BPJPH

Pengajuan sertifikat halal melonjak menjelang Wajib Halal yang berlaku 18 Oktober 2026; BPJPH catat lebih dari 10.000 pendaftaran per hari.

Pemerintah menyiapkan 1,35 juta kuota sertifikat halal gratis untuk UMK lewat program Sehati sebagai persiapan kebijakan wajib halal 2026.

BPJPH tegaskan kewajiban sertifikasi halal tetap berlaku mulai 18 Oktober 2026 tanpa penundaan.

BPJPH menerbitkan Peraturan 2/2026 soal sanksi wajib halal. Tak pasang Label Halal termasuk pelanggaran. Sanksi bertahap dengan ruang pembinaan.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah memperkuat aturan sanksi terkait penyelenggaraan Jaminan Produk Halal melalui Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2026 yang baru diundangkan.

Pemerintah Kota Banjarmasin serius menggalakkan pembinaan produk makanan halal dengan Perda baru. Ini memastikan keamanan dan kehalalan produk UMKM, sekaligus mendukung Wajib Halal Oktober 2026.

Pemerintah Indonesia dan Maroko intensifkan pembahasan implementasi perjanjian saling pengakuan sertifikasi halal, membuka peluang besar bagi produk halal Indonesia di pasar global dan memperkuat Sertifikasi Halal Indonesia Maroko.

Pemerintah Kabupaten Lebak mengusulkan ratusan UMKM untuk mendapatkan Sertifikasi Halal dari BPJPH RI. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar ritel.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan fasilitasi sertifikasi halal UMKM gratis bagi 500 ribu pelaku usaha, langkah strategis untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal dan memperluas akses pasar.

BPJPH meminta pelaku usaha segera mengurus sertifikat halal sebelum kebijakan Wajib Halal berlaku pada 18 Oktober 2026.

Kepala CSED Indef, Nur Hidayah, menyoroti pentingnya integrasi Industri Halal dan Keuangan Syariah yang masih berjalan sendiri-sendiri, padahal sinergi keduanya krusial untuk menguatkan ekonomi nasional, terutama bagi UMKM.

Pemerintah Indonesia secara konsisten menggalakkan **penguatan UMKM** sebagai pilar utama kestabilan ekonomi nasional, memastikan sektor ini menjadi tulang punggung pertumbuhan yang inklusif dan menyejahterakan masyarakat.

BPJPH mengumumkan 13 juta produk UMKM di Indonesia telah tersertifikasi halal hingga 2026, dengan target ambisius 14 juta pelaku usaha hingga 2029. Simak detail program SEHATI!

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Singkawang gencar melakukan jemput bola untuk mempercepat proses Sertifikasi Halal UMKM, memastikan kesiapan pelaku usaha menghadapi kewajiban pada Oktober 2026.

Kolaborasi Kementerian Pariwisata dan BPJPH gencar percepat sertifikasi halal produk UMKM di 1.500 desa wisata, menghasilkan puluhan ribu sertifikat dan meningkatkan kepercayaan wisatawan.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama BPJPH gencar melakukan akselerasi sertifikasi halal di desa wisata, sebuah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan pariwisata Indonesia.

BPJPH aktif memfasilitasi sertifikasi halal gratis bagi UMKM di Serang, Banten, melalui program jemput bola. Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan produksi UMKM.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Dinas Koperasi dan UKM menyediakan 152 kuota sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM, mendorong kepatuhan Wajib Halal Oktober dan peningkatan daya saing produk.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Papua mengumumkan 128 produk UMKM di wilayahnya telah memiliki Sertifikasi Halal UMKM Papua per April 2026, membuka peluang pasar lebih luas.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serius memperkuat Jaminan Halal Produk Hewani Kaltim. Melalui asesmen lapangan oleh BPJPH, LPH DPKH Kaltim ditargetkan segera terakreditasi untuk melindungi konsumen.