Isu Larangan Anggota DPR Tinggalkan Jakarta, Ini Penjelasan Pimpinan

Kabar mengenai larangan bagi anggota DPR untuk meninggalkan Jakarta menjelang rapat paripurna yang akan membahas usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ramai beredar di media sosial.

Menanggapi kabar tersebut, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan bahwa kebijakan terkait keberadaan anggota dewan selama masa persidangan menjadi kewenangan masing-masing fraksi.

Saan tidak secara tegas membenarkan maupun membantah informasi tersebut. Dia hanya menjelaskan bahwa DPR saat ini tengah menjalani masa sidang yang berlangsung hingga 17 Desember 2026.

“Ah, itu kebijakan masing-masing. Karena memang, karena kita memang di DPR ini kan sekarang masa sidang, ya,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Isu larangan meninggalkan Jakarta ini mencuat menjelang rapat paripurna DPR yang dijadwalkan digelar pada Kamis (12/11/2026). Dalam rapat tersebut, DPR akan menerima tindak lanjut usulan HMP terkait polemik ijazah Gibran.

Ketika kembali ditanya mengenai kabar yang beredar di media sosial, Saan menegaskan bahwa anggota DPR diharapkan tetap berada di Jakarta selama masa persidangan.

Dia menjelaskan, kehadiran anggota dewan diperlukan untuk mengikuti berbagai agenda kedewanan, termasuk rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama mitra kerja di komisi masing-masing.

“Jadi ini masa sidang, masa sidang ini kan sampai tanggal 17 Desember. Karena masa sidang, memang diharapkan anggota DPR ada di, di Jakarta untuk bersidang dengan sesuai dengan komisi masing-masing untuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan sebagainya, karena ini masa sidang,” ujarnya.