Kasus Penyadapan Prabowo, 8 Saksi Minta Perlindungan LPSK

Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan membuka peluang pemberian pelindungan bagi pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Hingga Kamis (12/11), belum ada permohonan JC yang diterima.

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menyebut lembaganya telah menerima delapan permohonan pelindungan terkait perkara ini. Seluruh pemohon berstatus saksi.

"Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator," ujar Sri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/11).

Permohonan yang masuk saat ini sedang ditelaah. LPSK berkoordinasi dengan penyidik untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan mendalami kebutuhan pelindungan masing-masing pemohon.

Dalam proses penelaahan, LPSK mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain urgensi keterangan saksi, tingkat ancaman, serta kondisi khusus yang dialami saksi dan/atau korban. Rujukan penilaian mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

LPSK juga memonitor perkembangan penanganan perkara, termasuk potensi bertambahnya permohonan dari saksi maupun pihak lain dengan status berbeda sesuai dinamika penyidikan.

Empat Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Slamet Uliandi (SU), Irjen Eko Hadi (EH), dan Irjen Ahrie Sonta (AS).

Hasil penyidikan menyebut keempatnya memiliki peran yang berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Pertama, Jenderal LSP yang saat kejadian menjabat Kapolri diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun melalui WhatsApp, kepada Kepala Bagian Monitoring, Ahrie Sonta. Ia juga diduga menjadi penerima akhir (end user) hasil penyadapan. "Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana," kata Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026).

Kedua, SU selaku Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri periode 2021 hingga Oktober 2026 diduga berperan sebagai dewan penasihat monitoring center Polri. Ia disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan harian serta laporan analisis dari Plt. Kepala Bagian Monitoring kepada Jenderal LSP.

Ketiga, EH yang menjabat Plt. Kepala Bagian Monitoring pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU, yang disebut berasal dari Jenderal LSP. Ia kemudian diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.

Keempat, AS yang menjabat Plt. Kepala Bagian Monitoring pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 diduga menerima perintah dari Jenderal LSP dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik. AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP serta memerintahkan pengawasan (surveillance).