devisa hasil ekspor

Lembaga riset PEDAS menilai kebijakan hilirisasi industri dan optimalisasi devisa hasil ekspor (DHE) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperkuat fondasi nasionalisme ekonomi Indonesia. Simak analisis lengkapnya.

Simak kebijakan terbaru Kementerian Keuangan yang memberikan Insentif Pajak DHE hingga 0 persen bagi eksportir Sumber Daya Alam yang menempatkan devisanya di dalam negeri, berlaku mulai 1 Juni 2026.

Pemerintah meluncurkan Kebijakan Ekspor Satu Pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal komoditas strategis, bertujuan optimalkan penerimaan negara dan berantas praktik ilegal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunggu izin Mensesneg untuk revisi aturan DHE SDA. Langkah ini diharapkan mengoptimalkan devisa hasil ekspor, namun apa saja poin perubahannya?

Surat tersebut dilayangkan kepada Mensesneg agar Kementerian Keuangan bisa jadi pelopor untuk mengubah sedikit aturan soal DHE SDA.

Hanya saja, Juli belum bisa merinci berapa total sumbangan DHE SDA terhadap cadangan devisa.

Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan meninjau ulang Peraturan Pemerintah tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) demi optimalisasi, sekaligus membahas peningkatan penerimaan pajak.

Pemerintah, melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, akan mengevaluasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) karena belum optimal meningkatkan cadangan devisa nasional. Ada apa sebenarnya?

Presiden Prabowo panggil menteri bahas evaluasi DHE di Kertanegara. Efektivitas PP Nomor 8 Tahun 2025 dinilai belum optimal, ada celah yang perlu diperbaiki.

Angka ini berasal dari eksportir besar yang secara konsisten menjual devisa mereka sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru.

Menurut Firman, ketika devisa hasil ekspor ditukarkan ke Rupiah, otomatis suplai dolar AS di pasar meningkat.

Perry menjelaskan, total dari DHE SDA aliran Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari sebesar USD 22,9 miliar.

Kebijakan ini berpotensi memperkuat cadangan devisa negara, yang pada gilirannya dapat menguatkan nilai tukar rupiah.

Pemerintah ingin agar manfaat devisa hasil ekspor bisa dioptimalkan.

Pemerintah akan menyetop izin ekspor bagi perusahaan yang terbukti melanggar kewajiban setor devisa hasil ekspor.

Dengan kebijakan ini diproyeksikan akan menambah devisa negara hingga USD80 miliar.

Meningkatnya likuiditas valas akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebab, Indonesia membutuhkan sumber-sumber dana yang lebih besar.

Eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan.

Eksportir yang tidak mematuhi ketentuan dalam PP ini akan dikenakan sanksi, baik dalam bentuk denda administratif maupun pembatasan kegiatan ekspor.

Devisa itu paling banyak berasal dari negara China.