Wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, memunculkan polemik di tengah masyarakat.
Gagasan yang disebut sebagai salah satu upaya menyelamatkan satwa langka dari ancaman kepunahan tersebut justru memunculkan beragam tanggapan, mulai dari dukungan terhadap strategi konservasi jangka panjang hingga penolakan dari pemerintah daerah dan kelompok masyarakat sipil.
Persoalan ini menjadi perhatian karena badak Jawa merupakan salah satu satwa paling langka di dunia. Saat ini, Taman Nasional Ujung Kulon menjadi satu-satunya habitat alami badak Jawa yang masih tersisa. Kondisi tersebut membuat keberlangsungan hidup spesies ini sangat bergantung pada keamanan dan kelestarian satu kawasan konservasi.
Usulan pemindahan tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam kegiatan media briefing menjelang Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).
Hashim menilai, keberadaan seluruh populasi badak Jawa yang terkonsentrasi di Ujung Kulon menyimpan risiko besar apabila terjadi bencana alam. Ancaman gempa bumi, tsunami, hingga aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di kawasan Selat Sunda dinilai dapat mengancam keberadaan satwa yang populasinya sangat terbatas tersebut.
Menurutnya, apabila terjadi bencana besar yang berdampak langsung terhadap kawasan Ujung Kulon, bukan tidak mungkin seluruh populasi badak Jawa menghadapi ancaman serius secara bersamaan. Atas dasar itu, muncul gagasan untuk mengembangkan habitat kedua di luar Ujung Kulon. Taman Nasional Alas Purwo di ujung timur Pulau Jawa kemudian disebut sebagai salah satu kawasan yang potensial untuk dikaji.
Namun kekhawatiran terhadap dampak relokasi menjadi perhatian utama, mengingat Badak Jawa merupakan salah satu satwa paling langka dan terancam punah di dunia. Selain itu, Taman Nasional Ujung Kulon selama ini dikenal sebagai satu-satunya habitat alami terakhir bagi kelangsungan hidup spesies dengan nama latin Rhinoceros sondaicus tersebut.
Tetua adat Badui sekaligus Kepala Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Jaro Oom, meminta pemerintah pusat tidak terburu-buru dalam merealisasikan wacana pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya di TNUK ke kawasan lain.
Menurutnya, rencana relokasi harus terlebih dahulu melalui penelitian dan kajian ilmiah yang mendalam. Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa upaya perlindungan satwa langka itu tidak justru menimbulkan ancaman baru terhadap kelangsungan hidupnya.
"Kita khawatir pemindahan badak dari TNUK Pandeglang keluar daerah menimbulkan ancaman kematian terhadap satwa langka itu," kata Jaro Oom saat dihubungi di Lebak, Senin (17/11), dikutip dari Antara.
Ia mengatakan, masyarakat Badui pada prinsipnya mendukung berbagai upaya pemerintah untuk memperkuat perlindungan dan pelestarian Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Terlebih, populasi satwa tersebut saat ini berada dalam kondisi terancam punah sehingga membutuhkan perhatian dan perlindungan serius dari seluruh pihak.
Bagi masyarakat Banten, keberadaan Badak Jawa bukan sekadar kekayaan keanekaragaman hayati, melainkan juga menjadi salah satu kebanggaan daerah yang harus dijaga keberlangsungannya.
Selama ini, Taman Nasional Ujung Kulon telah menjadi habitat penting bagi Badak Jawa. Kawasan tersebut memiliki karakteristik lingkungan yang mendukung kebutuhan hidup satwa tersebut, mulai dari ketersediaan pakan alami, rawa-rawa, hingga kubangan yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas dan kehidupannya.
Atas dasar itu, Jaro Oom berharap pemerintah tetap mempertahankan Badak Jawa di ekosistem aslinya di TNUK. Menurutnya, setiap rencana pemindahan harus benar-benar mempertimbangkan kesesuaian habitat dan keselamatan satwa.
"Kami berharap Badak Jawa itu perlu kajian ilmiah dan tetap dilestarikan di ekosistem aslinya di TNUK dan jangan direlokasi ke Alas Purwo Jatim," ujarnya.
Advertisement
Pemkab Pandeglang Minta Wacana Relokasi Dikaji Ulang
Penolakan terhadap rencana pemindahan Badak Jawa dari TNUK juga disampaikan Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi.
