Pemkab Pasaman Barat Gencarkan 66 Gerakan Pangan Murah, Jaga Harga Pangan Tetap Stabil
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menggelar 66 kali Gerakan Pangan Murah demi stabilisasi harga komoditas pangan. Simak langkah kolaboratif menjaga daya beli masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, telah melaksanakan 66 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai respons terhadap kenaikan harga sejumlah komoditas pangan strategis.
Inisiatif ini bertujuan untuk menjaga stabilisasi harga di pasar lokal dan memastikan ketersediaan pasokan bagi masyarakat. Kegiatan ini didukung penuh oleh Bank Indonesia Sumatera Barat, Bank Nagari, BRI, dan BSI Cabang Pasaman Barat, menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah daerah dan sektor keuangan.
Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Doddy San Ismail, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), terus diperkuat. Langkah ini diambil untuk memantau secara cermat pasokan dan harga pangan, serta merumuskan kebijakan yang efektif dalam mengendalikan inflasi daerah.
Upaya Stabilisasi Harga dan Kolaborasi Lintas Sektor
Gerakan Pangan Murah yang telah dilakukan sebanyak 66 kali ini menjadi salah satu strategi utama Pemkab Pasaman Barat dalam menekan gejolak harga. Melalui GPM, masyarakat dapat memperoleh komoditas pangan dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga daya beli tetap terjaga di tengah fluktuasi pasar.
Dukungan dari lembaga perbankan seperti Bank Indonesia, Bank Nagari, BRI, dan BSI sangat krusial dalam keberhasilan program ini. Mereka tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga berkontribusi dalam memastikan kelancaran distribusi dan aksesibilitas pangan murah bagi warga.
Selain GPM, Pemkab Pasaman Barat juga bekerja sama dengan BPS untuk melakukan pemantauan intensif terhadap pasokan dan harga pangan di berbagai titik, mulai dari pasar tradisional, warung, hingga penggilingan. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Pasaman Barat relatif aman untuk dua bulan ke depan, memberikan kepastian bagi masyarakat.
Tantangan Kenaikan Harga dan Solusi Jangka Panjang
Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, Pemkab Pasaman Barat menghadapi tantangan kenaikan harga pada beberapa komoditas pangan strategis. Berdasarkan data pemantauan dari Januari hingga Oktober 2025, cabai merah mengalami kenaikan harga sebesar 54,7 persen, cabai rawit naik 37,5 persen, telur ayam naik 3 persen, dan beras naik 2,2 persen.
Kenaikan harga ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya produksi pangan, gagal panen di beberapa sentra produksi, serta meningkatnya biaya transportasi. Faktor-faktor ini secara kolektif memberikan tekanan pada rantai pasok dan memicu inflasi di tingkat konsumen.
Untuk mengatasi masalah ini secara berkelanjutan, Pemkab Pasaman Barat tidak hanya mengandalkan GPM, tetapi juga menginisiasi gerakan penanaman cabai dalam polibag melalui penyuluh pertanian di 11 kecamatan. Gerakan ini dijadikan lomba antarnagari sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan lokal. Selain itu, bantuan pekarangan pangan bergizi dari Kementerian Pertanian juga disalurkan kepada kelompok tani di Kecamatan Pasaman.
Memahami Inflasi dan Sinergi Pengendalian
Kepala BPS Pasaman Barat, Dwi Susanti, menekankan pentingnya inflasi sebagai indikator vital kesehatan ekonomi. Ia mengibaratkan inflasi seperti suhu tubuh manusia, di mana tingkat yang wajar menunjukkan ekonomi berjalan sehat, namun jika terlalu tinggi atau rendah dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi.
Dalam rangka meningkatkan pemahaman publik, sebuah seminar bertema "Kupas Tuntas Inflasi: Dari Pasar ke Kebijakan" telah diselenggarakan. Seminar ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai penyebab, dampak, dan strategi pengendalian inflasi, serta menjadi wadah pertukaran informasi antar berbagai pihak.
Kegiatan tersebut juga memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku ekonomi untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi di tingkat daerah. Dengan kolaborasi yang solid antar instansi, khususnya bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), diharapkan kebijakan pengendalian harga dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Sumber: AntaraNews
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8776135/original/014006000_1782843284-063_2284049459.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8776134/original/059322300_1782843171-000_B8UA24W.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8715582/original/097467900_1782810896-nad3.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8754322/original/025395600_1782826241-155857.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8715587/original/063450600_1782810897-nad7.jpg)
:strip_icc():format(webp):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-gray-landscape-new.png,573,20,0)/kly-media-production/medias/8713165/original/081695900_1782795242-WhatsApp_Image_2026-06-30_at_11.05.07__3_.jpeg)
