Apbd

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengusulkan agar gaji PPPK diambil alih pemerintah pusat. Hal ini menyusul kebijakan pembatasan belanja pegawai daerah yang akan berlaku mulai tahun 2027.

Pemerintah Kota Samarinda secara tegas menolak rencana pengalihan beban iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dari Pemprov Kalimantan Timur, menilai kebijakan ini tidak adil dan akan menyulit

Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengalokasikan Rp7,2 miliar untuk Pembangunan Jembatan Junjung yang patah, demi memulihkan akses vital warga dan mempercepat mobilitas di wilayah tersebut.

Mendagri menguraikan sejumlah langkah yang dapat dilakukan daerah dalam mengelola anggaran, termasuk meningkatkan PAD

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk membentuk Dana Abadi Daerah (DAD) guna memperkuat kemampuan fiskal jangka panjang dan menjamin keberlanjutan pembangunan di wilayah tersebut.

Bupati Barito Kuala Bahrul Ilmi memberikan apresiasi tinggi terhadap partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Batola, menandakan kepedulian terhadap kemajuan daerah dan mencari solusi nyata bagi pembangunan.

Bupati Bangka Fery Insani memastikan ribuan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak akan dihentikan. Ia menegaskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka masih mencukupi untuk belanja pegawai, menepis kekhawatiran terka

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam upaya perlindungan anak digital dari dampak negatif penggunaan sistem elektronik, khususnya media sosial, mengingat Indonesia memiliki banyak pengguna.

Mendagri menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah yang ideal ditandai dengan tingginya pendapatan yang diiringi realisasi belanja yang juga tinggi.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menandatangani perjanjian Pinjaman Daerah Kepri senilai Rp400 miliar dengan Bank BJB. Dana ini akan memperkuat pembiayaan pembangunan infrastruktur strategis di seluruh kabupaten/kota.

Pemerintah Kota Mataram serius melakukan Integrasi Data BPJS Mataram dengan surat kematian untuk mencegah kerugian daerah dan memastikan alokasi anggaran jaminan kesehatan tepat sasaran.

Mendagri Tito menegaskan APBD sangat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Polri jangan boros belanja. Perjalanan dinas cukup 2 kali.

DPRD Situbondo mendesak pemerintah daerah segera menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2027 yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, dengan fokus utama pada belanja modal.

DPRD Kota Tangerang mendesak Dinkes segera alihkan 72.893 peserta BPJS PBI pusat ke daerah. Pengalihan BPJS PBI Tangerang ini vital agar layanan kesehatan warga tetap terjamin tanpa terputus.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengucurkan Bantuan Keuangan Pengairan Penajam Paser Utara senilai Rp20 miliar, fokus pada percepatan tiga Proyek Strategis Daerah vital di sektor pengairan. Simak detailnya!

BPJS Ketenagakerjaan NTT menargetkan 50.000 pekerja rentan sektor informal di Nusa Tenggara Timur akan menerima Bantuan Iuran Jamsos Ketenagakerjaan NTT 2026 selama 12 bulan penuh sebagai wujud perlindungan sosial.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sukses menggelar Rekordas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026 di Ternate, Maluku Utara, untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan optimalkan APBD demi pembangunan daerah yang efektif.

Dinas Kesehatan Kalimantan Timur (Dinkes Kaltim) mengintensifkan perluasan akses jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, menargetkan cakupan kepesertaan hingga 98 persen.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menargetkan lebih dari 27 ribu Koperasi Merah Putih Desa siap beroperasi penuh pada April 2026 mendatang, menandai langkah awal penguatan ekonomi kerakyatan.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengalokasikan anggaran Rp8 miliar untuk pembiayaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu, menunjukkan komitmen kuat terhadap Universal Health Coverage (UHC) dan berpotensi meraih penghargaan Presiden.