Kebijakan Pemerintah

Putusan MK No. 71/PUU-XXIV/2026 menegaskan pemindahan ibu kota ke IKN bergantung pada Keputusan Presiden, memperkuat komitmen keberlanjutan IKN di bawah Presiden Prabowo.

DPRD Maluku mendesak Pemerintah Provinsi untuk segera menertibkan pedagang di sejumlah area, termasuk Pasar Baru Mardika, demi menciptakan aktivitas perdagangan yang tertib dan sesuai aturan.

Lion Group berkomitmen penuh untuk mengikuti kebijakan pemerintah terkait pembahasan tarif batas atas tiket pesawat, sebagai upaya menjaga keberlanjutan industri penerbangan dan aksesibilitas masyarakat luas.

Simak kebijakan terbaru Kementerian Keuangan yang memberikan Insentif Pajak DHE hingga 0 persen bagi eksportir Sumber Daya Alam yang menempatkan devisanya di dalam negeri, berlaku mulai 1 Juni 2026.

Di lapangan, masih ditemukan berbagai kajian dengan isu yang sama dilakukan secara terpisah tanpa koordinasi yang optimal antar instansi.

BPS Kotawaringin Timur memastikan Sensus Ekonomi 2026 tidak ada kaitannya dengan pajak, mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk memberikan data yang jujur dan lengkap demi akurasi kebijakan pemerintah.

Pemerintah dan Gojek berkoordinasi mencari solusi terbaik untuk kesejahteraan pengemudi ojol dan keberlanjutan ekosistem usaha, termasuk peningkatan pendapatan pengemudi sesuai Perpres terbaru.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak anti mekanisme pasar bebas, namun berkomitmen hadir menjamin kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip Pancasila dan negara kekeluargaan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengambil langkah pro-pedagang dengan kebijakan pembebasan retribusi pasar setiap akhir pekan, meringankan beban dan diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah.

Menteri Perdagangan (Mendag) memastikan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita tidak ada kaitannya dengan program B50, melainkan karena kenaikan harga CPO dan biaya produksi.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyatakan kebijakan WFH di Kompleks Parlemen berhasil dilaksanakan, menunjukkan komitmen efisiensi energi dan mendukung program KemenPANRB untuk transformasi manajemen ASN.

Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi menerapkan kebijakan WFH bagi sebagian ASN nonpelayanan setiap hari Jumat. Kebijakan WFH ASN Bekasi ini dipastikan tidak akan mengganggu kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Meskipun kebijakan WFH nasional diberlakukan setiap Jumat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan KPK tetap layani publik secara langsung dan melanjutkan pemeriksaan saksi, menjaga komitmen pemberantasan korupsi.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengumumkan **penyesuaian WFH Kemenhub** dengan pembatasan 40% kehadiran harian, demi menjaga kelancaran layanan transportasi publik yang vital.

Pemerintah melalui KESDM mengambil langkah strategis dengan kebijakan Pengendalian Produksi Minerba pada 2026 untuk menjaga stabilitas industri di tengah tantangan global yang tak menentu.

Berbagai Kebijakan Ekonomi Nasional menjadi sorotan, mulai dari penyempurnaan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pembatasan harga tiket pesawat, hingga target ambisius produksi sedan listrik. Simak selengkapnya!

Pemerintah Kabupaten Banyumas menyarankan pelaku UMKM untuk mencari alternatif pengganti plastik di tengah kelangkaan dan lonjakan harga, mendorong inovasi agar usaha tetap berjalan.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pelayanan publik Kemenperin tetap optimal, bahkan dengan penerapan WFH ASN setiap Jumat, demi menjaga kualitas layanan dan iklim investasi.

Meski tidak menerapkan WFH atau WFA, Polda Metro Jaya berkomitmen penuh pada efisiensi BBM dan energi, mendukung kebijakan pemerintah tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik yang vital.

Kantor Imigrasi Palangka Raya memastikan layanan keimigrasian tetap normal dan tidak terganggu, bahkan dengan kebijakan WFH setiap Jumat bagi ASN tertentu. Masyarakat tak perlu khawatir.