Gibran Mundur, Prabowo Diberi 14 Hari Ajukan 2 Nama Wapres Pengganti

Presiden diberi waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, sesuai ketentuan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR. Tenggat ini berjalan setelah MPR mengirim surat permintaan resmi kepada Presiden.

Sebelumnya, Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan pimpinan akan menggelar rapat untuk menindaklanjuti surat tersebut dan membahas mekanisme pengisian jabatan yang kosong.

Ia menambahkan rencana forum lanjutan antara pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok DPD. "MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya," kata Ahmad Muzani. Pernyataan itu ia sampaikan dalam konferensi pers, Kamis (12/11/2026).

Muzani menjelaskan, seluruh proses pergantian wakil presiden harus diselesaikan paling lama 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan. Aturan yang sama juga menyebut Presiden wajib menyetorkan dua nama calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR digelar.

"Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari," jelas Muzani.

Tahapan MPR Memilih Pengganti Gibran Rakabuming Raka

Kedua kandidat terlebih dahulu menjalani pemeriksaan administrasi oleh MPR sebelum ditetapkan sebagai calon yang dapat dipilih dalam sidang paripurna.

Untuk itu, MPR membentuk tim verifikasi yang bertugas mengecek kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan dari masing-masing kandidat.

Jika verifikasi rampung dan keduanya dinyatakan memenuhi persyaratan, MPR menetapkan nama-nama tersebut sebagai calon yang berhak maju ke pemilihan dalam sidang paripurna.

Dalam sidang paripurna, anggota MPR memberikan suara untuk menentukan siapa yang akan mengisi jabatan wakil presiden. Sesuai Pasal 140 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, kandidat dengan perolehan suara terbanyak dinyatakan terpilih.