Administrasi Kependudukan

Disdukcapil Provinsi Kalimantan Selatan dan Disdukcapil Kabupaten Tapin menggelar layanan Disdukcapil jemput bola ke Desa Pabaungan Hilir, Tapin, untuk mempermudah masyarakat terpencil mendapatkan dokumen kependudukan esensial.

Dinas Dukcapil Sigi mengungkapkan Layanan Adminduk Pena Kaili belum dapat diakses masyarakat karena terkendala masalah teknis, termasuk sewa hosting yang belum diperpanjang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pasaman Barat memastikan pelayanan kependudukan tetap berjalan normal, bahkan saat kebijakan Work From Home (WFH) diterapkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya.

Meskipun kebijakan Work From Home (WFH) diterapkan setiap Jumat, Dinas PMD Dukcapil Bali menjamin layanan administrasi kependudukan tetap berjalan normal dan optimal bagi masyarakat. Bagaimana strateginya agar Layanan Dukcapil Bali tidak terganggu?

Pasca-Lebaran, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Barat mencatat 486 pendatang baru dan mengintensifkan layanan administrasi kependudukan untuk warga baru.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara intensifkan layanan jemput bola demi mencapai target cakupan Perekaman KTP Elektronik, menyasar masyarakat umum hingga pelajar.

Jumlah pendatang baru ke Jakarta pascalebaran menunjukkan tren penurunan signifikan dalam dua tahun terakhir. Fenomena ini menandai perubahan pola urbanisasi di Ibu Kota, dengan pendatang kini lebih mempertimbangkan persiapan matang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Pangkalpinang memfasilitasi proses pindah jiwa bagi warga pendatang. Kebijakan ini bertujuan menertibkan administrasi kependudukan dan memudahkan warga.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Bengkulu memastikan stok blangko KTP Bengkulu sebanyak 15 ribu keping cukup hingga dua bulan pasca-Lebaran, menjamin pelayanan administrasi kependudukan tetap optimal.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mewajibkan pendatang baru lapor 1x24 jam kepada RT/RW setelah Idul Fitri 2026, demi tertibnya administrasi kependudukan dan keamanan daerah.

DPRD Kota Bogor bersama Disdukcapil sepakat menyusun Perda Adminduk baru untuk menggantikan regulasi lama yang tak relevan, fokus pada digitalisasi dan pelayanan inklusif.

Dinas Dukcapil Kota Depok kini menerapkan kerja hybrid setiap Kamis, menggabungkan WFH dan WFO. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo meluncurkan program Sinergi Administrasi Kependudukan Atas Kelahiran dan Kematian Holistik Universal (Saka Lamahu) untuk mempermudah administrasi kependudukan bagi pasien di RSUD Hasri Ainun Habibie, menjamin data akurat dan

Pascabencana banjir dan longsor, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menggenjot percepatan pelayanan KTP-KK untuk memastikan warga dapat segera mengakses hunian sementara dan bantuan lainnya.

Warga Kabupaten Aceh Tamiang merasakan kemudahan dan kecepatan Layanan Kependudukan Aceh Tamiang pascabencana banjir, terutama untuk mendapatkan hunian sementara (Huntara) dan berbagai bantuan pemerintah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul menegaskan bahwa Status Pekerjaan KTP harus sesuai dengan kata kunci dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), memastikan validitas data kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jambi menjamin ketersediaan stok blanko KTP-el aman hingga satu bulan mendatang, memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan lancar bagi warga.

Pemerintah Kota Surabaya secara tegas membantah isu hoaks kebocoran data Dispendukcapil yang beredar luas di media sosial, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan merupakan bagian dari upaya penertiban administrasi kependudukan.

Disdukcapil Kota Bogor menjamin Layanan Disdukcapil Bogor tetap optimal di tengah pemeliharaan sistem terpusat oleh Kemendagri. Masyarakat diimbau tetap tenang dan memanfaatkan kanal informasi yang tersedia.

Bupati Donggala Vera Elena Laruni menginstruksikan camat untuk menjaga dan merawat alat cetak KTP elektronik demi kelancaran Pelayanan KTP Elektronik Donggala dan peningkatan kualitas layanan publik.