Ia meminta pemerintah pusat mengkaji ulang wacana relokasi satwa yang selama ini menjadi salah satu ikon Kabupaten Pandeglang tersebut. Menurutnya, keberadaan Badak Jawa di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon perlu terus dilestarikan agar populasinya dapat berkembang dan terhindar dari ancaman kepunahan.
Iing menilai, pemindahan Badak Jawa ke luar wilayah Pandeglang berpotensi menghilangkan salah satu identitas penting daerah. Sebab, keberadaan satwa langka tersebut selama ini telah melekat dengan kawasan Ujung Kulon dan menjadi kebanggaan masyarakat setempat.
Selain mempertimbangkan aspek pelestarian, pemerintah juga perlu memperhatikan dampak kebijakan relokasi terhadap keberadaan ikon daerah yang telah dikenal luas tersebut.
"Kami minta pemerintah pusat agar mengkaji ulang wacana pemindahan badak Jawa ke luar kabupaten Pandeglang," katanya.
Wacana relokasi tersebut sebelumnya mencuat karena adanya kekhawatiran terhadap ancaman bencana alam yang dapat membahayakan kelangsungan hidup Badak Jawa di TNUK. Salah satu risiko yang menjadi perhatian adalah potensi letusan Gunung Anak Krakatau yang dapat memicu bencana tsunami.
Ancaman bencana alam tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mempertimbangkan pengembangan habitat kedua bagi Badak Jawa di luar kawasan Ujung Kulon.
Meski demikian, rencana tersebut dinilai harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi habitat tujuan, kemampuan adaptasi satwa, serta risiko yang mungkin muncul selama proses pemindahan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, turut memberikan perhatian terhadap wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo.
Alex menilai, sebelum pemerintah mengambil keputusan mengenai relokasi, perlu dilakukan penelitian mendalam untuk mengetahui kemampuan Badak Jawa bertahan menghadapi berbagai ancaman lingkungan dan bencana alam.
Ia mengingatkan bahwa Badak Jawa telah terbukti mampu bertahan dari dampak letusan Gunung Krakatau pada 1883. Peristiwa tersebut diketahui menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan, termasuk kegelapan dunia, pendinginan global, hingga fenomena optik yang terjadi setelah letusan.
Bahkan, letusan Krakatau saat itu menyebabkan kehancuran di sebagian wilayah Pulau Jawa dan Sumatera akibat semburan abu vulkanik serta tsunami besar.
Namun, di tengah dahsyatnya peristiwa tersebut, Badak Jawa tetap mampu bertahan hingga saat ini, meskipun populasinya kini berada dalam kondisi sangat mengkhawatirkan.
“Setelah 143 tahun berlalu, badak bercula satu itu mampu bertahan hingga kondisinya terancam punah saat ini. Padahal, letusan Krakatau telah meluluhlantakkan sebagian Pulau Jawa dan Sumatera, karena semburan abu vulkanik sekaligus tsunami raksasa,” kata Alex Indra Lukman di Jakarta, Selasa.
Menurut Alex, pengalaman bertahan hidup Badak Jawa dari dampak letusan Krakatau perlu menjadi salah satu bahan penelitian sebelum pemerintah memutuskan kebijakan terkait habitat satwa tersebut.
Penelitian itu diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan Badak Jawa menghadapi perubahan lingkungan, mulai dari dampak bencana alam hingga pemanasan global.
Hasil kajian tersebut juga dinilai penting untuk menjawab apakah pemindahan sebagian populasi Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo memang menjadi langkah terbaik dalam memperkuat perlindungan satwa yang terancam punah itu.
Alex menegaskan, Taman Nasional Ujung Kulon merupakan satu-satunya rumah sekaligus habitat terakhir Badak Jawa di dunia. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut keberadaan dan kelangsungan hidup satwa tersebut harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
“Lempar wacana pemindahan habitat hewan langka tanpa kajian mendalam, akan memicu kemarahan dunia,” tegasnya.Badak Jawa Mendapat Perlindungan Internasional
Alex juga menjelaskan bahwa Badak Jawa merupakan satwa yang memperoleh perlindungan ketat, baik melalui berbagai lembaga internasional maupun perjanjian yang mengatur perlindungan spesies langka.
Dalam daftar International Union for Conservation of Nature (IUCN), Badak Jawa masuk kategori Critically Endangered atau kritis dan terancam punah.
