Pelayanan Publik

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura melaporkan realisasi penerimaan PBB-P2 Jayapura telah mencapai Rp21,8 miliar hingga pertengahan Juni 2026, mendekati separuh target tahunan. Simak strategi Bapenda untuk mencapai target penuh dan bagaimana d

Angka kepercayaan publik terhadap Polri melonjak signifikan berdasarkan survei Litbang Kompas, menjadi indikasi kuat bahwa reformasi di tubuh kepolisian mulai membuahkan hasil positif di mata masyarakat.

Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby, menekankan pentingnya layanan RSD Idaman bebas diskriminasi serta humanis untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan ini.

Polda NTT menggelar Pameran HUT Ke-80 Bhayangkara di Kupang, menghadirkan berbagai layanan dan inovasi untuk mempererat hubungan Polri-masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik.

Kanwil Kemenkum NTT tingkatkan kualitas regulasi daerah di Kabupaten Nagekeo melalui harmonisasi Ranperda dan Ranperbup, memastikan produk hukum selaras dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menilai langkah Transformasi Energi Bersih Pertamina serta penguatan layanan publik mampu memperkuat reputasi perusahaan di tingkat global, seiring masuknya dalam daftar Fortune Southeast Asia 500.

Pemerintah Kabupaten Mimika melakukan studi tiru pengelolaan air bersih di Perumda Air Minum Toya Wening Solo. Langkah ini menjadi komitmen serius Pemkab Mimika untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat dan sanitasi.

BPJS Kesehatan bersama Pemkab Poso menghadirkan Program Bunga Desa di Desa Tiwa'a, mempermudah akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat.

Dinas Pendidikan Sleman memastikan relokasi kantor Koordinator Wilayah Pendidikan Mlati tidak akan mengganggu kegiatan belajar-mengajar, sekaligus menjadi langkah strategis mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.

Bupati Karawang Aep Syaepuloh mendesak PLN serius memperhatikan dampak pemadaman listrik bergilir dua pekan di Karawang, terutama pada pelayanan publik dan ekonomi.

Kantor Imigrasi Bogor menggelar Layanan Paspor Simpatik di Balai Kota Bogor, berhasil melayani 544 pemohon dalam rangka Hari Jadi Bogor ke-544, menawarkan kemudahan akses pengurusan paspor di akhir pekan.

Bank Jatim salurkan bantuan mobil pelayanan keliling dan rehabilitasi RTLH untuk Pemkab Banyuwangi. Simak bagaimana Bantuan Bank Jatim Banyuwangi ini tingkatkan akses layanan publik hingga ke pelosok dan wujudkan pembangunan inklusif.

Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat mendorong rumah sakit daerah untuk bebas maladministrasi demi peningkatan kualitas pelayanan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Ombudsman RI Perwakilan Maluku resmi membuka Posko Pengaduan SPMB 2026 di Ambon, memastikan proses penerimaan murid baru berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi.

Ombudsman Babel memastikan layanan kepulangan jamaah haji di Pangkalpinang berjalan aman dan tertib. Meskipun mayoritas puas, Ombudsman Babel menyoroti beberapa aspek yang perlu perbaikan untuk kualitas pelayanan yang optimal.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Sulut menerima Penghargaan Imigrasi Sulut dari Konjen Filipina di Manado, mengapresiasi kolaborasi erat dalam penanganan isu keimigrasian dan penguatan hubungan bilateral.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada jabatan yang kebal hukum dalam pelayanan publik. Ini demi Integritas Pelayanan Publik dan kepercayaan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menjatuhkan sanksi kepada Sekcam Mauk berinisial MK yang tertangkap basah bermain PlayStation saat jam pelayanan, memicu permohonan maaf dari Camat Mauk dan komitmen perbaikan disiplin ASN.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh berinovasi dengan menghadirkan Layanan Sikupi di area Car Free Day (CFD) Kota Banda Aceh, mempermudah masyarakat mengurus paspor di akhir pekan. Layanan Sikupi Imigrasi Banda Aceh ini menunjukkan komitmen mendekatkan

Pemerintah Kabupaten Nabire terus berupaya menjaga stabilitas fiskal Nabire, menghadapi berbagai kewajiban keuangan dan penurunan APBD demi memastikan pembangunan serta pelayanan publik tetap berjalan optimal.