Hadapi Kelangkaan, Pemkab Banyumas Dorong UMKM Cari Alternatif Pengganti Plastik

Pemerintah Kabupaten Banyumas menyarankan pelaku UMKM untuk mencari alternatif pengganti plastik di tengah kelangkaan dan lonjakan harga, mendorong inovasi agar usaha tetap berjalan.

Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, baru-baru ini mengeluarkan imbauan penting bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayahnya. Imbauan ini terkait dengan kelangkaan bahan baku plastik yang semakin mengkhawatirkan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Banyumas untuk menyarankan UMKM mencari alternatif pengganti plastik.

Kelangkaan plastik ini bukan tanpa alasan, pasalnya harga bahan baku kemasan tersebut mengalami lonjakan signifikan dan ketersediaannya di pasaran sangat terbatas. Situasi ini menimbulkan keluhan serius dari para pedagang dan pelaku UMKM yang bergantung pada plastik untuk mengemas produk mereka.

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kabupaten Banyumas, Gatot Eko Purwadi, menyatakan bahwa kondisi ini menuntut pelaku usaha untuk berinovasi. Meskipun demikian, tidak semua jenis produk dapat dengan mudah beralih dari kemasan plastik.

Tantangan UMKM di Tengah Kelangkaan Plastik

Gatot Eko Purwadi mengungkapkan bahwa keluhan mengenai mahalnya dan langkanya plastik sudah diterima dari para pedagang di Banyumas. Situasi ini memaksa pelaku usaha untuk mencari solusi kemasan lain agar produksi tetap berjalan. Bagi UMKM yang masih memiliki stok plastik, operasional usaha mereka masih bisa berjalan normal.

Namun, bagi pelaku usaha yang stok plastiknya sudah habis, kesulitan besar mulai dirasakan dalam mengemas produk yang dihasilkan. Gatot mengakui bahwa penggantian kemasan plastik bukanlah hal yang mudah, terutama untuk produk makanan basah yang memerlukan kemasan praktis dan kedap. Alternatif seperti kaca dinilai terlalu mahal, sementara aluminium foil juga masih mengandung unsur plastik.

DPKUKM Kabupaten Banyumas telah berupaya mendorong inovasi kemasan nonplastik melalui berbagai pelatihan. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, khususnya untuk jenis produk tertentu yang sangat bergantung pada karakteristik plastik.

Akar Masalah Nasional dan Dampak Ekonomi

Gatot menjelaskan bahwa kelangkaan bahan baku plastik merupakan persoalan nasional karena Indonesia masih sangat bergantung pada impor. Pemerintah pusat melalui Kemendag saat ini sedang berupaya mencari sumber bahan baku alternatif selain dari kawasan Timur Tengah untuk mengatasi ketergantungan ini. Kebijakan dari pemerintah pusat sangat dinantikan untuk menyelesaikan masalah struktural ini.

Ketua Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas (Aspikmas), Pujianto, membenarkan bahwa sejumlah pelaku UMKM mengeluhkan lonjakan harga plastik yang mencapai 80 persen. Kenaikan harga ini berdampak langsung pada kegiatan usaha, khususnya di sektor makanan yang sangat mengandalkan kemasan plastik.

Kondisi ini menempatkan UMKM di persimpangan jalan dengan dua pilihan sulit: menaikkan harga jual produk atau menurunkan margin keuntungan. Jika harga jual dinaikkan, ada risiko pasar menjadi sensitif dan berpotensi menurunkan daya beli serta jumlah penjualan. Sebaliknya, jika margin diturunkan, keuntungan pelaku usaha bisa berkurang drastis, bahkan dari 30 persen menjadi 15-20 persen.

Harapan dan Solusi Jangka Panjang

Pujianto menegaskan bahwa bagi UMKM makanan, penggunaan plastik sebagai kemasan utama hampir tidak dapat disubstitusi dengan bahan lain. Hal ini berbeda dengan sektor ritel yang dapat mengganti kantong plastik dengan tas alternatif, karena kemasan plastik untuk produk makanan merupakan kebutuhan primer yang sulit digantikan.

Aspikmas berharap kenaikan harga plastik ini bersifat sementara, sehingga pelaku UMKM masih bisa menyiasatinya dengan penyesuaian margin tanpa harus menaikkan harga jual secara signifikan. Perhitungan yang matang diperlukan agar UMKM tidak merugi.

Selain itu, Pujianto juga sangat mengharapkan pemerintah dapat menghadirkan kebijakan khusus yang responsif terhadap kondisi ini. Kebijakan tersebut diharapkan mampu membantu mengatasi beban yang semakin memberatkan para pelaku usaha kecil di tengah tantangan bahan baku yang ada.

Sumber: AntaraNews