Bagaimana Mekanisme dan Aturan Hukum Pengunduran Diri Wakil Presiden?

Kabar mengejutkan datang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gibran menyampaikan keinginan mengundundurkan diri sebagai wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.

Kabar niat pengunduran diri Gibran dari kursi wakil presiden diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada awak media di Istana Negara Jakarta pada Selasa (10/11).

Prasetyo mengatakan, Gibran menyampaikan keinginan mundur sebagai wakil presiden setelah menghadapi dinamika politik dan polemik hukum terkait putusan di Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA), khususnya menyangkut keabsahan dokumen pendidikan atau ijazah miliknya.

Menurut Prasetyo, niat Gibran itu direspons Prabowo dengan memberikan saran kepada mantan wali kota Solo. Namun, Prasetyo tidak membeberkan saran-saran Prabowo tersebut.

Sementara itu, seusai menghadiri upacara penyerahan anugerah pahlawan nasional kepada sejumlah tokoh dari berbagai daerah di Istana Negara Jakarta pada Selasa (10/11) sore, Gibran mengungkap saran Prabowo setelah melakukan pertemuan.

Menurut Gibran, salah satu saran Prabowo agar dirinya membuktikan keabsahan ijazah sekolah dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun putra sulung Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) ini tidak menjelaskan gamblang terkait keinginannya mundur sebagai wakil presiden saat bertemu Prabowo.

Bagaimana Mekanisme Pengunduran Diri Wakil Presiden dan Pemilihan Penggantinya?

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Yusril mengatakan, sesuai ketentuan konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan memilih wakil presiden baru dalam waktu paling lambat 60 hari setelah menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto yang mengajukan dua calon wakil presiden.

"Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya dan MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Dia menjelaskan, proses tersebut diawali dengan surat pengunduran diri dari wakil presiden yang ditujukan kepada MPR. Selanjutnya, MPR memberitahukan kepada Presiden mengenai kekosongan jabatan tersebut sekaligus meminta pengajuan dua nama calon pengganti.

"Jadi kalau misalnya tidak menolak kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat," ujar dia.

Menurut Yusril, MPR kemudian dapat menggelar sidang untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sekaligus meminta Presiden mengajukan dua calon wakil presiden beserta persyaratan pencalonannya.

Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa hingga saat ini posisi wakil presiden masih dijabat oleh Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, belum ada kekosongan jabatan karena Gibran masih menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil presiden.

"Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden," kata Yusril.

Terkait putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi bagian dari persoalan tersebut, Yusril mengatakan kedua putusan lembaga itu tidak serta-merta menggugurkan status Gibran sebagai wakil presiden. Namun, dia menilai putusan MA perlu dicermati karena memuat pertimbangan mengenai persoalan serius yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi.

"Jadi masalahnya memang serius kalau kita baca putusan dari Mahkamah Agung itu. Sehingga kalau saya menafsirkan sih sebenarnya seperti punya pilihan. Apakah berhenti ataukah memang diberhentikan. Tapi kita lihatlah apa perkembangan yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya," kata pakar hukum tata negara ini.

Yusril juga mengatakan bahwa dirinya telah memberikan penjelasan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai aspek hukum dan implikasi dari putusan MA dan MK tersebut.

Dia pun meminta publik menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai kemungkinan pengunduran diri maupun proses politik yang dapat berlangsung di DPR dan MPR.

Mekanisme Pengunduran Diri Wakil Presiden Menurut UUD 1945

Pengunduran diri wakil presiden memiliki mekanisme konstitusional tersendiri karena presiden dan wakil presiden memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui pemilihan umum sebagai satu pasangan.

Mekanisme tersebut berbeda dengan pemberhentian melalui pemakzulan atau impeachment. Ketentuan mengenai pergantian presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa apabila presiden meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya selama masa jabatan, wakil presiden akan menggantikannya hingga akhir masa jabatan.

Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) mengatur pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Ketentuan ini menjadi dasar pemilihan wakil presiden pengganti apabila terjadi pengunduran diri atau pemberhentian sebelum masa jabatan berakhir.

Pengaturan terkait lembaga negara yang terlibat juga merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya, serta tata tertib MPR. Namun, Pasal 8 ayat (2) tidak mengatur secara terperinci prosedur administratif pengajuan pengunduran diri.

Apakah Pengunduran Diri Wakil Presiden Harus Mendapat Persetujuan DPR?

Pengunduran diri wakil presiden atas kehendak sendiri tidak melalui mekanisme persetujuan DPR sebagaimana proses pemakzulan.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 tidak mensyaratkan persetujuan maupun penolakan DPR terhadap keputusan pribadi wakil presiden untuk mengundurkan diri.

Hal ini berbeda dengan mekanisme pemakzulan. Dalam proses tersebut, DPR dapat mengajukan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagai presiden maupun wakil presiden.

Pendapat DPR selanjutnya diperiksa Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum diteruskan kepada MPR untuk diputuskan.

Dengan demikian, pengunduran diri secara sukarela dan pemberhentian melalui pemakzulan memiliki dasar hukum serta tahapan yang berbeda. Adapun Pasal 8 ayat (2) lebih menitikberatkan pada mekanisme pengisian jabatan setelah posisi wakil presiden kosong.

Siapa yang Berhak Memilih Wakil Presiden Pengganti?

Apabila jabatan wakil presiden kosong, kewenangan memilih penggantinya berada di tangan MPR.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.

Artinya, presiden berwenang mengajukan dua nama calon, sedangkan keputusan pemilihan berada di tangan MPR. Presiden tidak dapat secara sepihak menetapkan wakil presiden definitif tanpa melalui mekanisme tersebut.

Wakil presiden terpilih kemudian dilantik untuk menjalankan tugas hingga berakhirnya sisa masa jabatan pemerintahan.

Ketentuan batas waktu 60 hari tersebut bertujuan agar kekosongan jabatan tidak berlangsung terlalu lama sehingga kesinambungan pemerintahan tetap terjaga.

Apakah Calon Wakil Presiden Pengganti Harus Berasal dari Partai Tertentu?

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 tidak membatasi calon wakil presiden pengganti harus berasal dari partai politik tertentu. Presiden berwenang mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih, dengan ketentuan setiap calon tetap harus memenuhi persyaratan konstitusional.

Ketentuan ini berbeda dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan.

Dalam kondisi tersebut, MPR memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya.

Persyaratan keterlibatan partai politik dalam Pasal 8 ayat (3) tidak otomatis berlaku untuk pengisian satu jabatan wakil presiden berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.