PDIP Kompak Tempuh Hak Menyatakan Pendapat, 110 Anggota Siap Dikerahkan

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPR sepakat menempuh Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keputusan itu disampaikan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto usai rapat pleno fraksi.

Rapat pleno digelar Rabu (11/11/2026). Dari total 110 anggota, 102 hadir, sedangkan delapan lainnya berhalangan karena izin atau sakit.

"Artinya kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi," kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia menegaskan keputusan tersebut merupakan sikap bersama fraksi. Saat ditanya jumlah anggota yang akan mengajukan HMP ke pimpinan DPR, Utut menyebut seluruh 110 anggota siap dikerahkan apabila diperlukan.

"Kita header demokrasi, demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semua iya," tuturnya.

Menurut Utut, langkah menempuh HMP merujuk pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Penjelasan lebih rinci mengenai dasar pengajuan akan disampaikan oleh anggota Komisi III DPR.

Fraksi PDIP belum menentukan waktu pengajuan. Proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme parlemen melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

"Kalau ini kita harus ke pimpinan DPR, biar supaya ada Bamus segera," jelas dia.

Terkait rencana Gibran menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya, Utut menegaskan pihaknya tidak akan menghalangi.

"Terhadap hak orang per orang, termasuk itu kita tidak pernah menghalangi," ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar proses politik yang tengah berjalan disikapi dengan bijak.

"Yang paling penting kita jaga, kita ini berbangsa bernegara kita bersaudara. Apapun keputusannya kita jalani dengan damai. Sekali lagi kita jalani dengan damai," kata dia.

Gibran Bertemu Prabowo, Sampaikan Niat Mundur

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Pengunduran diri disampaikan saat keduanya bertemu pagi tadi.

"Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri," kata Mensesneg Prasetyo Hadi dalam jumpa pers singkat di Istana Negara, Selasa (10/11/2026).

Pada kesempatan yang sama, Prasetyo Hadi menanggapi bergulirnya HMP di DPR. "Itu tentunya adalah proses politik yang juga sama-sama kita hormati Karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," ujarnya.