LIVE

Imigrasi Palangka Raya Jamin Layanan Tetap Normal Meski Terapkan WFH Setiap Jumat

Kantor Imigrasi Palangka Raya memastikan layanan keimigrasian tetap normal dan tidak terganggu, bahkan dengan kebijakan WFH setiap Jumat bagi ASN tertentu. Masyarakat tak perlu khawatir.

imigrasi palangka raya
Kantor Imigrasi Palangka Raya memastikan layanan keimigrasian tetap normal dan tidak terganggu, bahkan dengan kebijakan WFH setiap Jumat bagi ASN tertentu. Masyarakat tak perlu khawatir.
Kantor Imigrasi Palangka Raya memastikan layanan keimigrasian tetap normal dan tidak terganggu, bahkan dengan kebijakan WFH setiap Jumat bagi ASN tertentu. Masyarakat tak perlu khawatir. (AntaraNews)

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya, Kalimantan Tengah, memastikan seluruh layanan keimigrasian tetap beroperasi normal. Hal ini berlaku meskipun ada kebijakan bekerja dari rumah (WFH) yang diterapkan setiap hari Jumat bagi sebagian Aparatur Sipil Negara.

Kepala Kantor Imigrasi Palangka Raya, Wijay Kumar, menegaskan bahwa kebijakan WFH ini tidak akan mengganggu operasional vital. Kebijakan tersebut secara spesifik hanya berlaku untuk ASN yang menjalankan tugas dukungan manajemen atau administratif.

Para petugas layanan dan pengawasan keimigrasian akan tetap bekerja seperti biasa di kantor untuk melayani masyarakat. Dengan demikian, publik tidak perlu khawatir akan adanya penurunan kualitas atau penundaan layanan penting.

Kebijakan WFH dan Jaminan Layanan Imigrasi

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah resmi memberlakukan kebijakan WFH setiap Jumat. Kebijakan ini secara khusus ditujukan bagi ASN yang bertugas dalam ranah dukungan manajemen dan administratif di lingkungan Imigrasi.

Wijay Kumar menjelaskan bahwa penerapan kebijakan WFH ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026. Selain itu, kebijakan ini juga didasari oleh Surat Edaran Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2026 yang telah berlaku efektif.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, secara tegas memastikan bahwa operasional layanan keimigrasian tidak akan terganggu. Beliau menekankan bahwa kepentingan publik tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diterapkan.

“Operasional layanan keimigrasian tidak akan terganggu. WFH diperuntukkan bagi ASN yang melaksanakan tugas dukungan manajemen. Untuk petugas layanan ataupun yang melakukan pengawasan keimigrasian, tetap bekerja sebagaimana biasa,” kata Wijay Kumar.

Prioritas Pelayanan Publik dan Pengawasan Kinerja Efektif

Kebijakan WFH ini juga memiliki tujuan strategis untuk mendukung efisiensi pengelolaan dan pemanfaatan energi secara lebih optimal. Selain itu, kebijakan ini juga menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berorientasi jangka panjang.

Seluruh personel yang bertugas di Kantor Imigrasi, seperti pelayanan paspor dan izin tinggal, tetap beroperasi penuh. Hal serupa berlaku bagi petugas di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) di bandara internasional, pelabuhan, dan pos lintas batas negara, serta unit intelijen dan pengawasan keimigrasian.

Direktorat Jenderal Imigrasi menerapkan sistem pengawasan ketat terhadap efektivitas kerja pegawai yang menjalankan WFH. Setiap atasan langsung diwajibkan memantau hasil kerja harian guna memastikan produktivitas tetap terjaga meskipun tidak berada di kantor secara fisik.

