Dpd Ri

DPD RI melalui gerakan "Senator Inseminator" aktif mendorong program inseminasi buatan (IB) sebagai strategi vital mewujudkan swasembada daging dan susu nasional, akankah target ini tercapai?

Komite II DPD RI memberikan dukungan penuh kepada Kementan dalam program Penguatan Inseminasi Buatan demi meningkatkan mutu genetik ternak dan menjaga ketahanan pangan nasional berkelanjutan.

Badan Legislasi DPR RI menyepakati penambahan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026, memperkuat arah legislasi nasional dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan Sumatra Economic Corridor untuk mengoptimalkan potensi Sumatra sebagai simpul perdagangan global dan mengatasi tantangan konektivitas di gerbang barat Indonesia.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak **Revisi UU Perlindungan Konsumen** untuk beradaptasi dengan pesatnya ekonomi digital. Regulasi yang telah berusia lebih dari dua dekade ini dinilai belum efektif menghadapi transaksi online dan penipuan daring. A

Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama DPD RI intens membahas penyelesaian Sengketa Lahan Lapter II Manna yang berpotensi tumpang tindih aset negara, demi kepastian hukum dan optimalisasi pemanfaatan.

DPD RI melalui BULD menyoroti perlunya Penyelarasan Regulasi Koperasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mengatasi tumpang tindih dan kebingungan hukum yang menghambat pengembangan koperasi.

DPD RI melalui BULD menyoroti pentingnya penyelarasan regulasi perkoperasian antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong ekonomi kekeluargaan dan mengatasi tumpang tindih aturan yang krusial.

Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan penarikan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten ke tingkat provinsi, menyusul dampak negatif terhadap mutu pendidikan dan kesejahteraan guru setelah pengalihan berdasarkan PP Nomor 106 Tah

Kebijakan PP Tunas Perlindungan Anak Digital yang membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun dinilai penting, namun efektivitasnya sangat bergantung pada peran aktif orang tua dan masyarakat.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI serius mengawal isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua. DPD RI Kawal HAM Papua melalui mekanisme kelembagaan dan advokasi politik, memastikan perhatian pemerintah pusat serta solusi berkelanjutan.

Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma, membantu pemulangan jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Takengon, Aceh, Khasnaini Mahara, dari Malaysia. Proses pemulangan jenazah PMI Aceh ini diwarnai dugaan kematian tidak wajar yang menuntut penyeli

Anggota DPD RI LaNyalla Mattalitti tegaskan komitmennya terhadap peningkatan perlindungan petani di Indonesia, mendorong revisi Undang-Undang untuk kesejahteraan mereka.

Senator DPD RI Filep Wamafma mengusulkan 154 sekolah di Papua Barat untuk menerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap II 2025, memastikan hak pendidikan anak bangsa di tengah tantangan geografis.

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyoroti pencalonan Thomas Djiwandono sebagai kandidat Deputi Gubernur BI, menekankan pentingnya menghindari konflik kepentingan demi menjaga independensi Bank Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar pemanfaatan kawasan hutan. DPD RI menilai pencabutan izin perusahaan Prabowo ini sebagai pesan kuat bagi entitas lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meminta dukungan penuh dari DPD RI untuk mengatasi berbagai masalah Desa Kawasan Hutan yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan warga. Langkah ini krusial untuk memasti

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berkolaborasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan Program Desa Hijau, sebuah inisiatif strategis untuk menjaga lingkungan sekaligus menggeliatkan potensi eko

Buku Saku DPD MPR resmi diluncurkan sebagai pedoman anggota periode 2024-2029. Peluncuran ini menjadi langkah strategis DPD dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Senator DPD RI Mirah Midadan Fahmid menyoroti peluang besar Lapangan Kerja Hijau di NTB, terutama di sektor energi terbarukan dan ekowisata, yang memerlukan dukungan kebijakan kuat.