Gibran Mundur dari Wapres, Segini Uang Pensiun Bakal Diterima

Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa surat serupa juga ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, disertai permintaan agar MPR segera memproses pengunduran diri tersebut.

Keputusan Gibran mengundurkan diri memunculkan pertanyaan mengenai hak keuangan yang akan diterima setelah tidak lagi menjabat, terutama ketentuan uang pensiun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemberian hak ini berlaku bagi yang diberhentikan dengan hormat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Besaran Pensiun Pokok Jika Gibran Mengundurkan Diri

Mengacu pada keterangan Kementerian Sekretariat Negara, gaji pokok wakil presiden sebesar Rp 20,16 juta per bulan. Angka ini merupakan empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden, yakni Rp 5,04 juta, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000.

Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa pensiun pokok ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Dengan begitu, apabila pemberhentian dilakukan dengan hormat, estimasi pensiun pokok yang dapat diterima mantan wakil presiden mencapai Rp 20,16 juta per bulan.

Perhitungan tersebut mengacu pada gaji pokok terakhir, bukan keseluruhan penghasilan selama menjabat, sehingga tunjangan dan fasilitas tidak ikut dihitung sebagai uang pensiun. Penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga menyebutkan bahwa setiap pemberhentian presiden atau wakil presiden merupakan pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menyatakan sebaliknya dalam ketetapannya.

Kapan Pensiun dan Fasilitas Lain Mulai Berlaku

Selain pensiun pokok, UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah hak administratif bagi mantan presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat.

Pasal 7 menetapkan bahwa mantan wakil presiden berhak memperoleh tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun pegawai negeri. Negara juga menanggung biaya rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon, serta seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden dan keluarganya.

Selanjutnya, Pasal 8 mengatur pemberian rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya serta penyediaan kendaraan milik negara berikut pengemudinya.

Adapun waktu pembayaran sebagaimana Pasal 9, pensiun dan tunjangan tersebut dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.