Aparatur Sipil Negara

Meskipun kebijakan WFH nasional diberlakukan setiap Jumat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan KPK tetap layani publik secara langsung dan melanjutkan pemeriksaan saksi, menjaga komitmen pemberantasan korupsi.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengumumkan **penyesuaian WFH Kemenhub** dengan pembatasan 40% kehadiran harian, demi menjaga kelancaran layanan transportasi publik yang vital.

Sebanyak 68 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) mulai menerapkan kebijakan WFH ASN Jakarta Timur pada Jumat, 10 April 2026, namun pelayanan publik dipastikan tetap optimal.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan masyarakat tetap optimal saat penerapan WFH Kementerian Sosial, menegaskan disiplin dan integritas adalah kunci utama.

Kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali ditegaskan pemerintah, dengan Mendukbangga/BKKBN menekankan pentingnya menjaga profesionalitas WFH ASN demi efisiensi dan adaptasi global.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN setiap hari Jumat mulai 10 April 2026. Simak instansi mana saja yang dikecualikan dari WFH ASN Sumsel ini.

Pemerintah Kota Cirebon sedang finalisasi aturan WFH ASN yang akan berlaku pekan depan, dengan fokus pada efisiensi energi dan penyesuaian kebijakan pusat untuk optimalisasi kinerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan di balik penetapan hari Jumat sebagai hari WFH ASN, mulai berlaku 1 April 2026.

Gubernur Jambi Al Haris menegaskan pentingnya peningkatan kinerja ASN sebagai ujung tombak pembangunan untuk menghadapi tantangan global dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Majalengka resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Senin, sebagai langkah efisiensi energi dan penyesuaian terhadap situasi global.

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menyerahkan Surat Keputusan (SK) pensiun kepada 90 PNS di lingkungan Pemkab Trenggalek, mengapresiasi dedikasi mereka. Simak rincian masa Pensiun PNS Trenggalek.

Pemerintah Kabupaten Kapuas mematangkan persiapan Sosialisasi PT Taspen bagi PPPK Penuh Waktu, memastikan setiap aparatur memahami hak dan kewajiban mereka demi kesejahteraan dan peningkatan kualitas SDM.

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung menahan empat tersangka kasus Korupsi Tambang Ilegal Timah di Bangka Tengah. Terungkap peran para pelaku dan potensi kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah.

Ratusan Pegawai Non-ASN Natuna tidak diperpanjang kontrak oleh Pemkab Natuna. Kebijakan ini dipicu oleh UU ASN terbaru dan penataan kepegawaian. Apa dampaknya?

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur secara komprehensif penempatan polisi aktif di jabatan sipil, diharapkan mampu mengakhiri polemik yang berkembang di masyarakat.

Wagub Sultra Hugua menegaskan retret para Kepala OPD Sultra menjadi langkah fundamental untuk memperkuat kolaborasi serta mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif di Bumi Anoa.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen penuh menerapkan Manajemen Talenta ASN Kukar berbasis merit bagi 17.553 pegawainya, demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya integritas ASN dan pelayanan publik sebagai fondasi negara maju, mendorong aparatur untuk menjauhi praktik tidak etis.

Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan dukungan penuh terhadap wacana penerapan Gaji Tunggal ASN oleh pemerintah pusat, berharap dapat meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengintensifkan penguatan disiplin ASN sambil menyosialisasikan program Taspen dan "Bangka Tengah Berhaji" dari BSI untuk kesejahteraan aparatur sipil negara.