Komisi V DPR Aceh melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh, Kamis (8/6). Mereka mendapati banyak dokter piket yang absen, sedangkan pasien menumpuk di sejumlah ruang poliklinik.

Ombudsman RI mengakui adanya peningkatan signifikan terkait pelayanan publik yang ada di Sumatra Utara. Ini dibuktikan dari penilaian tingkat kepatuhan pada Ombudsman tahun 2021 lalu yang semula masih zona kuning menjadi zona hijau

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten menilai potensi kerugian masyarakat akibat malaadministrasi pelayanan publik pada lingkup pemerintahan pada tahun 2022 mencapai Rp53,5 miliar. Angka itu diperoleh dari penghitungan berdasarkan aduan dan laporan masyarakat mereka terima.

Ganjar mendorong dinas terkait untuk lebih kreatif dan berinovasi.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti kehadiran Mal Pelayanan Publik sebagai bagian dari program reformasi birokrasi, yang menurutnya masih terlalu minim. Menurut laporan yang diterimanya, hingga pertengahan Juni 2022, jumlah MPP yang telah diresmikan baru mencapai 57 MPP, plus 2 MPP lain yang siap diresmikan.

Puskesmas Muara Bangkahulu, Bengkulu dilaporkan menolak pasien balita berusia satu tahun yang mengalami kejang dan demam atau step dengan alasan di luar jam kerja. Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan langsung merespons kejadian ini dengan mengganti Plt Kepala Dinas Kesehatan dan kepala puskesmas.

Ade berharap, kepala perangkat daerah menyiapkan petugas berkompeten di bidangnya dan memahami aturan untuk ditempatkan di loket-loket yang akan disediakan di gedung MPP.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas meluncurkan Si Doi Mas, Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan Paripurna di desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten, yang dapat di akses online alias tanpa tatap muka dan gratis.