Kapolri Uraikan Peran 4 Jenderal pada Dugaan Penyadapan Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan detail peran empat jenderal yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pemaparan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026).

Suyudi menyebut empat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Slamet Uliandi (SU), Irjen Eko Hadi (EH), dan Irjen Ahrie Sonta (AS).

"Dalam perkara ini penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu LSP, SU, EH, dan AS," kata Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan hasil penyidikan, keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut. Untuk LSP, yang saat kejadian menjabat Kapolri, ia diduga memberi perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kepala Bagian Monitoring, Ahrie Sonta. LSP juga diduga menjadi penerima hasil akhir (end user) dari kegiatan penyadapan.

"Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana," tutur Suyudi.

Adapun SU, yang menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri periode 2021 hingga Oktober 2026, diduga berperan sebagai dewan penasihat monitoring center Polri.

Ia disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Plt. Kepala Bagian Monitoring kepada Jenderal LSP, berupa laporan harian dan laporan analisis.

Untuk EH, yang menjabat Plt. Kepala Bagian Monitoring pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU. Perintah tersebut disebut berasal dari Jenderal LSP. EH kemudian diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.

Sementara itu, AS yang menjabat Plt. Kepala Bagian Monitoring pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan dari penyidik. AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP serta memerintahkan pelaksanaan pengawasan (surveillance).

Selain itu, Suyudi menyebut AS tidak hanya mengoordinasikan pelaksanaan, tetapi juga tindak lanjut terhadap data yang dihasilkan.

"Selain itu AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp," imbuhnya.