan akses pangan dengan harga terjangkau kepada masyarakat di berbagai daerah.

Program SPHP Jagung Pakan untuk Peternak

Bapanas turut mengusulkan pendampingan DPD RI pada penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan yang baru akan dimulai. Program SPHP jagung pakan ini menargetkan lebih dari 5 ribu peternak, yang terdiri dari skala mikro, kecil, dan menengah. Target total populasi unggas yang menjadi sasaran program ini mencapai 53 juta ekor di 26 provinsi.

Untuk tahapan penyaluran tersebut, diestimasikan akan disalurkan sebanyak 213,1 ribu ton jagung pakan. Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3540/KPTS/HK.150/F/03/2026 tanggal 31 Maret 2026.

Pemerintah berharap pelaksanaan SPHP jagung pakan dapat mengatasi fluktuasi harga jagung di tingkat peternak. Ini merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan usaha peternakan dan stabilitas pasokan protein hewani di seluruh Indonesia.

Sumber: AntaraNews