Reaksi Kapolri Tanggapi Perlawanan Ahrie Sonta

Irjen Ahrie Sonta Nasution telah dikenakan sanksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) oleh Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. Tak terima, Ahrie Sonta melawan dengan mengajukan banding.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto buka suara soal perlawanan Ahrie Sonta. "Kan banding, nanti akan ada proses persidangan selanjutnya," kata dia ketika ditemui di kegiatan launching Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Monumen Juang, Kota Bandung, Rabu (11/11).

Sebagaimana diketahui, sanksi yang dikenakan terhadap Ahrie itu terkait perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Sidang Komisi Kode Etik Polri dipimpin Ketua Komisi Komjen Pol Rudy Darmoko dan Wakil Ketua Komisi Irjen Pol Roma Hutajulu. Sementara itu, terdapat tiga Anggota Komisi, yaitu Irjen Pol M Zulkarnain, Irjen Pol Jayadi, dan Irjen Pol Rahmat Setyadi. Sidang etik berlangsung di Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/11) sejak pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB.

Selain sanksi administratif, majelis juga menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela.

"Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota polri," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers.

Dalam fakta persidangan, Ahrie Sonta diduga melakukan pelanggaran saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri, yakni mengakses perangkat teknologi untuk melakukan penyadapan ilegal.

Atas dugaan perbuatannya, terduga pelanggar AS disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Ketentuan tersebut meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g terkait pelanggaran kewajiban dalam etika kelembagaan, serta Pasal 8 huruf c angka 1 terkait pelanggaran kewajiban dalam etika kepribadian.