Administrasi Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalimantan Selatan (Disdukcapil Kalsel) gencar memperkuat implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui koordinasi dengan Kemendagri. Upaya ini bertujuan memastikan layanan publik lebih cepat dan terinte

Pemerintah Kabupaten Serang meluncurkan Serba Digi, sebuah inovasi digital untuk mengintegrasikan dan permudah layanan publik, memastikan warga mendapatkan akses yang cepat, akurat, dan transparan.

Pemerintah Kabupaten Kapuas meluncurkan SIMPEL WA, aplikasi berbasis WhatsApp untuk layanan administrasi kependudukan, wujudkan transformasi digital layanan publik yang mudah dan cepat.

Dinas Dukcapil Kota Madiun terus berinovasi meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD Kota Madiun) melalui layanan jemput bola dan optimalisasi luring, dengan target capaian nasional yang semakin tinggi untuk kemudahan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Agam memperkuat sinergi dengan rumah sakit dan puskesmas untuk mempermudah penerbitan Layanan Adminduk Agam, termasuk akta kelahiran dan kartu keluarga bagi bayi yang baru lahir, menjamin warga langsung membawa dokumen saat pulang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Batam membuka layanan administrasi kependudukan hingga malam hari melalui program KETAPEL di bazar MTQH, mempermudah akses warga yang sibuk.

Disdukcapil Provinsi Kalimantan Selatan dan Disdukcapil Kabupaten Tapin menggelar layanan Disdukcapil jemput bola ke Desa Pabaungan Hilir, Tapin, untuk mempermudah masyarakat terpencil mendapatkan dokumen kependudukan esensial.

Dinas Dukcapil Sigi mengungkapkan Layanan Adminduk Pena Kaili belum dapat diakses masyarakat karena terkendala masalah teknis, termasuk sewa hosting yang belum diperpanjang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pasaman Barat memastikan pelayanan kependudukan tetap berjalan normal, bahkan saat kebijakan Work From Home (WFH) diterapkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya.

Meskipun kebijakan Work From Home (WFH) diterapkan setiap Jumat, Dinas PMD Dukcapil Bali menjamin layanan administrasi kependudukan tetap berjalan normal dan optimal bagi masyarakat. Bagaimana strateginya agar Layanan Dukcapil Bali tidak terganggu?

Program Layanan Palu Sakti di Kota Bogor mendapat pujian karena berhasil menyederhanakan birokrasi, memberikan kemudahan akses hukum dan administrasi kependudukan bagi masyarakat secara terpadu.

Pemerintah Kabupaten Kediri terus berinovasi memaksimalkan Layanan Publik Kediri, salah satunya melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) dan program Sahaja Suka yang mendekatkan administrasi kependudukan ke masyarakat.

Pemerintah Kota Bengkulu memastikan stok blangko KTP elektronik cukup hingga perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Layanan administrasi kependudukan, termasuk program Six in One, tetap berjalan lancar bahkan saat libur panjang untuk memenuhi kebutuhan masyara

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Cianjur terus mengoptimalkan kualitas pelayanan publik di MPP Cianjur, menawarkan kemudahan akses bagi masyarakat dan investor.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus menargetkan 20 persen wajib KTP melakukan aktivasi KTP Digital hingga akhir 2025, gencar menyisir berbagai instansi dan fasilitas publik.

Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi menekankan pentingnya percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi, memastikan layanan publik dan hunian sementara bagi warga terdampak serta jaminan data administrasi.

DPRD Kota Bogor bersama Disdukcapil sepakat menyusun Perda Adminduk baru untuk menggantikan regulasi lama yang tak relevan, fokus pada digitalisasi dan pelayanan inklusif.

Dinas Dukcapil Kota Depok kini menerapkan kerja hybrid setiap Kamis, menggabungkan WFH dan WFO. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo meluncurkan program Sinergi Administrasi Kependudukan Atas Kelahiran dan Kematian Holistik Universal (Saka Lamahu) untuk mempermudah administrasi kependudukan bagi pasien di RSUD Hasri Ainun Habibie, menjamin data akurat dan

Pascabencana banjir dan longsor, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menggenjot percepatan pelayanan KTP-KK untuk memastikan warga dapat segera mengakses hunian sementara dan bantuan lainnya.