Selain itu, satwa tersebut juga tercantum dalam Apendiks I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Status tersebut berarti perdagangan internasional terhadap spesies tersebut maupun bagian tubuhnya dilarang keras.
Tidak hanya itu, habitat utama dan terakhir Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon juga telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO (UNESCO World Heritage Site).
Dengan status tersebut, keberadaan Badak Jawa dan kelestarian habitatnya menjadi perhatian penting dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati dunia.
Perlindungan terhadap satwa langka tersebut juga telah diatur dalam sejumlah regulasi nasional. Salah satunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE).
Dalam Pasal 21 ayat 2, aturan tersebut melarang setiap orang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi, baik dalam keadaan hidup maupun mati.
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan ancaman pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat 2.
Perlindungan Badak Jawa juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar, yang secara spesifik menetapkan Badak Jawa sebagai salah satu jenis satwa yang wajib diawetkan dan dilindungi di Indonesia.
Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 yang memberikan perlindungan terhadap flora dan fauna langka serta endemik, termasuk ekosistem hutan hujan dataran rendah yang tersisa dan terluas di Jawa Barat dan Banten.
Melihat berbagai status perlindungan tersebut, Alex meminta pemerintah tidak menjadikan wacana relokasi sebagai keputusan yang diambil tanpa dasar penelitian yang kuat.
Ia bahkan meminta agar pemerintah menghentikan sementara proses pengambilan keputusan terkait relokasi sampai seluruh kajian ilmiah, risiko ekologis, dan aspek pendanaannya dapat dibuka kepada publik.
“Kami meminta pemerintah menghentikan sementara proses pengambilan keputusan relokasi sampai seluruh kajian ilmiah, risiko ekologis dan aspek pendanaannya dibuka ke publik,” kata dia.
“Jangan sampai, perlindungan Badak Jawa justru menjadi alasan yang memicu ketidakpastian atas masa depan habitatnya,” lanjutnya.
Advertisement
Alas Purwo Potensial Menjadi Habitat Kedua
Di tengah berbagai tanggapan tersebut, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memberikan penjelasan mengenai perkembangan wacana pengembangan habitat kedua Badak Jawa.
Kemenhut menilai Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur merupakan salah satu calon lokasi yang sangat potensial untuk dikaji sebagai habitat kedua bagi satwa langka tersebut.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa gagasan menjadikan Alas Purwo sebagai habitat kedua Badak Jawa masih berada pada tahap wacana. Hingga saat ini, belum terdapat keputusan resmi mengenai penetapan lokasi maupun rencana pelaksanaan translokasi.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengatakan penyebutan Alas Purwo sebagai calon lokasi habitat kedua belum dapat diartikan sebagai keputusan final pemerintah.
“Penyebutan Alas Purwo belum merupakan keputusan resmi penetapan lokasi maupun keputusan pelaksanaan translokasi,” kata Ristianto Pribadi dalam keterangan resmi, Minggu (15/11).
Penjelasan tersebut disampaikan menyusul pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam media briefing pada Kamis (12/11).
Dalam kesempatan tersebut, Hashim menyampaikan adanya gagasan untuk memindahkan sejumlah Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon di Banten ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur.
Rencana tersebut dimaksudkan untuk melindungi Badak Jawa dari berbagai risiko kepunahan yang dapat disebabkan oleh bencana alam, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami.
Menurut Kemenhut, pernyataan Hashim merupakan bentuk penegasan dukungan kuat pemerintah terhadap upaya perlindungan dan pelestarian Badak Jawa.
Dukungan tersebut dinilai menjadi dorongan penting untuk mengembangkan gagasan habitat kedua melalui kajian ilmiah yang terukur dan tetap mengutamakan keselamatan satwa.Gagasan Habitat Kedua Sudah Berkembang Sejak 1980-an
Kemenhut menjelaskan bahwa gagasan untuk membangun habitat kedua bagi Badak Jawa sebenarnya bukan hal baru. Wacana tersebut telah berkembang sejak dekade 1980-an.
Tujuan utama pengembangan habitat kedua adalah mengurangi kerentanan populasi Badak Jawa yang saat ini terkonsentrasi pada satu kawasan, yakni Taman Nasional Ujung Kulon.
