Tiga Hari Menguak Operasi Listyo Sadap Prabowo

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto diusut cepat. Dalam tiga hari, penanganan perkara penyadapan Prabowo berujung pada penetapan empat perwira polisi sebagai tersangka. Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution menjadi yang pertama diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH).

Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menjelaskan penanganan perkara dimulai dengan penerbitan Laporan Polisi pada 30 Oktober 2026, disusul pemeriksaan saksi dan gelar perkara sehari kemudian.

Pada 1 November 2026, status perkara dinaikkan ke penyidikan dan penyidik menetapkan Ahrie Sonta serta Eko Hadi sebagai tersangka. Suyudi menjelaskan, "Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan enam saksi, penyitaan barang bukti, serta gelar perkara penetapan tersangka AS dan EH yang dilanjutkan dengan penangkapan AS. Pada 2 November 2026, dilakukan penahanan AS dan pemeriksaan terhadap EH."

Pada 3 November 2026, penyidik memeriksa tersangka Eko Hadi dan menggelar perkara yang berujung pada penetapan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka. Di hari yang sama, Polri mengumumkan pengungkapan kasus ini ke publik.

Sehari kemudian, 4 November 2026, dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Listyo Sigit. Selain itu, penyidik memeriksa empat saksi dari pihak provider dan vendor.

Pada 5 November 2026, penyidik menggelar ekspos bersama Kejaksaan Agung, menggeledah kediaman Listyo Sigit, serta menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka melalui gelar perkara. Pemeriksaan tambahan terhadap Ahrie Sonta juga dilakukan pada hari yang sama.

Koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dilakukan pada 6 November 2026 disertai pemeriksaan enam saksi dari personel bagian monitoring. Pemeriksaan terhadap Ahrie Sonta dan Eko Hadi kembali dilakukan pada 7 November 2026.

Pada 8 November 2026, penyidik melakukan analisis dan evaluasi perkara. Sehari berikutnya, penyidik memeriksa saksi BM dan F serta tiga saksi lainnya, dilanjutkan pada 10 November 2026 dengan pemeriksaan dua saksi dan Listyo Sigit.

"Pada tanggal 11 November 2026, dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka SU serta dilakukan penahanan rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pusdokkes Polri," kata Suyudi.

Sampai saat ini, penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Dari jumlah saksi, 24 orang merupakan personel internal Polri, tiga berasal dari perusahaan telekomunikasi Indosat, XLSmart, dan Telkomsel, serta satu lainnya dari pihak vendor sistem penyadapan. Enam ahli yang dimintai keterangan terdiri atas dua ahli di bidang ITE dan empat ahli pidana.

Barang Bukti dan Sasaran Penyadapan Prabowo

Adapun barang bukti yang telah disita oleh penyidik antara lain 15 unit telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat unit CPU, PC, laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.

Suyudi mengatakan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa.

"Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana," tegas Suyudi.