Aparatur Sipil Negara

Pengamat politik senior Boni Hargens menilai pelibatan personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam jabatan sipil merupakan keniscayaan yang wajar dan sah, menekankan pada aspek kompetensi dan kebutuhan nyata instansi.

Indeks Reformasi Birokrasi Sumbar terus menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai 89,32 dengan predikat A- pada 2025. Capaian ini menunjukkan komitmen Pemprov Sumbar dalam pelayanan publik.

Ke depan, TASPEN menargetkan SIMGAJI menjadi platform nasional standar dalam pengelolaan gaji ASN di seluruh Indonesia.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan Jenjang Karier ASN Kabupaten Bogor terbuka luas bagi semua, setelah menindak tegas dugaan kasus jual beli jabatan untuk tata kelola pemerintahan bersih dan bebas KKN.

Pemerintah Kabupaten Nabire serius membenahi manajemen ASN Nabire untuk mencegah berbagai persoalan administrasi kepegawaian dan meningkatkan profesionalisme birokrasi, memastikan tata kelola yang efektif dan akuntabel.

Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Bali setiap Jumat, yang baru diterapkan, menunjukkan efektivitas tinggi. BKPSDM Bali memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal dan tugas kedinasan terselesaikan dengan baik.

Pemerintah Kota Jakarta Timur memastikan Senam Sehat ASN Jakarta Timur tetap berjalan setiap Jumat, meskipun kebijakan WFH diberlakukan, sebagai upaya menjaga kebugaran dan optimalisasi pelayanan publik.

Meskipun kebijakan WFH nasional diberlakukan setiap Jumat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan KPK tetap layani publik secara langsung dan melanjutkan pemeriksaan saksi, menjaga komitmen pemberantasan korupsi.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengumumkan **penyesuaian WFH Kemenhub** dengan pembatasan 40% kehadiran harian, demi menjaga kelancaran layanan transportasi publik yang vital.

Sebanyak 68 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) mulai menerapkan kebijakan WFH ASN Jakarta Timur pada Jumat, 10 April 2026, namun pelayanan publik dipastikan tetap optimal.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan masyarakat tetap optimal saat penerapan WFH Kementerian Sosial, menegaskan disiplin dan integritas adalah kunci utama.

Kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali ditegaskan pemerintah, dengan Mendukbangga/BKKBN menekankan pentingnya menjaga profesionalitas WFH ASN demi efisiensi dan adaptasi global.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN setiap hari Jumat mulai 10 April 2026. Simak instansi mana saja yang dikecualikan dari WFH ASN Sumsel ini.

Pemerintah Kota Cirebon sedang finalisasi aturan WFH ASN yang akan berlaku pekan depan, dengan fokus pada efisiensi energi dan penyesuaian kebijakan pusat untuk optimalisasi kinerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan di balik penetapan hari Jumat sebagai hari WFH ASN, mulai berlaku 1 April 2026.

Gubernur Jambi Al Haris menegaskan pentingnya peningkatan kinerja ASN sebagai ujung tombak pembangunan untuk menghadapi tantangan global dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Majalengka resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Senin, sebagai langkah efisiensi energi dan penyesuaian terhadap situasi global.

Kantor Wilayah DJPb Kemenkeu Lampung terus menggenjot Realisasi THR ASN Lampung, kini mencapai Rp279,11 miliar. Percepatan ini dorong ekonomi daerah jelang Lebaran 2026.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kepala daerah tidak perlu lagi memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada TNI dan Polri karena pemerintah pusat sudah mengalokasikan THR untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), menyusul kasus pemerasan Bupati Cila

Pemerintah Provinsi Gorontalo menunjukkan komitmennya dengan mencairkan THR Lebaran 2026 bagi PPPK paruh waktu, sebuah langkah progresif demi keadilan dan kebersamaan aparatur daerah.