Pelayanan Publik

Pemerintah Kota Palu dan Pemerintah Kabupaten Donggala menjalin kerja sama prasarana meteorologi demi meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Pembahasan MoU ini menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan fasilitas vital.

Pemerintah Kota Semarang mengajukan banding putusan PTUN terkait sengketa direksi PDAM Tirta Moedal, menegaskan komitmen menjaga stabilitas perusahaan dan pelayanan publik. Langkah ini diambil demi kepastian hukum dan menjamin operasional PDAM tetap berja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Timur (Kutim) terus mengintensifkan upaya jemput bola dan sosialisasi demi mencapai target administrasi kependudukan (Adminduk) yang ambisius pada tahun 2026, termasuk perekaman KTP-el dan kepemi

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengingatkan jajaran Kejaksaan Negeri Sigi untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam penegakan hukum, sekaligus meresmikan gedung baru Kejari Sigi.

Polda Bali secara tegas mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan jasa calo dalam pengurusan SKCK, menekankan transparansi dan kemudahan proses pelayanan publik yang kini lebih cepat dan efisien.

Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menekankan pentingnya ASN adaptif terhadap perubahan, berintegritas, dan berempati demi pelayanan publik prima. Pelantikan pejabat baru jadi momentum penguatan birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Majelis Etik Ombudsman RI sedang meninjau kemungkinan Pemberhentian Ketua ORI nonaktif Hery Susanto secara tidak hormat, sebagai sanksi terberat atas dugaan kasus korupsi yang menjeratnya, memicu pertanyaan tentang masa depan lembaga tersebut.

Kantor Wilayah Kemenag Sulsel menyerahkan SK Redistribusi 66 PPPK untuk optimalkan penempatan ASN, perkuat kinerja, dan pelayanan publik, serta mendekatkan pegawai dengan keluarga.

Kepolisian Republik Indonesia akan membangun Markas Polda DIY Smart City, sebuah konsep inovatif yang mengintegrasikan sistem data untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Simak detailnya!

DPRD Jabar serahkan aspirasi pencabutan moratorium pemekaran daerah ke DPD RI. Ini demi percepatan pembangunan dan pelayanan publik di provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia.

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana berhasil meraih Penghargaan National Governance Awards 2026, sebuah pengakuan atas keberhasilan pemerintah kota dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan meningkatkan pelayanan publik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Mimika mengalokasikan anggaran sebesar Rp28 miliar untuk pembangunan kantor baru, demi optimalkan pelayanan publik terintegrasi di wilayah tersebut.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menekankan urgensi Peningkatan Pelayanan Publik Daerah di seluruh Indonesia, mendorong reformasi menyeluruh demi efektivitas kebijakan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan Astacita, delapan misi utama pembangunan nasional, serta pemerataan pembangunan. Simak selengkapnya komitmen Pemprov Jatim.

Kakanwil Kemenham Jambi menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga sebagai kunci utama penyelesaian puluhan konflik agraria di provinsi Jambi, demi terpenuhinya hak asasi manusia masyarakat.

DPRD Kabupaten Serang menyetujui LKPJ Bupati Serang 2025 dengan catatan strategis. Rekomendasi fokus pada optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi belanja OPD demi kemandirian fiskal.

Pemerintah Kota Kediri mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk disiplin dalam absensi saat menjalani program Work From Home (WFH), memastikan pelayanan publik tetap optimal dan efisien.

Anggota DPRD Surabaya mendesak peningkatan Layanan Transportasi Umum Surabaya, khususnya armada Wirawiri Suroboyo, demi mempersingkat waktu tunggu dan merespons tingginya animo masyarakat terhadap angkutan publik.

Pemerintah Kabupaten Tuban melalui BKPSDM melakukan uji kompetensi terhadap 693 PPPK paruh waktu. Evaluasi PPPK Tuban ini bertujuan untuk mengukur kinerja dan kompetensi pegawai sesuai regulasi terbaru.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menggenjot Percepatan Pengembangan Sakti Gemas, sebuah aplikasi terpadu untuk mengintegrasikan seluruh layanan publik demi efisiensi birokrasi dan kemudahan akses masyarakat.