Irjen Slamet Uliandi, Tersangka Penyadapan Prabowo Jadi Tahanan Rumah

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan Irjen Slamet Uliandi tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjalani penahanan rumah. Pengumuman itu disampaikan dalam rapat kerja khusus bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

Slamet Uliandi (SU) ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026. Enam hari kemudian, penyidik melakukan pemeriksaan dan menetapkan penahanan rumah dengan dasar hasil pemeriksaan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri.

"Pada tanggal 11 November 2026, dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka SU serta dilakukan penahanan rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pusdokkes Polri," kata Suyudi.

Ia tidak merinci kondisi kesehatan yang menjadi dasar pemberian status tahanan rumah. Dalam perkara ini, SU diduga memiliki peran pada rantai perintah penyadapan yang bersumber dari Jenderal LSP.

SU tercatat menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026, dan diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri.

Menurut Suyudi, SU diduga menyetujui pelaksanaan penyadapan sekaligus menjadi penghubung penyampaian hasil sadapan kepada LSP.

"Memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP," ungkap Suyudi.

Rantai Perintah dan Status 4 Tersangka Penyadapan Prabowo

Menurut penyidik, perintah penyadapan diduga berasal dari LSP, kemudian disalurkan melalui SU kepada EH dan AS yang bertugas di bagian monitoring. Suyudi menjelaskan tahapan awal yang diduga terjadi dalam perkara ini.

"Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS," jelasnya.

Instruksi tersebut disebut disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik dan lampiran laporan polisi. Nomor telepon sasaran kemudian diduga dimasukkan ke sistem monitoring tanpa verifikasi keterkaitannya dengan perkara pidana.

Hasil penyadapan dilaporkan secara berjenjang hingga diterima LSP yang diduga menjadi penerima akhir. Dalam penanganan kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.

"Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu LSP, SU, EH, dan AS," kata Suyudi.

Berbeda dengan SU yang menjalani penahanan rumah, tiga tersangka lainnya ditahan oleh penyidik. Masa penahanan LSP tercatat hingga 23 November 2026, EH hingga 22 November 2026, dan AS hingga 21 November 2026.

Untuk pendalaman perkara, penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Polisi juga menyita sejumlah perangkat elektronik, termasuk telepon genggam dan komputer, serta dokumen dan catatan data penyadapan.