Babak Baru Kasus Dugaan Makar Lisyo Sigit Cs

Tim Khusus Polri bersama Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) dan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim menyatakan telah menemukan bukti permulaan cukup terkait dugaan tindak pidana makar. Atas temuan awal itu, Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin menyebut laporan polisi telah diterbitkan dengan empat nama yang disebut dalam perkara ini: Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

"Dari hasil penyidikan teman-teman Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan hasil penyelidikan-penyelidikan tim kami yang sudah dibentuk oleh bapak kapolri, yang dilakukan oleh direktorat tindak pidana umum bersama-sama dengan siber, kita telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuat satu laporan polisi terkait dengan tindak pidana makar," kata Asep di gedung DPR, Kamis (12/11).

Usai laporan polisi terbit, tim gabungan dari Dittipidum dan Dittipidsiber akan melakukan rangkaian penyelidikan intensif. Jika bukti dinilai cukup, perkara akan ditingkatkan ke tahap penyidikan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

38 Saksi Sudah Dimintai Keterangan

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro menyampaikan, penyelidikan dugaan perkara makar berlangsung selama satu minggu. Dalam kurun itu, total 38 saksi dimintai keterangan oleh penyidik.

"Berdasarkan hasil penyelidikan yang pernah kami laksanakan selama 1 minggu, kami telah meneliti sebanyak 28 saksi yang berada pada Direktorat Siber, kemudian kami juga melakukan penambahan sebanyak sekitar 10 orang saksi lainnya," kata Susatyo kepada wartawan di gedung DPR, Kamis (12/11/2026).

Ia menegaskan, kepolisian telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindakan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana dimaksud Pasal 191 KUHP dan/atau Pasal 193 KUHP dan/atau Pasal 196 KUHP juncto Pasal 160 KUHP juncto Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyesuaian Tindak Pidana.

Menurut Susatyo, penyidik Dittipidum Bareskrim Polri telah melakukan serangkaian penyidikan untuk menemukan tersangka dan akan membuka perkembangan prosesnya secara transparan kepada publik.

"Tentunya akan kami sampaikan lagi kepada masyarakat terkait dengan progres penyidikan ini," tandasnya.