Potret Ahrie Sonta Tertunduk, Akhir Karier di Sidang Etik

Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Selasa (10/11/2026).

Persidangan berlangsung sekitar 10 jam sebelum majelis memutuskan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap yang bersangkutan.

Rekaman video yang diterima menunjukkan Ahrie tampak tertunduk sepanjang persidangan. Ia terlihat memegang beberapa lembar kertas sambil menyimak jalannya sidang.

Ia duduk di bagian tengah, tepat berhadapan dengan lima anggota majelis hakim. Sidang digelar tertutup sehingga awak media tidak dapat menyaksikannya langsung.

Sidang KKEP dipimpin Komjen Pol Rudy Darmoko sebagai ketua komisi dan Irjen Pol Roma Hutajulu sebagai wakil ketua. Tiga anggota komisi lainnya adalah Irjen Pol M. Zulkarnain, Irjen Pol Jayadi, dan Irjen Pol Rahmat Setyadi.

Polri Tegaskan Tanpa Perlakuan Istimewa

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menekankan, penegakan Kode Etik Profesi Polri dijalankan secara profesional, prosedural, dan proporsional, dengan menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas.

Dia menegaskan tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang, dan setiap personel wajib bekerja sesuai prosedur serta kode etik yang berlaku.

Ia menambahkan, penegakan etik internal berpijak pada pembenahan institusi dari dalam.

"Hal ini sejalan dengan semangat 'Bersih ke Dalam', bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri harus dimulai dari integritas setiap personel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya," ungkapnya.

Johnny juga memastikan tidak ada perlakuan istimewa terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus penyadapan ilegal, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Tapi secara prinsip tadi, tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada impunitas. Ini yang perlu kami tegaskan," kata Johnny.

Putusan PTDH dan Upaya Banding Ahrie Sonta

Dalam perkara ini, Ahrie ditetapkan sebagai salah satu tersangka bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya. Penyidik menduga terjadi penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo serta sejumlah tokoh lain.

Dugaan pelanggaran etik yang diperiksa terhadap Ahrie berkaitan dengan tindakannya saat bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasi Nasional (Kabagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Ahrie diduga menggunakan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan yang tidak sesuai prosedur.

Atas dugaan perbuatannya, terduga pelanggar AS disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Ketentuan tersebut meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g mengenai pelanggaran kewajiban dalam etika kelembagaan, serta Pasal 8 huruf c angka 1 terkait pelanggaran kewajiban dalam etika kepribadian. Selain itu, AS juga disangkakan melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b terkait etika kelembagaan.

Usai putusan PTDH, Ahrie Sonta mengajukan permohonan banding melalui mekanisme komisi di tingkat banding.

"Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding," kata Johnny.