Menko Zulhas Angkat Suara soal Isu Koperasi Desa Merah Putih Jadi Pesaing Ritel

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meluruskan isu bahwa Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi pesaing ritel modern. Ia menegaskan koperasi desa memiliki fungsi berbeda dari usaha ritel karena bukan supermarket, ritel, maupun warung, melainkan bagian dari infrastruktur pemerintah untuk penyaluran program.

"Koperasi tersebut merupakan infrastruktur pemerintah yang salah satu fungsi utamanya adalah mendukung distribusi barang bersubsidi dan bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Bandung, Rabu (11/11/2026).

Menurut dia, KDMP diarahkan untuk memangkas rantai distribusi barang bersubsidi seperti LPG 3 kilogram dan pupuk. Rantai yang terlalu panjang selama ini dinilai berpotensi membuat harga yang diterima masyarakat menjadi lebih tinggi. Melalui koperasi desa, pemerintah berupaya memperpendek jalur distribusi sekaligus memastikan subsidi serta bantuan diterima masyarakat yang berhak.

"Koperasi Desa Merah Putih itu bukan ritel, bukan supermarket, bukan warung. Itu koperasi desa yang menjadi infrastruktur pemerintah untuk barang-barang subsidi," jelasnya.

Selain fungsi distribusi, koperasi desa juga didorong menjadi offtaker atau penyerap hasil produksi masyarakat, khususnya petani.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Solihin, menyambut baik penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi yang saling melengkapi antara koperasi, UMKM, dan ritel modern.

"Kami ingin ritel menjadi mitra pembangunan ekonomi daerah, bukan sekadar pelaku perdagangan," ungkapnya.

Solihin menambahkan, industri ritel siap berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029 melalui peningkatan investasi, penyerapan produk dalam negeri, kemitraan UMKM, transformasi digital, dan penciptaan lapangan kerja. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga daya beli masyarakat karena konsumsi menjadi salah satu penggerak utama perdagangan, produksi, distribusi, dan investasi.

Tak Ada Moratorium Izin Ritel

Zulkifli Hasan memastikan pemerintah tidak menerapkan moratorium atau penghentian penerbitan izin baru bagi usaha ritel di Indonesia.

Penegasan itu disampaikan dalam Puncak Hari Ritel Nasional (HRN) 2026 yang digelar Aprindo di Bandung, Rabu (11/11/2026). "Saya tegaskan lagi, tidak ada moratorium izin baru untuk ritel di mana pun berada," tegas Zulhas.

Ia menambahkan, pemerintah tetap mendukung pertumbuhan industri ritel di seluruh Indonesia. Karena itu, pelaku usaha diminta tidak perlu khawatir terhadap isu moratorium yang belakangan mencuat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Aprindo, Solihin, menyatakan industri ritel memiliki keinginan kuat untuk terus tumbuh dan memperluas jaringan usaha.

Menurut dia, kepastian regulasi dan iklim usaha yang kondusif menjadi kebutuhan penting bagi keberlanjutan industri. "Kami tidak meminta keistimewaan. Kami berharap kepastian, kesetaraan, dan iklim usaha yang sehat agar seluruh pelaku usaha dapat berkembang," ujar Solihin.