Kemendagri

Mendagri menegaskan bahwa Jawa dan Bali memiliki posisi yang sangat strategis bagi Indonesia karena menjadi pusat berbagai aktivitas.

Percepatan pembangunan DOB merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan pemekaran wilayah di Papua.

Terdapat sejumlah faktor utama yang menyebabkan tingginya angka ATS. Faktor tersebut meliputi persoalan ekonomi dan kemiskinan.

Ribka mengapresiasi konsistensi Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mengawal pembangunan berbagai fasilitas pemerintahan.

Pada aspek operasional, Mendagri juga mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan analisis investasi yang selaras dengan rencana bisnis.

Selain soliditas kepemimpinan, Bima juga mengapresiasi berbagai inovasi yang dikembangkan pemerintah daerah (Pemda) di Jambi.

Menurut Wiyagus, peringatan Hari Lahir Pancasila tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila.

Mendagri menyampaikan apresiasi atas dedikasi para penerima penghargaan di bidang kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kalangan intelektual memiliki tanggung jawab besar untuk melahirkan gagasan dan solusi guna mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki bangsa.

Bima menekankan bahwa Indonesia saat ini tengah menikmati bonus demografi, yakni kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya bersama DPRK bergerak cepat menemui Satgas Pusat di Kemendagri untuk memastikan percepatan Bantuan Bencana Nagan Raya bagi korban hidrometeorologi. Simak upaya selengkapnya!

Prosesi perdamaian tersebut ditandai dengan ritual adat patah panah sebagai simbol berakhirnya konflik antara kedua belah pihak.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama lintas kementerian berkolaborasi intensif untuk mempercepat penuntasan desa blank spot, menargetkan 201 desa yang belum terjangkau sinyal optimal.

Pemerintah Provinsi Banten mengajukan usulan perampingan dan pemekaran dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Kemendagri, yaitu Dinas PUPR dan Dinas PRKP, demi percepatan capaian target pembangunan dan pelayanan publik.

Tri juga berdialog dengan peserta yang mayoritas merupakan kalangan muda serta meninjau proses pembuatan pewarna alami dan tenun tradisional.

Bobby juga menyatakan gubernur tidak memiliki kewenangan memberikan izin perjalanan luar negeri kepala daerah.

Bima menyoroti persoalan data UMKM yang hingga kini masih menjadi tantangan di banyak daerah.

Pemerintah telah menyalurkan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun kepada daerah terdampak.

Demokrasi yang sehat akan memperkuat stabilitas pemerintahan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Bima mencontohkan sejumlah daerah yang memiliki potensi wisata besar, tetapi belum berkembang optimal akibat lemahnya dukungan ekosistem.