Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran Dibawa ke Paripurna Besok

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Jumlah tersebut melampaui syarat minimal 25 anggota, sehingga pimpinan DPR akan menindaklanjutinya dalam rapat paripurna yang dijadwalkan Kamis (12/11/2026).

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memastikan angka 120 bersumber dari dokumen yang benar-benar ditandatangani para pengusul, bukan sekadar pernyataan dukungan.

“Memang kita berdasarkan yang menandatangani ya, jadi dokumen yang ditandatangani. Jadi, berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Para pengusul berasal dari delapan fraksi, yakni PDI Perjuangan (14 anggota), Golkar (11), NasDem (19), Partai Kebangkitan Bangsa (18), Partai Keadilan Sejahtera (28), Partai Amanat Nasional (1), Demokrat (18), dan Gerindra (11).

“Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi yang ada di DPR,” ujar Saan.

Saan juga meluruskan jumlah pengusul dari NasDem. Meski sebelumnya seluruh 69 anggota fraksi tersebut sepakat mengajukan HMP, hingga saat ini baru 19 anggota yang tercatat menandatangani dokumen.

“Ya, tapi yang ini mungkin nyusul, tapi yang bertandatangan ada 19, nanti selebihnya kalau mau itu nanti menyusul, begitu. Tapi hari ini totalnya 120,” jelasnya.

Usulan itu akan dibawa ke rapat pimpinan DPR lalu dibahas melalui Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat konsultasi pengganti Bamus.

“Apa yang menjadi usulan dari para pengusul hak menyatakan pendapat ini akan kami proses, akan kami bawa ke pimpinan DPR RI,” katanya.

Rapat paripurna terdekat dijadwalkan Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

“Besok akan dibawa semua,” tegasnya.