Konsentrasi populasi pada satu habitat dinilai memiliki sejumlah risiko, bukan hanya berkaitan dengan ancaman bencana alam, tetapi juga kemungkinan penyebaran penyakit dan gangguan terhadap habitat.
Dengan adanya habitat kedua, diharapkan kelangsungan hidup Badak Jawa dapat lebih terjamin melalui pembentukan populasi tambahan di kawasan lain yang memenuhi persyaratan ekologis dan biologis.
Dalam konteks tersebut, Taman Nasional Alas Purwo dinilai memiliki potensi untuk ditelaah lebih lanjut sebagai salah satu alternatif lokasi.
Meski demikian, Kemenhut menegaskan bahwa penetapan Alas Purwo sebagai habitat kedua tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan awal atau potensi kawasan.
Diperlukan kajian menyeluruh untuk memastikan bahwa kawasan tersebut benar-benar mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidup Badak Jawa.
“Dalam konteks tersebut, Alas Purwo merupakan calon lokasi yang sangat potensial untuk ditelaah lebih lanjut. Adapun dasar teknis untuk menetapkannya sebagai lokasi tujuan, termasuk perbandingannya dengan kawasan alternatif, masih memerlukan kajian yang menyeluruh,” kata Ristianto.Kelayakan Habitat Harus Memenuhi Kebutuhan Biologis Badak Jawa
Ristianto menjelaskan bahwa penilaian terhadap kelayakan Taman Nasional Alas Purwo harus dilakukan berdasarkan kebutuhan biologis Badak Jawa.
Sejumlah aspek penting yang harus diteliti antara lain jenis dan ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, sumber air, tempat berkubang, luas habitat efektif, ruang jelajah, serta kondisi lingkungan di kawasan tersebut.
Ketersediaan pakan alami menjadi salah satu faktor penting karena Badak Jawa membutuhkan sumber makanan yang sesuai dengan karakter biologisnya dan harus tersedia secara berkelanjutan.
Begitu pula dengan sumber air dan tempat berkubang yang menjadi bagian dari kebutuhan habitat satwa tersebut.
Selain faktor biologis, kajian juga harus memperhitungkan berbagai kemungkinan risiko yang dapat muncul ketika Badak Jawa ditempatkan di lingkungan baru.
Di antaranya potensi konflik dengan manusia, interaksi dengan satwa yang sudah lebih dahulu hidup di kawasan tersebut, persaingan sumber daya, risiko penularan penyakit, hingga dampak terhadap keseimbangan ekosistem.
Menurut Ristianto, seluruh aspek tersebut harus dianalisis secara cermat agar pengembangan habitat kedua tidak menimbulkan persoalan baru, baik bagi Badak Jawa maupun ekosistem yang menjadi lokasi tujuan.
Ia kembali menegaskan bahwa penyebutan Alas Purwo sebagai calon lokasi yang potensial tidak berarti seluruh persyaratan kelayakannya telah terpenuhi.
Artinya, masih terdapat sejumlah tahapan penelitian yang harus dilakukan sebelum pemerintah dapat menentukan apakah kawasan tersebut benar-benar layak menjadi habitat kedua Badak Jawa.Jumlah dan Komposisi Badak yang Akan Dipindahkan Belum Ditentukan
Kemenhut juga memastikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan mengenai jumlah individu Badak Jawa yang akan dipindahkan apabila rencana tersebut nantinya dilanjutkan.
Komposisi antara badak jantan dan betina, metode pemindahan, serta tahapan translokasi juga belum ditetapkan.
Seluruh keputusan tersebut harus mengikuti hasil kajian terhadap populasi sumber di Taman Nasional Ujung Kulon dan kelayakan habitat tujuan.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kondisi setiap individu Badak Jawa yang akan dipindahkan, termasuk kesehatan, umur, kondisi reproduksi, serta keragaman genetiknya.
Pertimbangan tersebut penting untuk memastikan bahwa proses pengembangan populasi di habitat kedua tidak mengganggu keberlangsungan populasi yang selama ini berada di TNUK.
Ristianto menegaskan bahwa pengembangan habitat kedua harus berjalan dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian populasi Badak Jawa di habitat aslinya.
Dengan demikian, upaya membangun populasi tambahan di kawasan lain tidak boleh mengorbankan populasi yang saat ini menjadi satu-satunya populasi alami Badak Jawa di dunia.
