Pengunduran Diri Hidayat Nur Wahid dari Wakil Ketua MPR Bukan soal Gibran, Ini Alasannya

Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Ketua MPR RI tidak berkaitan dengan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut surat pengunduran dirinya telah disampaikan sejak 31 Oktober 2026.

Ia menyatakan keputusan mundur didorong keinginan menghadirkan regenerasi kepemimpinan di MPR, setelah dirinya dua periode menjabat sebagai wakil ketua.

"Jadi ini enggak ada kaitannya dengan Gibran, nanti ada yang mengkait-kaitkan itu," kata Hidayat dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Menurut Hidayat, surat pengunduran dirinya telah dibahas dalam rapat pimpinan MPR pada 4 November 2026. Ia menyebut pimpinan memerlukan waktu untuk mengkaji permohonan tersebut lantaran dinilai sebagai peristiwa yang belum pernah terjadi.

"Karena ini dinilai hal yang sama sekali baru, belum pernah kejadian sebelumnya, pimpinan MPR memerlukan pengkajian yang lebih komprehensif," jelasnya.

Pembahasan kemudian berlanjut dalam rapat pimpinan MPR pada Selasa (10/11/2026). Ia menyampaikan bahwa surat pengunduran diri kini telah diterima.

Hidayat menuturkan, keinginan melepas posisi pimpinan MPR sebenarnya sudah muncul sejak periode 2019–2024. Saat itu ia meminta agar tidak lagi ditempatkan sebagai pimpinan MPR, namun partai tetap menugaskan. Permintaan serupa kembali disampaikan pada 2024, dan ia kembali dipercaya menduduki kursi Wakil Ketua MPR.

Ia menilai saat ini waktu yang tepat bagi PKS menghadirkan figur baru dalam jajaran pimpinan MPR. "Saya melihat bahwa penting ada regenerasi dalam kepemimpinan MPR. Karena saya kan sudah dua periode ya," ujarnya.

Keinginan tersebut mendapat persetujuan pimpinan PKS. Partai kemudian menunjuk Ketua Majelis Syuro Mohamad Sohibul Iman sebagai pengganti. Hidayat menambahkan, surat pengunduran diri yang disampaikan kepada Ketua MPR juga ditembuskan kepada Presiden PKS, dan partai menggelar rapat internal untuk menetapkan pengganti sekaligus penugasan barunya.

Penugasan Hidayat Nur Wahid Usai Mundur

Setelah tidak lagi menjabat pimpinan MPR, Hidayat akan berkonsentrasi pada tugas sebagai anggota DPR RI. PKS berencana menugaskannya sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.

Menurut Hidayat, penugasan tersebut sejalan dengan kiprahnya dalam diplomasi parlemen, termasuk upaya memperkuat kerja sama internasional dan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

Ia memastikan tetap menjadi anggota MPR karena statusnya sebagai anggota DPR RI. "Karena kalau anggota DPR itu kan otomatis anggota MPR ya. Otomatis saja, cuman memang tidak lagi sebagai pimpinan MPR," katanya.

Terkait proses pergantian, Hidayat menjelaskan bahwa setelah menerima surat pengunduran diri, pimpinan MPR akan menyampaikan pemberitahuan kepada PKS atau fraksinya untuk mengajukan nama pengganti. Selanjutnya, mekanisme kelembagaan MPR akan berjalan, termasuk pengambilan sumpah jabatan bagi wakil ketua yang baru.

Hidayat kembali menegaskan kronologi pengunduran dirinya.

"Surat saya sampaikan tanggal 31, kemudian tanggal 4 November itu sudah dirapat oleh pimpinan MPR, kemudian finalisasi rapatnya adalah tanggal 10 November. Jadi enggak ada, enggak ada enggak ada hubungannya," tegas Hidayat.