Cerita 11 Anggota DPR Golkar Menyatakan Hak Pendapat Terhadap Gibran

Dinamika politik di Senayan memanas. Sebanyak 11 Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar mengambil resmi melayangkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kepada pimpinan DPR. Targetnya, memproses tuduhan dan mempertanyakan keabsahan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui jalur konstitusi.

Berkas resmi pengajuan HMP tersebut kini telah diserahkan langsung ke meja pimpinan DPR. Langkah ini bukan sekadar manuver politik biasa, melainkan pintu masuk untuk menginisiasi mekanisme hukum parlemen yang berpotensi berujung pada pemakzulan Gibran.

Plt Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Daniel Mutaqien membenarkan hal itu. Dia menegaskan 11 legislator Golkar telah membubuhkan tanda tangan dukungan secara formal. Pasca-penyerahan berkas, dia mendesak pimpinan DPR RI agar tak menunda untuk memproses permohonan tersebut sesuai Peraturan Tata Tertib DPR dan perundang-undangan yang berlaku.

Daniel membeberkan dua alasan pengusulan HMP. Alasan yang pertama, dia menilai perlu ada ketegasan legalitas terkait status kepemimpinan nasional. Hal ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya.

Kemudian alasan yang kedua, yaitu pengusulan HMP merupakan jawaban atas tingginya desakan dan atensi masyarakat sipil yang terus mempertanyakan legitimasi sosok Wakil Presiden.

"Langkah penyerahan berkas ini kami dorong agar DPR RI berani menjalankan kewenangan konstitusionalnya. Ini adalah upaya menguji serta memproses opsi pemberhentian Wakil Presiden, sebagaimana diatur secara rinci dan tegas dalam Pasal 7A, 7B, dan 7C UUD 1945," kata Daniel melalui keterangan yang diterima pada Rabu (11/11).

Berikut ini 11 nama pengusul HMP dari Fraksi Golkar DPR RI:

1. Ahmad Doli Kurnia Tandjung (A-272) 2. Ahmad Irawan (A-327) 3. Robert Joppy Kardinal (A-365) 4. Abraham Sridjaja (A-291) 5. Umbu Rudi Kabunang (A-343) 6. Hetifah Sjaifudian (A-352) 7. Bambang Patijaya (A-289) 8. Andika Satya (A-311) 9. Erik Hermawan (A-353) 10. Karmila Sari (A-278) 11. Atalia Praratya (A-291)

Meski HMP telah resmi bergulir, Daniel tetap berupaya menenangkan situasi dengan meyakinkan bahwa usulan ini tidak serta-merta membuat Gibran langsung lengser dari jabatannya.

Sesuai amanat UUD 1945, pembuktian konstitusional terkait pemakzulan harus melewati tiga fase yaitu fase politik, fase hukum, dan fase ketetapan. Fase ketetapan merupakan pengambilan putusan akhir melalui Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI).