Pencegahan Korupsi Morowali Utara Digenjot, Pemkab Perkuat Tata Kelola Daerah

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Pemkab Morut) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Langkah ini diambil sebagai upaya konkret dalam mencegah tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Wakil Bupati Morowali Utara, Djira, menegaskan pentingnya pencegahan korupsi yang tidak hanya berbasis pengawasan administratif.

Menurut Djira, pencegahan korupsi harus pula diikuti dengan pendekatan berbasis risiko yang lebih proaktif. Hal ini sejalan dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program intervensi Monitoring Center for Prevention (MCP). Program MCP ini dinilai sangat tepat untuk mengawasi dan mengendalikan tata kelola pemerintahan daerah secara komprehensif.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemkab Morut kini memfokuskan perhatian pada delapan area krusial yang rentan terhadap praktik korupsi. Fokus ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan indikator dan memperkuat komitmen seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya pencegahan. Rapat koordinasi telah dilaksanakan untuk menyelaraskan langkah-langkah strategis.

Delapan Area Fokus Pencegahan Korupsi

Pemkab Morowali Utara telah mengidentifikasi delapan area utama yang menjadi fokus intervensi dalam upaya pencegahan korupsi. Area-area ini mencakup penguatan perencanaan serta pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Optimalisasi APBD menjadi kunci untuk memastikan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa juga menjadi sorotan utama agar terhindar dari praktik-praktik curang. Penyelenggaraan perizinan dan pelayanan publik turut diperketat untuk meminimalisir peluang terjadinya pungutan liar atau gratifikasi. Ini semua demi mewujudkan pelayanan yang bersih dan efisien bagi masyarakat.

Manajemen aparatur sipil negara (ASN) juga tidak luput dari perhatian, termasuk penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP). Pengelolaan barang milik negara (BMN) dan optimalisasi penerimaan retribusi serta pajak daerah juga menjadi bagian integral dari strategi ini. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertanggung jawab atas area intervensi masing-masing.

Wakil Bupati Djira menekankan bahwa OPD harus segera menyelaraskan langkah, mempercepat pemenuhan indikator, dan memperkuat komitmen. Langkah-langkah ini sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan. Koordinasi yang erat antarperangkat daerah juga menjadi prioritas untuk mencapai tujuan ini.

Tindak Lanjut Arahan KPK dan Tantangan Integritas

Percepatan pemenuhan indikator di setiap area intervensi merupakan bagian dari pemantapan tata kelola pemerintahan. Peningkatan koordinasi antarperangkat daerah dan penyamaan persepsi terhadap langkah-langkah yang harus ditindaklanjuti adalah satu kesatuan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Morowali Utara, Djira, saat memberikan keterangan.

Menurut Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK, Morowali Utara memiliki status rentan korupsi selama tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2023 hingga 2025. Status ini menempatkan Morowali Utara bersama tujuh pemerintah kabupaten lain dan satu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Data ini menjadi pendorong utama bagi Pemkab Morut untuk bertindak lebih tegas.

Menanggapi hasil survei tersebut, Djira menyatakan bahwa arahan KPK akan segera ditindaklanjuti dengan serius. Pemkab Morowali Utara telah melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh OPD pada hari Jumat, 31 Juli. Rapat ini bertujuan untuk menyusun strategi dan langkah-langkah konkret dalam memperkuat integritas pemerintahan daerah.

Komitmen Pemkab Morowali Utara dalam pencegahan korupsi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Upaya ini juga bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik koruptif. Seluruh elemen pemerintahan diajak untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tata kelola yang baik.

Sumber: AntaraNews