Advertisement
Keselamatan Satwa Menjadi Prioritas dalam Proses Translokasi
Selain kajian habitat dan populasi, Kemenhut menempatkan keselamatan satwa sebagai pertimbangan utama apabila wacana pemindahan Badak Jawa nantinya benar-benar ditindaklanjuti.
Pemerintah harus terlebih dahulu melakukan penilaian risiko secara menyeluruh, termasuk menentukan metode pemeriksaan kesehatan, prosedur penangkapan, dan pengangkutan yang sesuai dengan kebutuhan satwa.
Kesiapan penanganan darurat juga menjadi bagian penting yang harus dipastikan sebelum proses pemindahan dilakukan.
Tidak hanya selama perjalanan, pemantauan terhadap kondisi Badak Jawa juga harus dilakukan secara intensif selama masa adaptasi hingga setelah satwa dilepaskan di habitat barunya.
Hal tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa setiap individu mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang berbeda dari habitat asalnya.
Dalam hal ini, pengalaman pengelolaan dan translokasi Badak Jawa di Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) yang masih berada di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon menjadi salah satu pembelajaran penting.
Pengalaman tersebut dapat digunakan untuk menyempurnakan prosedur pemindahan dan meminimalkan berbagai risiko yang mungkin terjadi.
“Pengalaman pengelolaan dan translokasi di Javan Rhino Study and Conservation Area atau JRSCA, yang masih berada di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, menjadi pembelajaran penting untuk menyempurnakan prosedur dan meminimalkan risiko,” kata Ristianto.
Advertisement
Belum Ada Jadwal Pembangunan Fasilitas dan Pemindahan Badak
Terkait tahapan pelaksanaan, Kemenhut menegaskan bahwa pemerintah belum memiliki jadwal terperinci untuk pembangunan fasilitas maupun pelaksanaan pemindahan Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo.
Penentuan waktu pelaksanaan nantinya akan bergantung pada hasil kajian ilmiah, keputusan pemerintah, serta kesiapan seluruh persyaratan ekologis dan teknis.
Dengan demikian, rencana relokasi yang saat ini menjadi perhatian publik belum dapat dipastikan kapan akan direalisasikan.
Pemerintah masih perlu memastikan seluruh aspek yang berkaitan dengan kelayakan habitat, keselamatan satwa, kesiapan fasilitas, serta keberlanjutan populasi Badak Jawa.
“Penentuan waktu pelaksanaan harus mengikuti hasil kajian, keputusan pemerintah dan kesiapan seluruh persyaratan ekologis serta teknis,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kemenhut menyampaikan bahwa tujuan jangka panjang pengembangan habitat kedua adalah membentuk populasi tambahan Badak Jawa yang sehat, mampu berkembang biak, mempertahankan perilaku alaminya, serta dapat bertahan secara berkelanjutan.
Pengembangan habitat kedua diharapkan menjadi salah satu strategi untuk memperkuat upaya konservasi Badak Jawa di Indonesia, terutama dalam mengurangi risiko akibat populasi yang hanya terkonsentrasi di satu kawasan.
Namun, upaya tersebut harus tetap berjalan beriringan dengan penguatan perlindungan populasi dan habitat di Taman Nasional Ujung Kulon.
Kedua kawasan nantinya diharapkan dapat saling mendukung dalam menjaga keberlangsungan hidup Badak Jawa.
“Upaya tersebut harus berjalan beriringan dengan penguatan perlindungan populasi dan habitat di Ujung Kulon, sehingga keduanya saling mendukung dalam menjaga keberlangsungan badak jawa di Indonesia,” katanya.

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1519745/original/043284600_1488165435-JavanRhino_StandingInWater_USE.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9399038/original/052887000_1794871770-WhatsApp_Image_2026-11-17_at_05.25.02.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9399022/original/074839900_1794865523-1000152370.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9391054/original/065722600_1793870622-email-attachment_2026_11_05_rifqyabiyya-at-klyid_kapolri-tegaskan-kasus-penyadapan-ilegal-murni-penegakan-hukum_158298.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9398908/original/052709400_1794833214-IMG-20261116-WA0040.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9398893/original/074899800_1794831243-WhatsApp_Image_2026-11-16_at_2.32.53_PM.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2319971/original/007994800_1533530780-20180806-TNI-Kirim-Satgas-Kesehatan-Bantu-Korban-Gempa-Lombok-POOL-7.jpg)