Bpjph

Kolaborasi Kementerian Pariwisata dan BPJPH gencar percepat sertifikasi halal produk UMKM di 1.500 desa wisata, menghasilkan puluhan ribu sertifikat dan meningkatkan kepercayaan wisatawan.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama BPJPH gencar melakukan akselerasi sertifikasi halal di desa wisata, sebuah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan pariwisata Indonesia.

BPJPH aktif memfasilitasi sertifikasi halal gratis bagi UMKM di Serang, Banten, melalui program jemput bola. Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan produksi UMKM.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Dinas Koperasi dan UKM menyediakan 152 kuota sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM, mendorong kepatuhan Wajib Halal Oktober dan peningkatan daya saing produk.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Papua mengumumkan 128 produk UMKM di wilayahnya telah memiliki Sertifikasi Halal UMKM Papua per April 2026, membuka peluang pasar lebih luas.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serius memperkuat Jaminan Halal Produk Hewani Kaltim. Melalui asesmen lapangan oleh BPJPH, LPH DPKH Kaltim ditargetkan segera terakreditasi untuk melindungi konsumen.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serius memperkuat Jaminan Halal Produk Hewani Kaltim. Melalui asesmen lapangan oleh BPJPH, LPH DPKH Kaltim ditargetkan segera terakreditasi untuk melindungi konsumen.

Ratusan pelaku usaha di Jepara menerima pendampingan akselerasi sertifikasi halal, langkah strategis Pemkab Jepara dan BPJPH untuk memenuhi kebijakan wajib halal 2026 dan memperkuat ekonomi daerah.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berkolaborasi untuk memperkuat standardisasi laboratorium halal nasional, memastikan layanan sertifikasi yang kredibel dan terpercaya bagi masyarakat serta pelaku.

Pemerintah Kota Medan berkomitmen penuh untuk mendorong Sertifikasi Halal bagi UMKM lokal, menjadikannya motor penggerak utama dalam meningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas dan global.

Kepala BPJPH menegaskan bahwa aspek halal mampu mengintegrasikan rantai nilai domestik dengan pasar internasional, memperkuat Ekonomi Halal Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti menyatakan optimisme terhadap peningkatan Ekspor Halal Indonesia, didorong oleh penandatanganan Mutual Recognition Agreements (MRA) dengan 16 negara dan kerja sama strategis lainnya.

Kementerian Agama kembali menegaskan batas waktu wajib halal pada 17 Oktober 2026 untuk berbagai produk strategis, mendorong kesadaran dan pertumbuhan ekosistem halal di Indonesia.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyoroti pentingnya penguatan regulasi dan sinergi lintas sektor menjelang penerapan Wajib Halal 2026 pada Oktober mendatang. Ini bertujuan melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing produk nasional.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan ekosistem halal yang kuat bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tetapi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan daya saing produk yang tinggi.

Pemerintah Kota Malang berhasil mencatat 21.588 UMKM telah mengantongi sertifikasi halal hingga akhir 2025, menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin produk halal dan meningkatkan daya saing UMKM Malang.

Sumatera Barat siap mendongkrak daya saing UMK dengan 32 ribu Sertifikasi Halal Gratis dari BPJPH pada 2026. Simak bagaimana program ini akan menguatkan ekosistem halal di Ranah Minang.

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil menerbitkan 1.000 Sertifikat Halal bagi UMKM sepanjang 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap jaminan produk halal. Siapkah NTT mencapai target 20.000 sertifikat di 2026?

BPJPH bersama Kemenperin terus mematangkan persiapan implementasi kebijakan Wajib Halal 2026, memastikan perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkuat sertifikasi halal produk perikanan Indonesia, memastikan kualitas, keamanan, dan daya saing di pasar domestik serta internasional.