Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyentil para kepala daerah yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap di perbankan. Presiden menyebut sampai akhir tahun 2022, tercatat ada Rp123 triliun APBD yang parkir di bank.

Bupati Meranti Muhammad Adil tuai kontroversi usai menyebut Kementerian Keuangan berisi iblis dan setan. Bukan tanpa alasan, menurutnya, Kementerian Keuangan tidak pernah memberi kejelasan soal skema dana bagi hasil daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu penyebab realisasi belanja APBD rendah karena saat pertengahan 2022, pemerintah mengalihkan alokasi dana penanganan Covid-19 untuk keperluan program lain.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap masih ada sekitar Rp 203,42 triliun dana milik pemerintah daerah masih mengendap di bank hingga Agustus 2022. Angka ini bahkan meningkat dari tahun lalu sebesar Rp 178,95 triliun.

Kementerian Keuangan mencatat sekitar 125 daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota akan mendapatkan DID berdasarkan kinerja tahun berjalan 2022. Pemberian DID ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 140 Tahun 2022 tentang DID untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022.

Presiden Joko Widodo memerintahkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengalokasikan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk memberikan subsidi transportasi dari angkutan umum.