Seluruh Fraksi Sepakat Ajukan Menyatakan Hak Pendapat soal Ijazah Gibran

Seluruh fraksi di DPR sepakat mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kesepakatan itu mengemuka dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Delapan fraksi tersebut yakni NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Gerindra.

Dari total 69 anggota Fraksi NasDem yang mengajukan HMP, baru 19 orang yang menandatangani. Sementara dari PKS 28 orang, PKB 18 orang, Demokrat 18 orang, PDI Perjuangan 14 orang, Golkar 13 orang, PAN 1 orang, dan Gerindra 11 orang.

Anggota DPR Fraksi NasDem Sugeng Suparwoto menegaskan seluruh anggota fraksinya satu suara untuk melangkah menggunakan HMP yang secara khusus ditujukan kepada wakil presiden.

"Kami dari Fraksi NasDem seluruhnya bulat 69 telah menyatakan untuk ajukan hak pendapat," kata Sugeng.

Menurut Sugeng, seluruh persyaratan pengajuan HMP telah terpenuhi dan prosesnya perlu dipercepat.

"Dan tidak ada alternatif lain kecuali jalan ini. Untuk itu, agar semua proses dipercepat jangan sampai menyandera kehidupan bernegara yang lebih penting," ujarnya.

"Ya, dan secara khusus hak pendapat ini ditujukan untuk wakil presiden," sambungnya.

Dasar Hukum Hak Menyatakan Pendapat

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit, menegaskan pengisian jabatan presiden dan wakil presiden wajib memenuhi ketentuan konstitusi serta peraturan perundang-undangan.

Menurut Dolfie, pemilihan presiden dan wakil presiden harus diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, termasuk memastikan setiap calon memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.

"Dari Fraksi PDI Perjuangan pengusul HMP yang kami sampaikan pada hari ini adalah berjumlah 14 anggota," kata Dolfie.

Ke-14 anggota tersebut antara lain Harris Turino, Bonnie Triyana, I Wayan Sudirta, Andreas Edi Susetyo, TB Hasanuddin, Sofyan Tan, Mufti Anam, Edi Purwanto, dan Adian Napitupulu.

Dukungan dari Fraksi Golkar disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dengan membacakan daftar 13 anggota. Sejumlah nama yang mengajukan yakni Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ahmad Irawan, Robert Joppy Kardinal, Abraham Sridjaya, Hetifah Sjaifudian, dan Bambang Patijaya.

Fraksi PKB juga mencantumkan 18 anggota dalam daftar pengusul, antara lain Muhammad Hozin, Rico Alviano, Iman Sukri, Abdullah, Rina Sa'adah, Daniel Johan, Marwan Ja'far, dan Ratna Juwita.

Adapun Fraksi Demokrat menyertakan 18 anggota, sedangkan PKS sebanyak 28 anggota.

Sebelum menerima penyampaian usulan, pimpinan rapat Saan Mustopa memaparkan dasar hukum penggunaan HMP sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang MD3, dan Tata Tertib DPR RI.

Dia menjelaskan, HMP dapat digunakan DPR untuk menyikapi kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, tindak lanjut hak interpelasi maupun angket, serta dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Saan menegaskan, pengajuan HMP harus didukung sedikitnya 25 anggota DPR dan dilengkapi dokumen yang memuat materi serta alasan pengajuan.

Khusus usulan terkait dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai presiden atau wakil presiden, pengusul harus menyertakan materi dan bukti yang sah.