Usai PTDH Ahrie Sonta, Habiburokhman Desak Polri Tindak Pihak Lain

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendukung keputusan Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution. Ia meminta langkah tegas juga diterapkan terhadap pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara penyadapan ilegal.

Menurutnya, pelanggaran tersebut mencoreng nama baik institusi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

“Skandal penyadapan ini patut dipandang sebagai salah satu peristiwa paling kelam dan barangkali yang terburuk yang pernah mencoreng sejarah kepolisian modern kita,” tegas Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).

Habiburokhman menilai putusan PTDH melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) merupakan langkah tepat dan sebanding dengan bobot pelanggaran serta penyalahgunaan wewenang yang dipersoalkan. Ia juga menyoroti bahaya penyalahgunaan perangkat intelijen dan kewenangan strategis kepolisian.

“Ketika instrumen intelijen dan kewenangan strategis yang seharusnya dipakai untuk melindungi keamanan negara justru disalahgunakan secara serampangan, dampak kerusakannya bukan hanya meruntuhkan kredibilitas institusi, melainkan juga mengancam rasa aman publik serta tatanan hukum secara mendasar,” ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu meminta penegakan etik dan hukum tidak berhenti pada Ahrie. Ia menegaskan pangkat atau jabatan tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada anggota Polri yang melanggar.

“Mereka yang terbukti bersalah harus segera diputus dengan hukuman yang setimpal demi menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum,” tegasnya.

Ia memastikan Komisi III DPR RI akan terus mengawal proses penegakan etik maupun pidana terkait perkara tersebut.

Putusan Sidang KKEP terhadap Ahrie Sonta

Sebelumnya, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi PTDH dari Polri melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait dugaan penyadapan ilegal saat bertugas di Bareskrim Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengumumkan putusan tersebut dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11/2026).

“Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota polri,” kata Johnny.

Berdasarkan fakta persidangan, dugaan pelanggaran dilakukan saat Ahrie menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri, terkait penggunaan perangkat teknologi untuk penyadapan ilegal.

Ahrie dinyatakan melanggar ketentuan kode etik profesi kepolisian, baik pada aspek etika kelembagaan maupun etika kepribadian.

Ketentuan yang disangkakan meliputi Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Selain itu, Ahrie disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g, Pasal 8 huruf c angka 1, serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Sidang etik dipimpin Komjen Pol Rudy Darmoko sebagai ketua komisi, didampingi Irjen Pol Roma Hutajulu sebagai wakil ketua, dengan anggota Irjen Pol M. Zulkarnain, Irjen Pol Jayadi, dan Irjen Pol Rahmat Setyadi.

Persidangan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB.

Meski telah dijatuhi sanksi PTDH, perkara etik masih dapat berlanjut ke proses pemeriksaan banding.