Hendarsam Marantoko memberikan pesan penting bagi seluruh jajaran Imigrasi di Indonesia untuk senantiasa memprioritaskan kepentingan publik. “Kepentingan masyarakat adalah prioritas utama. Saya menginstruksikan kepada seluruh kepala kantor wilayah, kepala kantor imigrasi dan kepala rumah detensi imigrasi untuk memantau langsung di lapangan dan memastikan layanan tetap berjalan dengan cepat, transparan, dan tanpa hambatan. Pelaksanaan WFH tidak boleh sampai mengurangi kualitas pelayanan yang selama ini kita bangun,” tegasnya.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Pelajaran dari Penangkapan Ketua BGN dan Pentingnya Penguatan Institusi

{{caption}}
Canda Purbaya Soal Isu Mundur Jadi Menkeu: Saya Sukanya Maju

{{caption}}
IHSG Bergejolak, Dana Kelolaan Reksa Dana Sentuh Rp 685,78 Triliun

{{caption}}
Tangan Diborgol, Eks Brimob Bekingi Kampung Narkoba Digiring ke Bareskrim

{{caption}}
IHSG Ditutup di 5.594, 626 Saham Tertekan

{{caption}}
Richard Lee Segera Disidangkan

Topik Terkait
{{caption}}
Kebijakan WFH ASN Pemprov Jatim Berlanjut Setiap Jumat Mulai Juni 2026: Sinkronisasi Nasional dan Peningkatan Efisiensi

Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengumumkan kebijakan WFH bagi ASN Pemprov Jatim berlanjut mulai Juni 2026, dialihkan ke setiap Jumat. Langkah ini bertujuan menyelaraskan dengan arahan nasional sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik.

WFH ASN Pemprov Jatim
{{caption}}
Pelayanan Kependudukan Pasaman Barat Tetap Optimal Meski WFH Diberlakukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pasaman Barat memastikan pelayanan kependudukan tetap berjalan normal, bahkan saat kebijakan Work From Home (WFH) diterapkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya.

Pasaman Barat
{{caption}}
Kebijakan WFH ASN Bekasi Diterapkan Perdana, Pelayanan Publik Dipastikan Aman

Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi menerapkan kebijakan WFH bagi sebagian ASN nonpelayanan setiap hari Jumat. Kebijakan WFH ASN Bekasi ini dipastikan tidak akan mengganggu kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

WFH ASN Bekasi
{{caption}}
WFH Jakarta Timur: Wali Kota Munjirin Pastikan Layanan Publik Tetap Optimal

Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, menegaskan bahwa unit kerja pelayanan publik di Jakarta Timur tetap beroperasi penuh di tengah kebijakan WFH, memastikan kebutuhan warga terpenuhi tanpa hambatan.

WFH Jakarta Timur
{{caption}}
Kemenimipas Pastikan Layanan Publik Tetap Penuh di Tengah Kebijakan WFH Setiap Jumat

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat mulai 1 April 2026, namun layanan publik dipastikan tetap berjalan penuh. Kebijakan WFH Kemenimipas ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan

Kebijakan WFH Kemenimipas
{{caption}}
Menperin Pastikan Pelayanan Publik Kemenperin Optimal di Tengah Kebijakan WFH

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pelayanan publik Kemenperin tetap optimal, bahkan dengan penerapan WFH ASN setiap Jumat, demi menjaga kualitas layanan dan iklim investasi.

Pelayanan Publik Kemenperin Optimal
{{caption}}
WFH Perdana Pemkot Tangerang: Pelayanan Publik Dipastikan Tetap Optimal

Pemerintah Kota Tangerang mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) perdana, namun memastikan kualitas pelayanan publik tidak akan berkurang. Simak bagaimana Pemkot Tangerang menjaga optimalisasi layanan di tengah efisiensi energi.

WFH Pemkot Tangerang
{{caption}}
Layanan Dukcapil Bali Tetap Optimal Meski Terapkan WFH Setiap Jumat

Meskipun kebijakan Work From Home (WFH) diterapkan setiap Jumat, Dinas PMD Dukcapil Bali menjamin layanan administrasi kependudukan tetap berjalan normal dan optimal bagi masyarakat. Bagaimana strateginya agar Layanan Dukcapil Bali tidak terganggu?

