Tata Kelola Daerah

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara memperkuat tata kelola daerah dan fokus pada delapan area rawan demi pencegahan korupsi Morowali Utara, menindaklanjuti arahan KPK.

Akademisi Undana Kupang dorong optimalisasi program prioritas dan potensi daerah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT 2026. Langkah ini krusial kurangi ketergantungan transfer pusat.

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya Inovasi Daerah yang akuntabel dan efektif, serta berorientasi pada kepentingan publik demi manfaat nyata bagi masyarakat.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto menekankan kolaborasi dan inovasi sebagai kunci strategis bagi Inspektorat Daerah untuk pengawasan efektif, memastikan pemerintahan berjalan efisien dan akuntabel.