DJP Kirim Peringatan ke Wajib Pajak Soal SPT 2025, Ini yang Diminta

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengirim email peringatan kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025. DJP meminta penerima pesan meneliti kembali data penghasilan dan bukti potong agar isi SPT mencerminkan kondisi sebenarnya.

"Email tersebut berisi imbauan kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti pemotongan PPh pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 untuk melakukan penelitian, verifikasi, dan pencocokan kembali atas data penghasilan dan bukti pemotongan PPh yang telah dilaporkan," tulis DJP dalam pengumuman resmi di situsnya, Rabu (11/11/2026).

Otoritas juga meminta wajib pajak memastikan seluruh penghasilan, kredit pajak, bukti pemotongan PPh, dan informasi perpajakan lain tercantum secara benar, lengkap, dan jelas dalam SPT Tahunan. Jika ditemukan data yang belum dilaporkan, SPT diminta segera dibetulkan.

"SPT yang diisi dengan tidak benar, tidak lengkap, dan/atau tidak jelas dapat menimbulkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," tulis DJP.

DJP turut mengingatkan masyarakat mewaspadai email palsu yang mengatasnamakan otoritas pajak. Pastikan alamat pengirim menggunakan domain resmi @pajak.go.id; korespondensi dari domain lain bukan komunikasi resmi DJP.

Layanan Perpajakan Tanpa Biaya

DJP menegaskan seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya. Instansi ini tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi, mengirim tautan di luar situs resmi, ataupun meminta password, kode OTP, maupun akses layar perangkat wajib pajak.

Untuk kebutuhan konfirmasi, wajib pajak dapat menghubungi account representative di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), penyuluh pajak, atau petugas helpdesk KPP dan KP2KP. Saluran resmi lain yang tersedia adalah live chat di pajak.go.id, Kring Pajak 1500200, akun X @kring_pajak, serta email informasi@pajak.go.id.