Layanan Dukcapil Bali
{{caption}}
WFH 10 April 2026 Tidak Berlaku untuk Semua ASN, Dukcapil dan RS Tetap Beroperasi

Tidak semua ASN diizinkan untuk bekerja dari rumah (WFH), termasuk mereka yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta rumah sakit.

WFH
{{caption}}
WFH Setiap Jumat Resmi Diterapkan, Ditjen Imigrasi Jamin Layanan Tak Terganggu

Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah.

Imigrasi
{{caption}}
Kemenimipas Terapkan Kebijakan WFH Setiap Jumat bagi ASN, Kecuali Divisi Ini

Berdasarkan surat edaran tersebut, pelaksanaan tugas kedinasan ASN Kemenimipas diatur melalui kombinasi dua pola kerja, WFO selama empat hari kerja.

Imipas RI
{{caption}}
Mendagri Tito Jamin ASN Tak Salahgunakan Jatah WFH, Pastikan Dipantau Ketat Teknologi

Kebijakan ini bukan sekadar fleksibilitas kerja, melainkan bagian dari upaya penyesuaian budaya kerja di lingkungan pemerintahan.

Mendagri Tito Karnavian
{{caption}}
Imigrasi Soekarno-Hatta Pertahankan Peringkat 10 Besar Dunia Skytrax 2026

Layanan Imigrasi Soekarno-Hatta kembali menorehkan prestasi gemilang dengan mempertahankan posisinya di jajaran 10 besar layanan imigrasi terbaik dunia versi Skytrax 2026, sebuah pencapaian yang membanggakan bagi Indonesia.

agus andrianto
{{caption}}
Imigrasi Bali Buka Layanan Izin Tinggal Darurat di Hotel, Permudah WNA Terdampak Konflik Timur Tengah

Kantor Imigrasi Bali menyediakan layanan izin tinggal darurat langsung di hotel untuk WNA yang penerbangannya terganggu konflik Timur Tengah, termasuk pembebasan denda overstay, demi kemudahan dan kepastian hukum.

bandara ngurah rai
{{caption}}
Layanan Imigrasi Rembang Resmi Hadir di MPP, Urus Paspor Lebih Mudah dan Hemat Waktu

Masyarakat Rembang kini tak perlu lagi jauh-jauh ke luar kota untuk mengurus paspor. Kehadiran Layanan Imigrasi Rembang di MPP memangkas waktu dan biaya, sangat membantu calon jemaah haji dan pekerja migran.

dpmptsp rembang
{{caption}}
Imigrasi Pontianak Terbitkan 55 Ribu Paspor Sepanjang 2025, Perkuat Inovasi Layanan dan Pengawasan WNA

Kantor Imigrasi Pontianak mencatat penerbitan 55 ribu paspor sepanjang tahun 2025, sekaligus memperkenalkan inovasi layanan untuk mempermudah masyarakat serta memperketat pengawasan orang asing di Kalimantan Barat.

deportasi wna
{{caption}}
Tahukah Anda, perjalanan 14 jam kini bisa dihindari? Imigrasi Palu Mudahkan Pembuatan Paspor Haji dengan Inovasi Lalampa

Kantor Imigrasi Palu meluncurkan inovasi 'Lalampa' untuk memudahkan calon jemaah haji, terutama lansia dan warga pelosok, membuat paspor tanpa harus ke kota. Program Imigrasi Palu Lalampa ini sangat membantu masyarakat.

calon jemaah haji
{{caption}}
Pertama Kali dalam Sejarah, KJRI Johor Bahru Beri Layanan Imigrasi di Pulau Terpencil Malaysia: WNI di Tioman Apresiasi Layanan KJRI Johor Bahru

KJRI Johor Bahru sukses menggelar layanan konsuler dan imigrasi perdana di Pulau Tioman, Malaysia, memberikan kemudahan bagi WNI di daerah terpencil. Simak bagaimana Layanan KJRI Johor Bahru ini diapresiasi!

berita nasional