Pemprov Kalsel Gencarkan Gerakan Pangan Murah untuk Tekan Inflasi dan Stabilkan Harga

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) lintas SKPD guna menekan inflasi yang tercatat 4,83 persen, sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) secara gencar melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai upaya konkret. Inisiatif ini bertujuan menekan laju kenaikan harga bahan pokok serta menjaga stabilitas inflasi di wilayah tersebut. Tercatat, inflasi di Kalimantan Selatan saat ini berada pada angka 4,83 persen, memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman, menyatakan bahwa GPM dilaksanakan secara terpadu. Kegiatan ini melibatkan berbagai dinas terkait, termasuk dinas pertanian, perikanan, dan perdagangan, serta perangkat daerah lainnya. Kolaborasi ini memastikan jangkauan program lebih luas dan efektif dalam mencapai targetnya.

Kepala DPKP Kalsel Syamsir Rahman menjelaskan, "Gubernur menginstruksikan seluruh dinas terkait untuk turun langsung melaksanakan GPM, terutama di wilayah dengan tekanan inflasi tinggi." Pernyataan ini menegaskan komitmen Pemprov Kalsel. Ini menunjukkan fokus pada daerah yang paling terdampak gejolak harga.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Stabilitas Harga

Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Kalimantan Selatan merupakan hasil sinergi berbagai pihak. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Perdagangan bekerja sama dengan perangkat daerah lain untuk memastikan ketersediaan dan distribusi pangan. Pendekatan terpadu ini diharapkan mampu menciptakan dampak yang signifikan dalam menstabilkan harga komoditas penting.

Syamsir Rahman menekankan bahwa instruksi gubernur menjadi landasan kuat bagi semua SKPD yang terlibat. Penekanan pada wilayah dengan tekanan inflasi tinggi menunjukkan strategi yang terarah. Hal ini memastikan bahwa bantuan dan intervensi pemerintah sampai ke masyarakat yang paling membutuhkan.

Komitmen ini tidak hanya sebatas pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada keberlanjutan program. Pemprov Kalsel berupaya menjadikan GPM sebagai agenda rutin. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem pasar yang lebih stabil dan adil bagi konsumen.

Strategi Intervensi Pasar dan Subsidi Efektif

Gerakan Pangan Murah (GPM) dilakukan secara rutin, hampir setiap bulan, dengan frekuensi dua kali kegiatan. Selain itu, Dinas Perdagangan memberikan intervensi tambahan untuk memperluas jangkauan program. Intervensi ini sangat penting untuk mengatasi fluktuasi harga yang sering terjadi di pasar.

Fokus intervensi GPM adalah komoditas strategis yang mengalami kenaikan harga, seperti beras. Pemerintah memberikan subsidi harga pada komoditas tersebut. Subsidi ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat agar tetap stabil di tengah gejolak harga.

Pemerintah daerah juga sigap memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Penggunaan BTT mempercepat respons terhadap gejolak harga di pasar. Langkah proaktif ini krusial dalam meredam potensi lonjakan harga yang lebih besar.

Syamsir Rahman melaporkan bahwa pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan menunjukkan tren membaik. Perbaikan ini terjadi setelah serangkaian intervensi lintas sektor yang berkelanjutan. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas strategi yang diterapkan Pemprov Kalsel.

Penguatan Produksi untuk Ketahanan Pangan Jangka Panjang

Selain intervensi pasar, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga memperkuat pengendalian inflasi dari sisi produksi. Salah satu upaya adalah melalui penanaman komoditas hortikultura. Komoditas seperti cabai dan bawang ditanam di berbagai sentra pertanian di seluruh wilayah.

Langkah ini memiliki tujuan ganda. Pertama, untuk menekan harga bahan pokok dalam jangka pendek. Kedua, untuk menjaga ketersediaan pasokan secara berkelanjutan. Dengan demikian, ketahanan pangan daerah dapat diperkuat secara signifikan.

Penguatan produksi ini merupakan investasi jangka panjang bagi stabilitas ekonomi daerah. Dengan pasokan yang memadai, ketergantungan pada pasokan dari luar daerah dapat berkurang. Ini juga membantu melindungi petani lokal dan mendorong pertumbuhan sektor pertanian.

Sumber: AntaraNews