Mendagri Soroti Daerah dengan Realisasi APBD Rendah, Kirim Tim untuk Evaluasi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti rendahnya realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sejumlah wilayah. Pemerintah pusat menyiapkan evaluasi bagi daerah yang pencapaiannya tidak sesuai target.

“Bagi yang rendah, saya ulangi bagi yang realisasinya enggak sesuai target, rendah, kami akan turunkan tim ke sana,” kata Tito di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).

Ia menjelaskan evaluasi dilakukan berkala dengan memantau realisasi pendapatan dan belanja APBD setiap tiga bulan. Daerah dengan kinerja tinggi akan mendapat apresiasi, termasuk peluang memperoleh insentif fiskal.

“Selalu saya sampaikan per tiga bulan daerah mana yang target pendapatannya tinggi sesuai dengan realisasi sesuai target per tiga bulan. Yang tinggi ya kita berikan apresiasi. Bahkan kita bisa berikan insentif fiskal, award, hadiah,” jelasnya.

Mendagri Uraikan Pemicu Daerah Gagal Capai Target

Tito menyebut tim akan diturunkan untuk menelusuri penyebab pendapatan maupun belanja daerah tidak mencapai target. Tim gabungan berasal dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, serta Inspektorat Jenderal.

“Dua itu turun untuk melihat penyebabnya apa membuat belanjanya atau pendapatannya enggak sesuai target, belanjanya enggak sesuai target. Kita evaluasi. Itjen satu lagi yang turun juga, jadi tim gabungan,” ujar Tito.

Menurut dia, langkah ini ditujukan untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan realisasi pendapatan dan belanja agar aktivitas ekonomi di daerah bergerak.

“Tujuannya apa? Untuk mendongkrak belanja pemerintah daerah itu tinggi, pendapatan tinggi belanjanya tinggi. Kalau pendapatan tinggi belanja tinggi, maka ini akan bisa membuat uang beredar di masyarakat sekaligus menstimulasi swasta,” katanya.

Tito sebelumnya menjelaskan belanja pemerintah daerah adalah salah satu komponen penting pendorong pertumbuhan ekonomi. Selain belanja pemerintah, pertumbuhan juga ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan net ekspor. Karena itu, pemerintah daerah didorong tidak hanya meningkatkan realisasi belanja APBD, tetapi juga memperkuat daya beli masyarakat, mempermudah investasi, dan mendorong pelaku usaha di daerah agar mampu berorientasi ekspor.