Perjalanan Karier Ahrie Sonta, dari Ajudan Presiden hingga Dipecat dari Polri

Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution terkait perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Sidang etik berlangsung di Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026), sejak pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB.

Nama Ahrie sebelumnya dikaitkan dengan dugaan akses perangkat teknologi untuk menyadap nomor telepon Presiden sejak 2025, bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan majelis menyatakan Ahrie terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Selain sanksi administratif, majelis juga menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela. "Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota polri," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11/2026).

Sebelum terjerat perkara ini, Ahrie dikenal sebagai salah satu perwira dengan rekam karier menonjol. Ia merupakan satu-satunya lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2002 yang telah menyandang pangkat Inspektur Jenderal, sementara sejumlah perwira dari angkatan di atasnya masih berpangkat Komisaris Besar.

Pria kelahiran Bandung pada 1981 itu banyak berkecimpung di bidang reserse. Ia pernah bertugas di Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya, termasuk sebagai penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

Pada 2018, saat menjabat Kepala Unit di Subdirektorat 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, ia terlibat pengungkapan peredaran narkotika seberat 100 kilogram dalam dua bulan. Ia juga turut membongkar sindikat narkotika asal Taiwan di Perairan Tanjung Berakit, Pulau Bintan, dengan barang bukti mencapai 1,6 ton.

Di luar penanganan narkotika, Ahrie terlibat dalam Satuan Tugas Khusus Operasi Nemangkawi di Papua. Ia juga menjadi bagian dari tim yang menjemput buronan kasus korupsi Bank Bali, Djoko Tjandra, di Malaysia bersama Listyo Sigit Prabowo ketika masih menjabat Kabareskrim Polri.

Dari Sekpri Listyo ke Ajudan Prabowo

Karier Ahrie kian dikenal ketika dipercaya menjadi Sekretaris Pribadi (Sekpri) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kedekatan tugas ini kemudian mengantarkannya menjadi salah satu dari empat ajudan Presiden Prabowo Subianto pada 2024.

Pada Oktober 2025, Ahrie menjabat sebagai Penyelidik Pengamanan Internal Utama Tingkat II di Divisi Propam Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal. Belakangan, pangkatnya meningkat menjadi Inspektur Jenderal.

Puncak penugasan strategisnya terjadi pada 2 Oktober 2026, saat ia ditunjuk sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri melalui surat telegram Kapolri. Namun jabatan tersebut hanya diemban sekitar satu bulan sebelum namanya terseret perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden.

Pemecatan Ahrie Sonta dari Polri

Dalam perkara ini, Ahrie ditetapkan sebagai salah satu tersangka bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya. Penyidik menduga terjadi penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo serta sejumlah tokoh lain.

Ranah etik yang diperiksa terhadap Ahrie berkaitan dengan tindakannya saat bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasi Nasional (Kabagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Ia diduga menggunakan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan yang tidak sesuai prosedur.

Atas dugaan perbuatannya, terduga pelanggar AS disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ketentuan tersebut meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g (etika kelembagaan), Pasal 8 huruf c angka 1 (etika kepribadian), serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b (larangan pada etika kelembagaan).

Atas putusan tersebut, Ahrie Sonta mengajukan permohonan banding dan akan diperiksa melalui mekanisme komisi pada tingkat banding. "Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding," kata Johnny.